Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan pemerintah tidak terburu-buru lakukan relaksasi PSBB (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencanakan akan melonggarkan atau relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Relaksasi PSBB bertujuan agar membantu masyarakat yang kesulitan beraktivitas dan mencari nafkah hidup di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Update COVID-19, Minggu (3/5): Pasien Positif 11.192 dan 1.876 Dinyatakan Sembuh

Menanggapi wacana tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru.

Pasalnya, menurut Bamsoet, keputusan dan pertimbangan relaksasis PSBB hendaknya lebih dulu mendengarkan pendapat dari para kepala daerah.

Bamsoet minta pemerintah tidak buru-buru lakukan relaksasi PSBB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (Foto: antaranews)

"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/5).

Bamsoet menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan.

Menurut dia, kecepatan penularan COVID-19 belum bisa dikendalikan, itu terbaca dari pertambahan jumlah pasien setiap harinya, per-Sabtu 2 Mei 2020, total pasien yang positif terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 10.843 orang karena adanya penambahan 292 pasien pada hari itu.

"Terbanyak di Jakarta dengan 4.397 pasien. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur di urutan berikutnya masing-masing mencatatkan jumlah 1.000 pasien lebih," ujarnya.

Karena itu dia menegaskan bahwa penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan terlebih di Jakarta sebagai episentrum COVID-19 sehingga karena menjadi barometer, Jakarta perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan COVID-19.

Bamsoet sebagaimana dilansir Antara menilai hal serupa juga sebaiknya dilakukan untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama Jawa Barat baru menerapkan PSBB secara keseluruhan pada 6 Mei mendatang.

Baca Juga:

Kepergok Tak Pakai Masker, Pengunjung dan Pembeli Pasar Tradisional Dipaksa Pulang

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan hingga pekan pertama Mei 2020, tiga provinsi plus belasan kabupaten/kota sudah menerapkan PSBB sehingga seberapa jauh efektivitas PSBB menahan laju kecepatan penularan COVID-19 tentu harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilakukan relaksasi.

"Sama seperti mekanisme pengajuan PSBB, maka relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pertimbangan kepala daerah. Karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

Orientasi serta pola pikir atau mindset pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor.

Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Grup STM Se-Jabodetabek Serukan Kerusuhan saat Setahun Jokowi-Ma'ruf

Polisi menyatakan bahwa grup Facebook STM se-Jabodetabek menyerukan kerusuhan di demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pengawal Biden Anggota Pasukan Tiongkok

Ketika Cho berdiri di belakang presiden pada pelantikan dengan cepat menjadi viral di antara komunitas Korea di Amerika Serikat.

Wagub Riza Jelaskan Alasan Pemprov DKI Tolak Titah Luhut soal WFH 75 Persen
Indonesia
Wagub Riza Jelaskan Alasan Pemprov DKI Tolak Titah Luhut soal WFH 75 Persen

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Setelah berkoordinasi keduanya bersepakat WFH jadi cuma 50 persen.

Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Gereja Kepunton Solo Dijaga Ketat
Indonesia
Pernah Jadi Sasaran Bom Bunuh Diri, Gereja Kepunton Solo Dijaga Ketat

Polresta Surakarta meningkatkan pengamanan di tempat ibadah setelah serang teroris bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Kota Makassar.

Update COVID-19 DKI Jakarta Selasa (28/7): 19.886 Positif, 12.373 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Jakarta Selasa (28/7): 19.886 Positif, 12.373 Orang Sembuh

Untuk Suspek yang masih menjalani isolasi mandiri sebanyak 1.805 orang

Kejagung Periksa 2 Saksi dari BEI Terkait Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Periksa 2 Saksi dari BEI Terkait Jiwasraya

Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan tetap menaati protokol kesehatan

Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini
Indonesia
Menuju Zona Aman COVID-19, Simak 3 Langkah Penting Berikut Ini

Menurutnya, ada tiga langkah kunci untuk menuju zona aman COVID-19.

2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19
Indonesia
2 Kecamatan di Bogor Ini Masih Steril dari COVID-19

Hingga Senin (20/4) malam, Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bogor sebanyak 58 pasien

Awal Libur Panjang, 153.985 Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Awal Libur Panjang, 153.985 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Sebanyak 153.985 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 libur panjang Isra Mikraj dan Hari Raya Nyepi, Rabu (10/3).