Wagub DKI Belum Mau Laporkan Blessmiyanda ke Polisi Terkait Kasus Pelecehan Seksual Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria belum mau melaporkan mantan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI, Blessmiyanda ke polisi atas kasus pelecehan seksual.

"Itu ada mekanismenya saya kira nanti pihak Inspektorat lebih paham, lebih tahu apa yang dilakukan," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/3).

Baca Juga

Anies Copot Blessmiyanda karena Dugaan Pelecehan Seksual dan Selingkuh

Saat ini, kata Riza, Inspektorat Pemprov DKI tengah bekerja memeriksa Bless atas dugaan kasus asusila itu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke anak buahnya tersebut.

"Pemprov itu memerintahkan inspektorat, kita beri kesempatan inspektorat untuk melakukan tugasnya," papar dia.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengakui pemeriksaan Bless terkait kasus pelecehan seksual dan perselingkuhan. Namun Pemerintah DKI tetap wajib mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Bless.

"Seperti yang kita lakukan pada kasus pak Yoori, kita lakukan azas praduga tak bersalah apapun, dan pak Yoori harus memberikan keterangan sebaik baiknya," papar dia.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini meminta kepada Bless untuk mengungkapkan dengan sejujurnya mengenai kasus yang membelitnya saat pemeriksaan di Inspektorat.

"Fakta dan data apa adanya tidak dilebih tidak dikurangi," ucapnya.

Begitu juga Inspektorat, Riza meminta, melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan apa yang disampaikan Bless tidak boleh dilebihkan bahkan dikurangi.

"Jadi kita tidak bisa menduga duga, kita serahkan. Jadi kami tentu tidak ingin mendahului, tetap menggunakan azas praduga tak bersalah," urainya.

Tapi Riza tegaskan, Pemprov DKI akan memberikan sanksi terberat terhadap Bless jika hasil pemeriksaan Inspektorat nanti ia benar-benar melakukan.

"Siapapun yang bersalah, tentu harus mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuannya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui penonaktifkan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), DKI Blessmiyanda alias Bless karena dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan.

“Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tegas Anies dalam siaran pers, Senin (29/3). (Asp)

Baca Juga

Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri
Indonesia
92 Rekening Milik FPI Diduga untuk Aksi Terorisme? Ini Jawaban Polri

“Mengapa dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI,” kata Rusdi

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Indonesia
MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

MAKI meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik.

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

Salah satu perusahaan yang sudah memesan vaksin adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang ini, memastikan akan melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri kepada sekitar 30 ribu karyawan.

KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo soal Sumber Duit Belanja Barang Mewah di AS

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Edhy Prabowo terkait aktivitas dan perjalanan dinasnya selama di Amerika Serikat (AS). Termasuk soal sumber duit yang digunakan eks elite Partai Gerindra tersebut untuk membeli barang-barang mewah di negeri Paman Sam.

Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Konsumen Minta Hotel dan Restoran Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenparekraf dapat membantu para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak pandemi COVID-19.

 Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni
Indonesia
Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni

"Sesuai SE yang telah dikeluarkan Sekda Solo WFH berakhir tanggal 1 Juni 2020. ASN kembali masuk kerja di kantor besok Selasa tanggal 2 Juni," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo

Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang
Indonesia
Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang

Setiap harinya ada tiga sampai lima jenazah COVID-19 yang harus dimakamkan di TPU Pondok Ranggon.

Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19
Indonesia
Bawa 2 Lansia, Anak Muda Bukan Prioritas Bisa Ikut Divaksin COVID-19

Saat ini vaksinasi kalangan lansia masih kurang cepat pendistribusian dan penyebarannya dibanding kelompok lainnya.

Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng
Indonesia
Polda Jateng Antisipasi Kerumunan di Tempat Wisata Borobudur dan Dieng

Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan arus mudik Lebaran pada tahun ini. Penyekatan dilakukan seiring dengan adanya larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei.

Bendung Katulampa Siaga I, Wali Kota Bogor Kontak Anies Baswedan
Indonesia
Bendung Katulampa Siaga I, Wali Kota Bogor Kontak Anies Baswedan

Pada Senin (21/9) pukul 18.18 WB Bendung Katulampa mencapai 250 sentimeter (Cm) atau siaga 1.