Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi Jokowi saat KTT Ke-19 ASEAN-Korea Selatan. (Foto: MP/setkab.go.id)

MerahPutih.com - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai membuat gaduh suasana.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut, isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode diembuskan oleh sejumlah pihak yang ingin menjerumuskan presiden.

"Wacana tersebut kini diembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (16/3).

Baca Juga:

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Isu tersebut kembali digulirkan baru-baru ini lantaran ada pihak yang bermaksud mengganggu stabilitas politik.

Pihak tersebut juga ingin mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, dan kerja-kerja pembangunan lainnya.

Pasalnya, kata Jaleswari, jauh-jauh hari Jokowi telah menyampaikan bahwa dirinya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut dia, Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden tiga periode.

Komitmen tersebut telah ditegaskan oleh presiden jauh-jauh hari.

Tangkapan layar klarifikasi Jokowi soal jabatan presiden tiga periode di media sosial. (Foto: MP/Facebook Joko Widodo)
Tangkapan layar klarifikasi Jokowi soal jabatan presiden tiga periode di media sosial. (Foto: MP/Facebook Joko Widodo)

Pada dua Desember 2019, presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan tiga periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden, mencari muka presiden dan menjerumuskan presiden.

Dia juga menyebut, presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Dia pun meminta agar wacana presiden tiga periode dihentikan.

Jaleswari meminta masyarakat menghentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode.

"Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pendiri Partai Ummat Amien Rais menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden.

Baca Juga:

Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Rusak Demokrasi dan Irasional

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien, dikutip Senin (15/3).

Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah sidang istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. (Knu)

Baca Juga:

Amien Rais Disarankan Langsung Temui Jokowi, Biar Enggak Dikira 'Ayam Sayur'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BKN Perkirakan Pendaftaran CPNS 2021 Capai 5 Juta Peserta
Indonesia
BKN Perkirakan Pendaftaran CPNS 2021 Capai 5 Juta Peserta

"Di tahun 2021 ini karena formasi luar biasa besar. Maka diperkirakan potensi pendaftarnya mencapai 5 juta orang," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suherman

Surabaya Lakukan Lockdown RT Jika Ada 5 Warga Positif COVID-19
Indonesia
Surabaya Lakukan Lockdown RT Jika Ada 5 Warga Positif COVID-19

Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) Kota Surabaya, Jawa Timur, mengonfirmasi klaster keluarga kembali mendominasi pasien COVID-19 yang dirawat dan menjalani isolasi di rumah sakit itu.

Perayaan Natal Jadi Momentum Stop Ujaran Kebencian
Indonesia
Perayaan Natal Jadi Momentum Stop Ujaran Kebencian

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi umat yang rajin berbuat baik. Yakni merawat dan mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai
Indonesia
Lebih Bayar Gaji PNS, Pemprov DKI Berbenah Sistem Data Pegawai

BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan tersebut.

Keterisian Tempat Tidur di Ruang Isolasi dan ICU Jawa-Bali Turun Drastis
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY
Indonesia
Haru Syekh Ali Jaber Dianugerahi Status WNI Sejak Zaman SBY

Pada Januari 2020 lalu, Syekh Ali Jaber sempat menyatakan kebanggaannya menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah resmi mendapatkan paspor hijau.

KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi
Indonesia
KPK Tahan Penyuap Anggota DPRD Jambi

KPK menahan pengusaha Paut Syakarin, tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

PKL Pasar Klitikan Solo Nekat Jualan, Tim Satpol PP Diadang
Indonesia
PKL Pasar Klitikan Solo Nekat Jualan, Tim Satpol PP Diadang

Mereka tetap nekat berjualan di luar pasar dan berkerumun. Hal itu juga membuat jalanan menjadi macet.

Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota Semanggi
Indonesia
Penyebab Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota Semanggi

Kendaraan di belakangnya dan seterusnya juga tidak dapat menjaga jarak

Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri-Panglima TNI Tinjau Penyekatan hingga Vaksinasi
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri-Panglima TNI Tinjau Penyekatan hingga Vaksinasi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito melakukan peninjauan empat titik di wilayah DKI Jakarta.