Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat segera mencairkan dana bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Menurut Fadhlullah, percepatan pencairan dana tersebut sangat penting untuk mengurangi jumlah pengungsi sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di daerah terdampak.
Permintaan tersebut disampaikan Fadhlullah saat rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12).
Ketua DPD Partai Gerindra Aceh itu mencontohkan, pembangunan hunian tetap (huntap) di beberapa wilayah, seperti Aceh Tamiang, telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, ia menilai langkah tersebut perlu diimbangi dengan pencairan bantuan bagi rumah rusak ringan dan rusak sedang.
“Hunian tetap saat ini mulai berjalan di beberapa kabupaten. Salah satunya di Aceh Tamiang yang sudah mulai dibangunkan oleh pemerintah melalui BNPB. Dan alangkah baiknya rumah yang rusak sedang dan rusak ringan agar segera bisa cair,” ujar Fadhlullah.
Baca juga:
Bupati Aceh Tamiang Minta Tumpukan Kayu Terbawa Banjir Jadikan Kusen Buat Rumah Korban
PDIP Kirim Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, Pulihkan Kondisi Daerah Bencana
7 Jembatan di Aceh Kritis Pascabencana, Komisi V DPR Desak Pemerintah Bangun Ulang
Ia menegaskan, pencairan dana perbaikan rumah rusak ringan dan sedang akan mendorong para pengungsi untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan rehabilitasi rumah secara mandiri tanpa harus berlama-lama tinggal di pengungsian.
“Dengan pencairan rusak sedang dan rusak ringan, otomatis yang di pengungsian akan pulang ke rumah. Akan pulang dan akan merehab rumah, dan kemudian jumlah pengungsi otomatis berkurang,” kata Fadhlullah.
“Ini harapan kami, kalau bisa secepat mungkin Pak Menteri Keuangan bisa dicairkan,” sambungnya.
Selain sektor perumahan, Fadhlullah juga mengusulkan adanya skema khusus untuk sejumlah program bantuan sosial di wilayah terdampak bencana, seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menilai, kondisi daerah yang terdampak bencana tidak memungkinkan penerapan kebijakan yang sama dengan daerah lain.
“Ada beberapa skema yang harus diberlakukan khusus seperti dana desa, kemudian PKH, dan dana BOS. Kami mohon ada perlakuan khusus untuk daerah terdampak bencana, karena tidak mungkin kami bisa menjalankan kebijakan yang sama dengan daerah lain,” pungkasnya. (Pon)
