Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi Jokowi saat KTT Ke-19 ASEAN-Korea Selatan. (Foto: MP/setkab.go.id)

MerahPutih.com - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai membuat gaduh suasana.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut, isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode diembuskan oleh sejumlah pihak yang ingin menjerumuskan presiden.

"Wacana tersebut kini diembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Isu tersebut kembali digulirkan baru-baru ini lantaran ada pihak yang bermaksud mengganggu stabilitas politik.

Pihak tersebut juga ingin mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan kerja-kerja pembangunan lainnya.

Pasalnya, kata Jaleswari, jauh-jauh hari Jokowi telah menyampaikan bahwa dirinya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden tiga periode.

Komitmen tersebut telah ditegaskan oleh presiden jauh-jauh hari.

Tangkapan layar klarifikasi Jokowi soal jabatan presiden tiga periode di media sosial. (Foto: MP/Facebook Joko Widodo)
Tangkapan layar klarifikasi Jokowi soal jabatan presiden tiga periode di media sosial. (Foto: MP/Facebook Joko Widodo)

Pada dua Desember 2019, presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan tiga periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden, mencari muka presiden dan menjerumuskan presiden.

Dia juga menyebut, presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Dia pun meminta agar wacana presiden tiga periode dihentikan.

Jaleswari meminta masyarakat menghentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode.

"Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden.

Baca Juga:

Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien, dikutip Senin (15/3).

Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah sidang istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. (Knu)

Baca Juga:

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasien COVID-19 RSDC Wisma Atlet Tercatat 2.615 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 RSDC Wisma Atlet Tercatat 2.615 Orang

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah 4 orang, Rabu (19/1).

RUU PPRT Mangkrak 18 Tahun, PKS: Jangan Biarkan PRT Menunggu
Indonesia
RUU PPRT Mangkrak 18 Tahun, PKS: Jangan Biarkan PRT Menunggu

Masyarakat dan PRT selama ini bertanya-tanya

Alasan Pekerja Terpaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat
Indonesia
Alasan Pekerja Terpaksa Masuk Kantor saat PPKM Darurat

Terpaksa masuk ke kantor meski tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi keresahan tersendiri bagi para pekerja di Jakarta.

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat
Indonesia
PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur baru untuk mengisi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 2024.

Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia
Indonesia
Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia

Saat ini setidaknya sudah 150 negara yang memiliki kasus Omicron dengan lebih dari 500.000 kasus Omicron terdeteksi.

Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi
Indonesia
Bobby Bakal Atur PKL Kota Medan Lewat Zonasi

Dalam penataan aktivitas PKL di Kota Medan terdapat banyak permasalahan kompleksitas dalam pemanfaatan ruang bagi PKL khususnya karena faktor kebutuhan masyarakat setempat.

Berikan Uang Saku untuk Atlet di PON Papua, Gibran: Semoga Menang
Indonesia
Berikan Uang Saku untuk Atlet di PON Papua, Gibran: Semoga Menang

Sebanyak 50 atlet asal Solo kontingen Jawa Tengah yang akan tampil di PON Papua telah dilepas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Setelah Kemarahan Kapolda, Proses Hukum Coki Ditarik dari Polres Metro Tangerang
Indonesia
Setelah Kemarahan Kapolda, Proses Hukum Coki Ditarik dari Polres Metro Tangerang

Kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Coki Pardede memasuki babak baru.

Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta
Indonesia
Angka Pasien Sembuh COVID-19 di Indonesia Dekati 4 Juta

Kalau penyebaran bisa dikendalikan, maka otomatis perekomian pun akan berjalan

Jenazah Vanessa Angel dan Suami Bakal Dibawa ke Jakarta
Indonesia
Jenazah Vanessa Angel dan Suami Bakal Dibawa ke Jakarta

Kedua jenazah tersebut dibawa dua ambulans ke rumah sakit guna menjalani autopsi.