Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor Dianggap Sia-sia ILUSTRASI (ANTARANews/ferly) (a)

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Juanda menilai, wacana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tak memiliki daya gentar untuk memberantas korupsi.

Juanda menilai jika wacana tersebut diterapkan, belum tentu efektif dalam mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Jokowi Tugasi Mahfud MD Jamah Korupsi tak Tersentuh

"Maksud saya wacana seperti itu bagus, tapi belum tentu juga efektif," ujarnya Juanda kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12).

Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)
Demonstran yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Barat berunjukrasa dalam gerakan Sapu Koruptor, di depan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (16/2). (Foto: Antara Foto)

Juanda menyinggung penerapan hukuman mati kasus narkoba, di mana eksekusi beberapa kali sudah dilakukan terhadap gembong narkoba, namun kenyataannya tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

"Sebab contoh saja narkoba misalnya, narkoba itu kan ada hukuman mati tapi kan semakin merajalela juga. Nah artinya hukuman mati juga bukan satu-satunya membuat orang jera," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Juanda, wacana hukuman mati bagi koruptor perlu dikaji secara komprehensif.

"Tapi kita coba dulu analisa, kita kaji secara komprehensif," kata dia.

Menurutnya, wacana itu dimunculkan tentu memiliki niat yang baik dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Baca Juga:

Komnas HAM: Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif Memberantas Korupsi

"Sebenarnya wacana itu biasanya dilatarbelakangi oleh sebuah niat agar korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin kecil. Saya kira tidak ada masalah, bagus, dalam arti bagus sebagai wacana," kata pakar dari IPDN ini.

Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)
Komnas HAM menolak rencana hukuman mati terhadap koruptor (Foto: ANTARA)

"Artinya ditinjau dari aspek pembenahan di bidang regulasi, saya kira itu merupakan satu strategi penanganan perkara di Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan penerapan aturan hukuman mati untuk koruptor.

Menurutnya, hukuman itu bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Dapat Penghargaan Bebas Korupsi, Anies: Ini Bicara Kenyataan, Bukan Pencitraan


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH