Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria belum mau melaporkan mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda ke polisi atas kasus pelecehan seksual.

"Itu ada mekanismenya saya kira nanti pihak Inspektorat lebih paham, lebih tahu apa yang dilakukan," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/3).

Baca Juga

Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh

Saat ini, kata Riza, Inspektorat Pemprov DKI tengah bekerja memeriksa Bless atas dugaan kasus asusila itu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke anak buahnya tersebut.

"Pemprov itu memerintahkan inspektorat, kita beri kesempatan inspektorat untuk melakukan tugasnya," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengakui pemeriksaan Bless terkait kasus pelecehan seksual dan perselingkuhan. Namun Pemerintah DKI tetap wajib mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Bless.

"Seperti yang kita lakukan pada kasus pak Yoori, kita lakukan azas praduga tak bersalah apapun, dan pak Yoori harus memberikan keterangan sebaik baiknya," papar dia.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini meminta kepada Bless untuk mengungkapkan dengan sejujurnya mengenai kasus yang membelitnya saat pemeriksaan di Inspektorat.

"Fakta dan data apa adanya tidak dilebih tidak dikurangi," ucapnya.

Begitu juga Inspektorat, Riza meminta, melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan apa yang disampaikan Bless tidak boleh dilebihkan bahkan dikurangi.

"Jadi kita tidak bisa menduga duga, kita serahkan. Jadi kami tentu tidak ingin mendahului, tetap menggunakan azas praduga tak bersalah," urainya.

Tapi Riza tegaskan, Pemprov DKI akan memberikan sanksi terberat terhadap Bless jika hasil pemeriksaan Inspektorat nanti ia benar-benar melakukan.

"Siapapun yang bersalah, tentu harus mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuannya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui penonaktifkan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), DKI Blessmiyanda alias Bless karena dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan.

“Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tegas Anies dalam siaran pers, Senin (29/3). (Asp)

Baca Juga

Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial
Indonesia
BIN Ungkap Cara Kelompok Teroris Rekrut Generasi Milenial

Dia menjelaskan, sasaran kelompok ini generasi milenial yang tidak memiliki tanggungan. Serta lebih mudah diiming-iming untuk mati masuk surga.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Cara Mencegah COVID-19 Menyerang Ibu Hamil
Indonesia
Cara Mencegah COVID-19 Menyerang Ibu Hamil

Ibu hamil masuk dalam golongan rentan karena selain membutuhkan kesehatan buat dirinya, juga untuk janin di kandungan.

Tingkat Hunian Tower 4 Hingga 7 RSD Wisma Atlet Melonjak
Indonesia
Tingkat Hunian Tower 4 Hingga 7 RSD Wisma Atlet Melonjak

Pada akhir Oktober 2020, pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang, sempat menyentuh angka terendah sebanyak 32 persen

Mensesneg: Tidak Ada Pergantian 18 Menteri
Indonesia
Mensesneg: Tidak Ada Pergantian 18 Menteri

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan 'di-reshuffle'. Itu tidak benar," tegasnya

Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Indonesia
Bersiap, Beli Sembako Bakal Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

"Mestinya PPN sembako jadi pilihan terakhir dari banyak opsi. Misalnya mengutamakan penerimaan PPN dari sektor lain yang selama ini belum masuk," kata Said Abdullah.

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup

Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jelang Akhir PPKM Level 4, Pemerintah Diminta Gencarkan Jumlah Testing
Indonesia
Jelang Akhir PPKM Level 4, Pemerintah Diminta Gencarkan Jumlah Testing

Pelaksanaan testing dan tracing COVID-19 diharapkan terus digencarkan menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7).

Eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas Akui Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Busyro Muqoddas Akui Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

Busyro Muqoddas mengakui menjadi tim pengacara Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto yang menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

KPAI Prihatin Siswi Pembuat Konten Tiktok Palestina Dikeluarkan dari Sekolah
Indonesia
KPAI Prihatin Siswi Pembuat Konten Tiktok Palestina Dikeluarkan dari Sekolah

Karena soal usia masih simpang siur, maka KPAI akan menelusuri kebenarannya