Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pakar Hukum UNS Surakarta: Kuncinya Ada di Jokowi Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3/2022). (ANTARA/Agus Suparto)

MerahPutih.com - Elite politik memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi menjadi tiga periode menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berpotensi melanggar konstitusi.

Baca Juga

Cak Imin dan Zulhas Usul Pemilu 2024 Ditunda, Kader Menolak

"Penundaan Pemilu 2024 itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Itu dapat melanggar konstitusi," kata Agus, Sabtu (5/3).

Dikatakannya, saat ini tidak ada klausul dalam konstitusi yang mengatakan pemilu bisa dibuat di atas 5 tahun. Terlebih aturan penyelenggaraan pemilu sudah dijelaskan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 sangat jelas dilarang.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto. (MP/Ismail)
Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto. (MP/Ismail)

Selain itu Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.

"Pemilu itu dimajukan tidak bisa, dimundurkan juga tidak bisa. Itu yang ada di konstitusi harus ditaati," tegas dia.

Baca Juga

JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi

Agus mengemukakan jika ada yang menginginkan pemilu dimajukan atau diundur dari jadwal yang sebenarnya, maka hal itu merupakan pelanggaran konstitusi. Kecuali jika dilakukan amandemen UU.

"Pemilu adalah masalah fundamental. Karena hanya lewat pemilu cara pergantian kekuasaan disepakati," ucap dia.

Agus mengatakan, saat ini masyarakat juga menunggu reaksi Presiden Jokowi tentang wacana penundaan pemilu tersebut. Seperti saat muncul wacana perpanjangan jabatan Presiden menjadi 3 periode.

"Sekarang kuncinya ada pada Presiden Jokowi. Jika menolak usulan itu selesai sudah wacana tiga periode," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Tengah Sengkarut Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Fokus Kendalikan Harga Pangan
Indonesia
Di Tengah Sengkarut Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Fokus Kendalikan Harga Pangan

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) meminta pemerintah mewaspadai kenaikan beberapa komoditas jelang bulan Ramadan seperti terjadi tahun lalu.

KPK Dalami Keterlibatan Orang Dekat Azis Syamsuddin di Kasus DAK Lamteng
Indonesia
KPK Dalami Keterlibatan Orang Dekat Azis Syamsuddin di Kasus DAK Lamteng

KPK mendalami keterlibatan Aliza Gunado, orang dekat mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017.

Kata Wagub Soal Jajaran Pemprov DKI Beri Dokumen Formula E ke KPK
Indonesia
Kata Wagub Soal Jajaran Pemprov DKI Beri Dokumen Formula E ke KPK

Tindakan itu sebagai sokongan Pemerintah DKI pada lembaga antirasuah itu dalam penyelidikan dugaan perhelatan mobil balap Formula E.

Presiden Ukraina Apresiasi Undangan Jokowi Hadiri KTT G20
Indonesia
Presiden Ukraina Apresiasi Undangan Jokowi Hadiri KTT G20

Zelenskyy menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah mengundangnya untuk turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.

Pariwisata Menggeliat, Pemkab Gunung Kidul Targetkan PAD Rp 27 Miliar
Indonesia
Pariwisata Menggeliat, Pemkab Gunung Kidul Targetkan PAD Rp 27 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada 2022 sebesar Rp 27 miliar.

ASN di Tangerang Ditangkap Densus 88, Menpan Tjahjo: Jika Terlibat Terorisme, Pecat
Indonesia
ASN di Tangerang Ditangkap Densus 88, Menpan Tjahjo: Jika Terlibat Terorisme, Pecat

Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tangerang ditangkap Densus 88 Antiteror karena diduga terlibat jaringan teroris.

Kapolda Metro Jaya: Wartawan Sakit, Negara Ini Bahaya
Indonesia
Kapolda Metro Jaya: Wartawan Sakit, Negara Ini Bahaya

Turnamen itu mempertemukan wartawan se-Jabodetabek

[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hirup Bubuk Jahe Kering Hilangkan Virus Omicron

Virus COVID-19 akan masuk ke dalam sel dan melakukan replikasi, kemudian memasuki sel baru dan membuat replika lagi, begitu seterusnya.

Beli 640 Tiket Formula E, Sahroni Rogoh Kocek Rp 1,2 Miliar
Indonesia
Beli 640 Tiket Formula E, Sahroni Rogoh Kocek Rp 1,2 Miliar

Tak tanggung-tanggung dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk beli tiket dengan berbagai kategori.

PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir
Indonesia
PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tetap diterapkan hingga saat ini.