Wacana Perpanjangan PPKM Enam Pekan, Pemerintah Diminta Lindungi Pekerja Presiden KSPI Said Iqbal. (ANTARA/Prisca Triferna)

MerahPutih.com - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4-6 pekan, menuai sorotan dari kelompok pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat kebijakan tersebut.

Baca Juga

Menkeu Siapkan 6 Skenario Perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 Minggu

“Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” kata Said Iqbal dalam keterangan pers kepada wartawam, Selasa (13/7).

Buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

"KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh," ucapnya.

Penumpang KRL Commuterline menggunakan masker ganda dan berjalan di gerbang tiket elektronik Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7/2021). PT KAI Commuter menyebutkan selama masa PPKM Darurat, penumpang KRL Commuterline diwajibkan menggunakan masker ganda atau masker N95 saat memasuki kawasan stasiun sebagai upaya melindungi sesama pengguna KRL dan petugas KAI. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.
Penumpang KRL Commuterline menggunakan masker ganda dan berjalan di gerbang tiket elektronik Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (5/7/2021). PT KAI Commuter menyebutkan selama masa PPKM Darurat, penumpang KRL Commuterline diwajibkan menggunakan masker ganda atau masker N95 saat memasuki kawasan stasiun sebagai upaya melindungi sesama pengguna KRL dan petugas KAI. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.

Said mengatakan, selama sepekan PPKM Darurat ini sudah ada pekerja yang telah dan akan dirumahkan dengan ketidakpastian upah yang diterima. Juga, tingkat penularan COVID-19 di klaster perusahaan sudah di angka 10 persen dan ada juga yang meninggal.

"Persoalannya, para buruh tidak punya uang lebih untuk membeli vitamin dan obat saat isolasi mandiri," jelasnya.

Oleh karenanya, Said meminta agar tidak ada pelanggaran terhadap hak buruh jika PPKM Darurat ini akan diperpanjang. Asal pengaturannya jelas dan tegas.

"Serta, program vaksinasi tidak boleh berbayar karena akan terjadi komersialisasi," tutup Said.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat hingga enam minggu lamanya.

Opsi itu menjadi salah satu skenario yang disiapkan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona yang akhir-akhir terus meningkat lewat varian delta-nya.

"Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus COVID-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan. Baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 akan melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen. Lalu pada Kuartal IV-2021 diperkirakan akan tumbuh 4,6-5,9 persen. Sehingga secara keseluruhan tahun diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen. (Knu)

Baca Juga

Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang
Indonesia
Jumlah Kasus COVID-19 Aktif di Jakarta Capai 15.471 Orang

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.812 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.347 positif dan 6.465 negatif.

Pebulu Tangkis Jatim Sabet Emas di Paralimpiade 2020, Ini Kata Khofifah
Indonesia
Pebulu Tangkis Jatim Sabet Emas di Paralimpiade 2020, Ini Kata Khofifah

Atas kemenangan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga dan bersyukur.

[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Banjir Semarang Kiriman Banjir Jakarta

Banjir di Semarang disebabkan oleh penyesuaian infrastruktur penampung air yang tidak berbanding lurus dengan laju pembangunan.

 KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024
Indonesia
KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengusulkan jadwal pelaksanaan pemilu yaitu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan terkait anggaran dan kondisi cuaca.

PPKM Jilid 2, Pemkot Solo Bolehkan Acara Hajatan
Indonesia
PPKM Jilid 2, Pemkot Solo Bolehkan Acara Hajatan

"Kami juga mengizinkan masyarakat menggelar acara hajatan mulai hari ini (Selasa)," ujar Ahyani

Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos
Indonesia
Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos

"Tidak ada," tegas Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara di PN Tipikor Jakarta, Rabu (9/6).

Edhy Prabowo Diduga Pakai Duit Suap Benur untuk Bangun Rumah
Indonesia
Edhy Prabowo Diduga Pakai Duit Suap Benur untuk Bangun Rumah

KPK sebelumnya menyatakan, membuka peluang untuk menjerat Edhy Prabowo dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Ketua DPD Minta Senator Ikut Awasi Penyaluran Bansos Tunai di 2021
Indonesia
Ketua DPD Minta Senator Ikut Awasi Penyaluran Bansos Tunai di 2021

Peristiwa penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik

Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan
Indonesia
Stok Vaksin Cukup, Vaksinasi COVID-19 di Juni Ditargetkan 1 Juta Per Bulan

Tercatat, pada 26 Maret lalu jumlah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia telah mencapai 10 juta vaksinasi. Kemudian, pada 30 April, vaksinasi yang telah dilakukan telah menembus angka 20 juta.

Lewat Surat, Amien Rais Minta Kapolri Bebaskan Rizieq
Indonesia
Lewat Surat, Amien Rais Minta Kapolri Bebaskan Rizieq

Politikus senior Amien Rais menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis.