Wagub DKI Angkat Bicara Soal Pengosongan Paksa Rumah Wanda Hamidah Wagub DKI Jakarta Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pengosongan rumah milik artis Wanda Hamidah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat, pada Kamis (13/10).

"Prinsipnya kita akan tegakkan keadilan," katanya, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (13/10).

Baca Juga:

Eksekusi Rumah Wanda Hamidah, Kasatpol PP DKI: Sudah 2 Kali Diberi Peringatan

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini tegaskan, pihaknya akan bertindak tegas kepada mereka yang menyalahi aturan.

"Bagi semua siapa saja di DKI Jakarta, apabila ada yang salah dan tentu perlu diperbaiki," urainya.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, Satpol PP DKI tak ujug-ujug langsung melakukan pengosongan paksa terhadap rumah Wanda Hamidah.

Lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali pada yang bersangkutan. Namun surat itu tak diindahkan, hingga akhirnya aparat bertindak.

"Kan tadi ada SP (surat peringatan) 1 sekian hari, SP 2 sekian hari, itu pak wali (Jakpus) yang mengeluarkan coba ditanya pak wali," paparnya.

Baca Juga:

Wanda Hamidah Serukan Saatnya Aktivis 98 Berjuang Dalam Pemerintahan

Sebelumnya, beredar sebuah rekaman video yang diunggah akun Instagram milik Wanda Hamidah, @wanda_hamidah.

Dalam unggahan itu, Wanda mohon perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia pun mengaku rumahnya dipaksa agar dikosongkan oleh pemerintah kota setempat.

"Kami mohon perlindungan hukum kepada Pak @jokowi Pak @aminuddin.maruf Pak @mohmahfudmd Pak @kapolri_indonesia atas tanah dan rumah yang kami tinggali dari tahun 1960 dari dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan Walikota Jakarta Pusat atas perintah Gubernur DKI Jakarta yang 3 hari selesai masa jabatannya, yang memaksa melakukan pengosongan dengan memerintahkan satpol PP, damkar mengirim buldozer, truk-truk, dan banyak lagi lainnya tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap!," tulis Wanda dalam unggahannya, Kamis (13/10). (Asp)

Baca Juga:

Wanda Hamidah Tengah Sibuk di Ambon, Ada Apa?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekjen PBB Apresiasi Keketuaan G20 Indonesia di Tengah Situasi Sulit
Indonesia
Sekjen PBB Apresiasi Keketuaan G20 Indonesia di Tengah Situasi Sulit

Persatuan Bangsa-Bangsa mengapresiasi keketuaan G20 Indonesia yang berlangsung dalam kondisi yang cukup rumit melanda dunia belakangan ini.

Kunjungi Batang, Jokowi Pakai Mobil Listrik Yang Bakal Digunakan di KTT G20 Bali
Indonesia
Kunjungi Batang, Jokowi Pakai Mobil Listrik Yang Bakal Digunakan di KTT G20 Bali

Mobil listrik tersebut dibekali baterai litium-ion berkapasitas 87,2 kWh dengan daya 272 kW atau setara 200 tk dan torsi 700 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke semua roda dengan sistem penggerak e-AWD.

Langkah Bawaslu Antisipasi Politik Identitas dan Isu SARA di Pemilu 2024
Indonesia
Langkah Bawaslu Antisipasi Politik Identitas dan Isu SARA di Pemilu 2024

Herwyn menjelaskan beberapa langkah Bawaslu dalam mencegah penyebaran politik identitas dan isu SARA. Pertama, menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian dan lembaga negara terkait.

Indonesia Ajak Singapura Ikut Serta dalam Pembangunan Food Estate dan Ibu Kota Baru
Indonesia
Indonesia Ajak Singapura Ikut Serta dalam Pembangunan Food Estate dan Ibu Kota Baru

Indonesia mengajak Singapura ikut serta dalam pengembangan food estate dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menkes Klaim Kasus Gangguan Ginjal Akut Turun Drastis
Indonesia
Menkes Klaim Kasus Gangguan Ginjal Akut Turun Drastis

Kasus gagal ginjal akut sudah menurun drastis sejak pemerintah menghentikan sementara penggunaan obat sirop untuk pengobatan anak.

Penumpang Kereta Api Belum Booster Bakal Diminta Tunjukkan Tes Antigen
Indonesia
Penumpang Kereta Api Belum Booster Bakal Diminta Tunjukkan Tes Antigen

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendukung pemerintah dalam penerapan aturan wajib vaksin penguat atau booster bagi pengguna moda transportasi.

Partai Garuda Apresiasi Putusan MK soal Menteri Maju Capres tak Perlu Mundur
Indonesia
Partai Garuda Apresiasi Putusan MK soal Menteri Maju Capres tak Perlu Mundur

Putusan tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 68/PUU-XX/2022. MK menerima sebagian permohonan gugatan yang diajukan Partai Garuda terkait Pasal 170 ayat 1 UU Pemilu.

10 Persiapan Wajib Mudik Versi Jenderal Polisi Bintang Dua
Indonesia
10 Persiapan Wajib Mudik Versi Jenderal Polisi Bintang Dua

Para pemudik pun perlu mempersiapkan sejumlah hal agar perjalanan ke kampung halaman menjadi lebih aman maksimal.

Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi
Indonesia
Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi

Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria
Indonesia
Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria

Anies mulai berpasangan dengan Ahmad Riza Patria dalam memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020.