Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia ILUSTRASI (ANTARANews/ferly) (a)

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Juanda menilai, wacana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tak memiliki daya gentar untuk memberantas korupsi.

Juanda menilai jika wacana tersebut diterapkan, belum tentu efektif dalam mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Jokowi Tugasi Mahfud MD Jamah Korupsi tak Tersentuh

"Maksud saya wacana seperti itu bagus, tapi belum tentu juga efektif," ujarnya Juanda kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)
Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)

Juanda menyinggung penerapan hukuman mati kasus narkoba, di mana eksekusi beberapa kali sudah dilakukan terhadap gembong narkoba, namun kenyataannya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

"Sebab contoh saja narkoba misalnya, narkoba itu kan ada hukuman mati tapi kan semakin merajalela juga. Nah artinya hukuman mati juga bukan satu-satunya membuat orang jera," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Juanda, wacana hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji secara komprehensif.

"Tapi kita coba dulu analisa, kita kaji secara komprehensif," kata dia.

Menurutnya, wacana itu dimunculkan tentu memiliki niat yang baik dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Komnas HAM: Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif Memberantas Korupsi

"Sebenarnya wacana itu biasanya dilatarbelakangi oleh sebuah niat agar korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin kecil. Saya kira tidak ada masalah, bagus, dalam arti bagus sebagai wacana," kata pakar dari IPDN ini.

Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)
Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)

"Artinya ditinjau dari aspek pembenahan di bidang regulasi, saya kira itu merupakan satu strategi penanganan perkara di Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor.

Menurutnya, hukuman itu bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Penghargaan Bebas Korupsi, Anies: Ini Bicara Kenyataan, Bukan Pencitraan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Bos Lippo Cikarang Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Meikarta
Indonesia
Eks Bos Lippo Cikarang Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Meikarta

Dengan dilimpahkannya berkas perkara itu, Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Toto

Sejumlah Anak Kepergok Ikut Aksi 212 Sambil Merokok, Kapolri Diminta Turun Tangan
Indonesia
Sejumlah Anak Kepergok Ikut Aksi 212 Sambil Merokok, Kapolri Diminta Turun Tangan

Anak-anak itu kebanyakan tak tahu alasan mereka ke sana dan hanya merokok saja sepanjang aksi.

Galon-Galon Picu Kemacetan Parah Tol Jagorawi Pagi Ini
Indonesia
Galon-Galon Picu Kemacetan Parah Tol Jagorawi Pagi Ini

Kemacetan kendaraan di sekitar lokasi itu sudah mengular dari KM04 hingga KM11.

Ketua KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada
Indonesia
Ketua KPK Prihatin KPU Bolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada

Agus Rahardjo mengaku prihatin atas peraturan KPU yang tak melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk maju dalam Pilkada serentak 2020.

Jelang Libur Panjang, Keterisian Kereta Api Hampir 100 Persen
Indonesia
Jelang Libur Panjang, Keterisian Kereta Api Hampir 100 Persen

Penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh sudah mengalami peningkatan jelang libur panjang.

Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei
Indonesia
Driver Ojol dan Satpam Jadi Korban Ulah Kelompok John Kei

Tak hanya melepaskan tembakan, anak buah John Kei juga merusak gerbang perumahan dan mengacak-acak rumah Nus Kei

Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19
Indonesia
Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan.

PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
PSBB Mau Berakhir, PKS Minta Anies Tak Buka Tempat Hiburan Malam

Saat ini kasus COVID-19 di ibu kota melonjak signifikan dengan positivity rate 10,5 persen.

Belum Juga 'Bertarung', PKS Ikhlas Jika Kadernya Keok di Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
Belum Juga 'Bertarung', PKS Ikhlas Jika Kadernya Keok di Pemilihan Wagub DKI

PKS akan berusaha seoptimal mungkin untuk memenangkan Nurmansjah

MUI DKI: Salat Id di Rumah tidak Kurangi Pahala
Indonesia
MUI DKI: Salat Id di Rumah tidak Kurangi Pahala

Meskipun situasi penyebaran COVID-19 di DKI sedang dalam kondisi baik karena adanya penurunan kasus.