Wacana Penundaan Pemilu, Petinggi Golkar Sebut Bukan Hal Tabu untuk Dibahas Ilustrasi - Jelang Pemilu 2019, sejumlah mural bertemakan Pemilu menghiasi tembok sudut di Kota Tangerang, Banten, Jumat, (12/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat suara soal usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Sejumlah fraksi hingga kini telah menyatakan sikap soal usulan pria yang akrab Cak Imin itu agar Pemilu ditunda.

Dari sembilan Partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan.

Sedangkan PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.

Baca Juga:

PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai bahwa wacana itu bukan hal tabu untuk dibahas.

Menurut dia, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (25/2).

Dia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maupun kepada fraksi Golkar di DPR.

Sebagai partai politik, kata dia, pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," katanya.

Baca Juga:

Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024

Mekeng menilai, wacana memperpanjang masa jabatan presiden harus dilihat dari aspek ekonomi.

Pihaknya khawatir ekonomi Indonesia justru terganggu atau defisit semakin dalam, jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu.

Anggota Komisi XI DPR itu berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan.

Selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah angka 3 persen, di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.

Pada 2021, utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Angkanya sempat turun pada 2022 menjadi Rp 600 triliun.

Ia ingin agar pada 2023, negara tak lagi utang untuk modal pembiayaan.

"Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik," ucap pria asal Nusa Tenggara Timur ini.

Dia menambahkan, semangat perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi juga penting karena saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang itu bisa panjang dan mungkin saja akan terjadi perang besar.

Mekeng mengingatkan, perang berdampak pada perekonomian dunia akibat harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga naik. (Knu)

Baca Juga:

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Sarankan Anggaran Gorden Rumdin Rp 48 Miliar untuk Bantu Rakyat
Indonesia
PPP Sarankan Anggaran Gorden Rumdin Rp 48 Miliar untuk Bantu Rakyat

Awiek menyarankan, sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

Pembelian Poduk Halal di Indonesia Bisa Mencapai USD 281,6 Miliar
Indonesia
Pembelian Poduk Halal di Indonesia Bisa Mencapai USD 281,6 Miliar

Besarnya potensi tersebut perlu dilakukan repositioning agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar, namun mampu mendorong peningkatan produksi halal.

Partai Rakyat Adil Makmur Layangkan Gugatan
Indonesia
Partai Rakyat Adil Makmur Layangkan Gugatan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melayangkan gugatan atas sengketa verifikasi partai politik ke Badan Pengawas Pemilu.

KPK Ajukan Kasasi Atas Potongan Vonis Dodi Reza Alex Noerdin
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Potongan Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dalam memori kasasinya, kata Ali, tim jaksa pada pokoknya meminta majelis hakim pada MA untuk memutus dan menjatuhkan pidana badan selama 10 tahun dan 7 bulan penjara terhadap Dodi.

[HOAKS atau FAKTA]: Sungai Berubah Warna Jadi Merah karena Darah Tentara Ukraina
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sungai Berubah Warna Jadi Merah karena Darah Tentara Ukraina

Akun Facebook dengan nama pengguna “Mutiara Kasih” mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa potongan kejadian perang.

Pergerakan Tanah tidak Ganggu Perjalanan KA Pangrango
Indonesia
Pergerakan Tanah tidak Ganggu Perjalanan KA Pangrango

"Menanggapi informasi terjadinya pergerakan tanah di KM 6+6/7 petak jalan Stasiun Batutulis-Stasiun Maseng, KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan bahwa perjalanan KA Pangrango berjalan normal sesuai jadwal," Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa

Bharada E Sebut Ferdy Sambo yang Terakhir Tembak Brigadir J
Indonesia
Bharada E Sebut Ferdy Sambo yang Terakhir Tembak Brigadir J

Bharada E mengakui dirinya menjadi orang pertama yang menembak Brigadir J. Setelah itu, lanjut Bharada E, Ferdy Sambo melepaskan tembakan ke arah Brigadir J.

Uni Eropa Percepat Keanggotaan Ukraina, Invasi Rusia Bakal Makin Ganas
Dunia
Uni Eropa Percepat Keanggotaan Ukraina, Invasi Rusia Bakal Makin Ganas

Rusia sebelumnya telah mengultimatum negara-negara barat lainnya untuk tidak ikut campur dalam krisis yang terjadi di Ukraina.

Tembok Ndalem Singopuran Dirusak, Polisi Amankan Alat Berat
Indonesia
Tembok Ndalem Singopuran Dirusak, Polisi Amankan Alat Berat

Kali ini, pagar tembok Ndalem Singopuran yang merupakan objek diduga cagar budaya (ODCB) di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, dirusak menggunakan alat berat.

BPS Catat Penduduk Miskin Capai 26,16 Juta Orang
Indonesia
BPS Catat Penduduk Miskin Capai 26,16 Juta Orang

Tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di 9,41 persen.