Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta membantah telah mengizinkan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Dua kegiatan itu menimbulkan keramaian di Petamburan hingga Rizieq Shihab ditetapkan tersangka.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengklaim pihaknya sudah mengingatkan kepada FPI tidak diperbolehkan adanya acara yang dapat menimbulkan kerumunan di tengah pandemi.

Baca Juga:

Rekening FPI Dibekukan, Rizieq Berencana Bikin Lagi

"Tidak boleh ada kerumunan apa pun, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian kan tidak boleh, dan bahkan sudah diingatkan sebelumnya," ujar Riza di Jakarta, Senin (4/1) malam.

Riza mengaku, Pemerintah Kota Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada panitia acara soal ketentuan aturan di tengah wabah corona.

"Pak Wali Kota, Pak Bayu kan mengingatkan, syaratnya bagaimana. Kan sudah disampaikan," terangnya.

Kerumunan massa di Petamburan, Jakarta. (Foto: Antara)
Kerumunan massa di Petamburan, Jakarta. (Foto: Antara)

Lanjut Riza, kegiatan itu tanpa dukungan terlihat dari langkah Pemprov DKI yang memberikan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp50 juta.

"Jadi sosialisasinya sudah, kampanye sudah, ditegur secara lisan sudah, ditegur secara tertulis sudah, bahkan diberi sanksi juga sudah. Tugas kami selesai," tuturnya.

Politikus Gerindra ini juga membantah acara Rizieq Shihab didukung Dishub DKI dengan menutup jalan raya di kawasan Petamburan. Karena menurut Riza, penutupan itu kewenangan dari pihak kepolisian.

"Jadi kepolisian tidak pernah mengizinkan, Dishub DKI juga tidak pernah mengizinkan," tegasnya.

Baca Juga:

Dalil Kuasa Hukum Rizieq Shihab Tidak Layak Jadi Tersangka

Seperti diketahui, kuasa hukum Rizieq Shihab, Muhammad Kamil Pasha mengklaim kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat disetujui sejumlah pihak.

"Bahwa acara pernikahan tersebut disetujui dan dihadiri pihak KUA Tanah Abang, serta acara Maulid Nabi diketahui dan disetujui oleh pihak Wali Kota Jakarta Pusat," ujar Kamil dalam sidang perdana praperadilan Rizieq Shihab. (Asp)

Baca Juga:

Korlap Aksi '1812' Tuntut Pembebasan Rizieq Bakal Diperiksa Polisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yorrys Raweyai Berharap Peristiwa Penganiayaan di Merauke Tak Jadi Isu Liar
Indonesia
Yorrys Raweyai Berharap Peristiwa Penganiayaan di Merauke Tak Jadi Isu Liar

Masyarakat perlu menjaga suasana stabilitas dan kondusif

Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta
Indonesia
Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta

“Hal ini menandakan betapa Hatta sangat memegang prinsip keyakinannya namun tetap rileks menghadapi perbedaan,” ucap Yudi.

Presiden Haiti Tewas Ditembak di Rumahnya
Dunia
Presiden Haiti Tewas Ditembak di Rumahnya

Presiden Haiti, Jovenel Moise tewas ditembak oleh kelompok tidak dikenal di rumah pribadinya, Rabu (7/7) dini hari WIB.

Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika
Indonesia
Pidato Kemenangan Harris: Jalan Panjang dari Perjuangan Perempuan Amerika

Kamala Harris, yang merupakan Senator California, membuat sejarah sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai wakil presiden.

Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS
Indonesia
Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS

Edhy Prabowo mengakui meminjam uang dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi untuk membelikan istrinya barang mewah.

JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD
Indonesia
JPU Dinilai Hanya Menerka soal Waktu Pinangki Terima Uang 500 USD

"Penuntut umum masih tidak menjelaskan hal-hal yang kami sampaikan dalam eksepsi kami yaitu tidak jelasnya kapan Pinangki terima uang, dari katanya Andi Irfan Jaya," kata Aldres

Sri Mulyani Terus Rumuskan Kebijakan Hadapi Transformasi Digital
Indonesia
Sri Mulyani Terus Rumuskan Kebijakan Hadapi Transformasi Digital

Transformasi digital juga menimbulkan beberapa risiko sehingga harus ditangani seperti perkembangan barang digital di dunia yang menjadi sangat pesat.

Warga Jakpus Pasang Spanduk Tolak Kembalinya Pemudik Tidak Lakukan Tes COVID-19
Indonesia
Warga Jakpus Pasang Spanduk Tolak Kembalinya Pemudik Tidak Lakukan Tes COVID-19

Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarom mengakui, pemasangan spanduk ini dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya. Sebab, mereka merasa resah dengan penyebaran COVID-19 .

PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Pemerintah Dituntut Lindungi dan Sejahterakan Rakyat

Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai, tugas negara dan Pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi COVID-19 dan mensejahterakan mereka.