Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru

(Ilustrasi) Stok beras yang terdapat di Gudang Bulog, Jakarta. (Foto: Bulog)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah.

Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.

“Setiap usulan yang menyangkut kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas harus dikaji secara komprehensif. Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” ujar Hindun di Jakarta, Senin (13/10).

Baca juga:

Bapanas Kini Dipimpin Mentan Amran Sulaiman, Prabowo Ingin Satu Komando Urusan Pangan

Hindun menjelaskan, penggabungan kedua lembaga menjadi kementerian dapat memberikan sejumlah keuntungan, seperti memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional.

Selain itu, perubahan tersebut juga bisa meningkatkan respons terhadap krisis pangan, menjaga stabilisasi harga, serta memperjelas rantai komando dari hulu ke hilir dalam distribusi pangan.

Namun, ia mengingatkan potensi tantangan yang perlu diantisipasi. Tanpa persiapan matang, penggabungan justru dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi, atau memperlambat kinerja di lapangan.

“Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru,” tegasnya.

Baca juga:

Mentan Amran Sulaiman Jabat Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi

Lebih lanjut, Hindun menilai apa pun bentuk kelembagaannya nanti, pemerintah harus tetap fokus memperbaiki distribusi beras nasional.

Ia menekankan bahwa rantai distribusi yang efisien merupakan kunci agar harga beras tetap stabil dan pasokan terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional,” tutupnya. (Pon)

#Bapanas #Bulog #Komisi IV DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Dalam penyaluran beras SPHP, Bulog menetapkan sejumlah ketentuan bagi gerai penyalur, termasuk larangan membuka kemasan maupun mencampur beras SPHP dengan beras lainnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Beras Subsidi SPHP Dioplos Jadi Beras Premium, 2.000 Jaringan Rumah Pangan Kita Diperiksa
Indonesia
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Kebijakan tersebut diterapkan tanpa menyimpulkan adanya keterlibatan pejabat, karena seluruh proses hukum dan investigasi masih berjalan sesuai mekanisme yang berlaku di instansi berwenang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
6 Pejabat Bulog Dicopot Usai Ditemukan Beras Oplosan SPHP Dijual Harga Premium
Indonesia
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Beras SPHP Dioplos dan Dijual Dengan Harga Premium, Bulog Bentuk Satgas
Indonesia
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Daniel Johan mendorong rehabilitasi lahan bekas karhutla dengan pohon keras dan tanaman produktif. Meminta anggaran kehutanan memprioritaskan pemulihan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Bukan untuk Sawit, DPR Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Pohon Keras dan Tanaman Produktif
Indonesia
Bulog Luncurkan Kemasan Baru, Beri Nama Beras Kita Medium
Kehadiran Beras Kita Medium juga diharapkan semakin memperkuat identitas beras SPHP sebagai produk pangan pemerintah yang berkualitas dan terjangkau
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Bulog Luncurkan Kemasan Baru, Beri Nama Beras Kita Medium
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
KDKMP Dipastikan Jual Produk Bulog, Perkuat Rantai Pasok Beras
Pada 107 titik KDKMP yang menjadi sasaran monitoring, total pemesanan beras SPHP tercatat mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
KDKMP Dipastikan Jual Produk Bulog, Perkuat Rantai Pasok Beras
Indonesia
4,11 Juta Ton Beras Petani Diserap Bulog, Bukti Swasembada Pangan Prabowo
Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian ditingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
 4,11 Juta Ton Beras Petani Diserap Bulog, Bukti Swasembada Pangan Prabowo
Indonesia
Pasrikan Ketersediaan, Mentan Amran Gadakan Pasokan Beras Premium di Ritel
Bulog memiliki stok yang cukup untuk memperkuat pasokan ke pasar. Stok beras Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Pasrikan Ketersediaan, Mentan Amran Gadakan Pasokan Beras Premium di Ritel
Indonesia
Cara Bulog Kendalikan Harga Beras di Pasar, Gelontorkan 1 Juta Ton Beras Cadangan Pemerintah
Besarnya volume tersebut menunjukkan kapasitas CBP yang dikerahkan untuk memperkuat pasokan pasar, sekaligus menopang akses pangan puluhan juta keluarga penerima manfaat
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Cara Bulog Kendalikan Harga Beras di Pasar, Gelontorkan 1 Juta Ton Beras Cadangan Pemerintah
Bagikan