Waduh, Komponen PJU di Purwakarta Banyak yang Hilang PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)

MerahPutih.com - Penerangan jalan umum (PJU) dapat mempermudah pengendara atau pejalan kaki melihat dengan jelas pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan.

Namun, PJU yang merupakan fasilitas publik tersebut rupanya masih diincar tangan-tangan jahil tidak bertanggung jawab. Temuan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, di Kabupaten Purwakarta banyak komponen PJU solar shell yang hilang dicuri.

Temuan tersebut diketahui ketika Buky Wibawa meninjau langsung pemeliharaan PJU Jalan Provinsi di Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

COVID-19 di Jabar Menurun, ASN Tetap Sisihkan Penghasilan Bantu Warga Terdampak

Buky Wibawa prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta itu.

"Kami prihatin dengan kondisi PJU di wilayah Kabupaten Purwakarta karena banyak komponen PJU yang hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi PJU itu sangat diperlukan bagi keselamatan lalu lintas," ucapnya di jalan provinsi wilayah Kabupaten Purwakarta, Rabu (15/9).

Buky menjelaskan, saat ini sudah ada perbaikan bagi PJU yang dicuri dengan memasang lagi PJU konvensional. Pihaknya juga menyarankan pihak ketiga yang merupakan pemelihara PJU tersebut agar memasang alat pengawasan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

"Alhamdulillah sudah ada perbaikan bagi PJU yang hilang, ke depannya kita menyarankan bilamana ingin mengunakan PJU dengan teknologi yang baru, harus disertai juga dengan alat pengawasnya, sehingga ke depannya tidak ada lagi lampu PJU yang hilang," jelasnya.

Tidak lupa, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Unit Pelayanan Teknis Daerah bagi Dinas Perhubungan dapat ditambah.

"Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," tutup Buky.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung pemeliharaan PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Jabar meninjau langsung pemeliharaan PJU Wilayah Kerja UPTD LLAJ Wilayah II Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Foto: MP/Iman Ha)

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Citereup, Kota Cimahi.

Ia menjelaskan, program Rutilahu merupakan program Kementerian Sosial yang bertujuan merehabilitasi rumah-rumah masyarakat miskin secara bergotong royong agar terciptanya hunian yang layak untuk ditempati dengan prioritas atap, lantai, dan dinding, serta fasilitas MCK.

Dalam tinjauannya, Daddy mengatakan bahwa pihak pemerintahan kota sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit serta bantuan anggaran hingga Rp 25 juta rupiah per rumah.

"Kami mendapatkan info bahwa Pemkot Cimahi sudah mendapatkan perbaikan Rutilahu dari tahun 2019 sekitar 400 unit dan juga satuan volume bantuan di angka Rp 20 - 25 juta per unit," ucapnya di Kota Cimahi, Kamis, (16/9).

Baca Juga:

Jabar Klaim PLTB Ciemas Bakal Jadi Terbesar di Asia

Daddy menyebut, banyak anggaran APBD di provinsi yang terkena refocusing untuk penanganan COVID-19, namun pihaknya meminta agar anggaran untuk Rutilahu ini tidak terdampak realokasi anggaran karena penting bagi masyarakat kecil.

"Pada masa pandemi seperti ini banyak anggaran APBD yang terkena refocusing, tetapi kami minta program Rutilahu untuk tidak terkena refocusing, bahkan di tahun 2021 anggaran ini digeser ke dana Pemulihan Ekonomi Nasional," tutupnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

SKD Dimulai, 18.000 Peserta Berebut 540 Posisi CPNS di Jabar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Buronan Teroris Poso Belum Tertangkap, Operasi Madago Raya Diperpanjang
Indonesia
Buronan Teroris Poso Belum Tertangkap, Operasi Madago Raya Diperpanjang

Operasi pengejaran terhadap daftar pencarian orang (DPO) Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, Sulawesi Tengah, diperpanjang.

Terkendala Hujan, Rumah Deret Tamansari Bandung Dipastikan Selesai Akhir Tahun
Lainnya
Terkendala Hujan, Rumah Deret Tamansari Bandung Dipastikan Selesai Akhir Tahun

Rumah deret Tamansari cukup memberikan fasilitas yang baik bagi warga. Khususnya bagi warga lama, bisa menempati rumah deret selam 5 tahun dengan gratis.

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya
Indonesia
KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya.

Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit
Indonesia
Kenaikan Harga Minyak Goreng Tetap Jadi Beban Petani Sawit

Petani sawit tak sepenuhnya menikmati naiknya harga minyak goreng (migor) yang disebabkan keputusan pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) kemasan.

Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Kemendagri Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Lemiskinan ekstrem tahun ini tidak akan mungkin bisa turun tingkat tanpa memberikan tambahan penghasilan.

Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif
Indonesia
Tarik Ulur Waktu Pemilu Dinilai Kontraproduktif

Tarik ulur jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dinilai kontraproduktif.

  Jatim Gagas Ekspor Center Produk Santri
Indonesia
Jatim Gagas Ekspor Center Produk Santri

Produk yang ditawarkan pesantren saat ini mulai beragam dari makanan, minuman, fashion, handycraft, wisata halal, hingga teknologi informasi. Tapi dari ribuan produk pesantren, 150 produk yang berkurasi.

Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara
Indonesia
Pimpinan MPR Tegaskan Pajak Pendidikan Tak Sesuai Tujuan Dasar Bernegara

Wacana pajak pendidikan juga menjadi tidak relevan dengan amanat reformasi

Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron
Indonesia
Ridwan Kamil Lacak 4 Warga Kabupaten Bandung Terpapar Omicron

Hingga saat ini ada sekitar 14 warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jabar yang terpapar virus COVID-19 varian Omicron.

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan
Indonesia
Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang ingin mengurusi Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.