Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos assesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Yudi mengatakan pihaknya mendukung penuh perintah Jokowi terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

"Alhamdulillah terima kasih Pak Presiden Jokowi menjaga semangat pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan KPK diperlemah. Kami mendukung penuh perintah Bapak terkait alih status pegawai KPK," kata Yudi saat dikonfirmasi, Senin (17/5).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah. Baik terhadap individu-individu maupun secara institusi.

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Jumpa pers KPK soal hasil tes alih status pegawai ke aparatur sipil negara (ASN), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam SK itu, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Namun dalam SK tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian 75 pegawai tersebut dan mereka hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

Dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK) antara lain adalah pejabat eselon I Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono, Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.

Selanjutnya pejabat setingkat eselon III yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono serta sejumlah ketua satuan tugas (satgas) penyidikan yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Afief Julian Miftah serta nama-nama lainnya. (Pon)

Baca Juga

75 Pegawai KPK Laporkan Anggota Dewas Indriyanto ke Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diisukan Bakal Gantikan Mahfud Md, Ini Respons Anak Buah Prabowo
Indonesia
Diisukan Bakal Gantikan Mahfud Md, Ini Respons Anak Buah Prabowo

Sebelumnya beredar wacana adanya perombakan kabinet

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi 8 Terdakwa ASABRI
Indonesia
Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi 8 Terdakwa ASABRI

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi terhadap delapan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan Keuangan PT. ASABRI.

Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19

Salah satu tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, Liza Putrie Noviana akhirnya meninggal dunia setelah berjibaku menangani pasien COVID-19.

Jadi Tempat Prostitusi Online, Hotel Wisma Prima Jakbar Ditutup Permanen
Indonesia
Jadi Tempat Prostitusi Online, Hotel Wisma Prima Jakbar Ditutup Permanen

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menutup permanen Hotel Wisma Prima Taman Sari, Mangga Besar, Jakarta Barat karena terbukti dijadikan lokasi praktik prostitusi online.

KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
Indonesia
KPK dan Pemprov Sulsel Sepakati Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan sepakat dalam hal pencegahan melalui penandatanganan nota kesepahaman rencana aksi anti korupsi oleh jajaran pemerintah daerah setempat.

Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Kasudin Dukcapil Jakarta Pusat Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Jenazah Erik sudah dimakamkan pada Sabtu 23 Januari 2021 di kuburan khusus COVID-19

Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain
Indonesia
Klaster Petamburan Picu Ledakan Kasus Corona di Tempat Lain

Terlebih, Lurah Petamburan Setiyanto, yang belakangan dinyatakan positif COVID-19, pernah datang memantau kegiatan tersebut.

Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin
Indonesia
Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merilis hanya 38 penyelenggara atau travel umrah di wilayah tersebut yang memiliki izin.

Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja
Indonesia
Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja

Tidak sedikit orang yang ketat menjaga protokol kesehatan akhirnya harus positif karena adanya titik lengah ini, termasuk di tempat kerja.

Jika untuk Kepentingan Pribadi, Artis yang Diduga Buat Adegan Porno Tak Bisa Dipidana
Indonesia