Wacana Perppu KPK, Ketua DPR Serahkan ke Jokowi Ketua DPR Puan Maharani. ANTARA/Dewa Wiguna/aa

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyerahkan sepenuhnya soal usulan Perppu KPK ikepada Presiden Jokowi.

Puan tak mau berkomentar perlu tidaknya Presiden mengeluarkan Perppu KPK. Pasalnya UU KPK hasil revisi terakhir belum resmi diundangkan, sehingga ia berdalih Perppu belum bisa diterbitkan.

Baca JUga

Eks Ketua MK Pastikan Jokowi Aman dari Pemakzulan Perppu KPK

“Iya kita lihat karena update terkait ini pun tidak bisa dilakukan secara resmi karena ya itu anggota dan pimpinan AKD yang lalu itu kan sekarang belum terbentuk. Kami tunggu dulu," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Puan menilai, pelantikan presiden berpengaruh pada usulan-usulan, baik soal aturan maupun soal undang-undang termasuk Perppu KPK yang memang tengah ramai dibicarakan.

Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

“Yang pasti harus kami lakukan adalah pelantikan presiden yang selanjutnya, karena siapa yang akan menandatangani atau melakukan usulan-usulan apakah itu kemudian dari masyarakat atau kemudian dari DPR, itu pak Jokowi tentunya," jelas Puan.

Baca Juga:

Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

"Tetapi apakah ini akan dilakukan pada periode ini atau periode presiden yang akan datang," pungkas putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri ini.

Diketahui, terdapat salah ketik dalam Pasal 29 UU KPK hasil revisi yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan KPK ditulis harus penuhi syarat paling rendah 50 tahun. Namun dalam keterangan di dalam kurung tertulis ‘empat puluh tahun’.

Baca Juga

Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional

Ini jadi persoalan. Ini mengkonfirmasi bahwa UU KPK dibahas secara serampangan dan tidak cermat," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH