Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Hanya Pepesan Kosong Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/6/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

MerahPutih.com - Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi selama tiga periode dinilai hanya pepesan kosong.

Direktur Eksekutif Indo Polling Wempy Hadir beranggapan, jika dilemparkannya wacana tersebut hanya untuk cek ombak. Atau dengan kata lain melihat respon masyarakat.

Baca Juga

Muncul Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Jokowi Akan Dijadikan Seperti Soeharto

"Temanya hampir sama, yakni megamandemen Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan,” terangnya di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia memprediksi, jika gerakan ini adalah bentukan orang yang takut kehilangan kekuasaan ketika Jokowi selesai masa jabatan.

“Orang yang kehilangan kekuasaan ekonomi, politik dan sosial, saya kira orang-orang ini yang bertanggung jawab,” terang Wempy.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Seperti diketahui, sebuah komunitas bernama Jokowi-Prabowo atau JokPro 2024 didirikan oleh M Qodari. Ia menjelaskan alasan pihaknya menduetkan Jokowi-Prabowo untuk meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau ini (Jokowi-Prabowo) gabung, saya percaya akan 1 (pasang) calon saja. Lawan kotak kosong," Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta, Sabtu (19/6).

Menurut Qodari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak kembali terbelah di 2024. Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo bergabung, maka Indonesia akan aman.

Selain di Jakarta, gerakan yang sama muncul di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejumlah warga mendeklarasikan referendum mendukung Presiden Jokowi kembali memimpin untuk periode ketiga kalinya. (Knu)

Baca Juga

Jika Ingin Hilangkan Polarisasi di Pilpres, Jokowi dan Prabowo Jangan Maju Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Djoko Tjandra bersalah terkait pemalsuan surat jalan saat dirinya masih buron dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali.

Cuaca Ekstrem Picu Potensi Bencana Alam di Sejumlah Wilayah Indonesia
Indonesia
Cuaca Ekstrem Picu Potensi Bencana Alam di Sejumlah Wilayah Indonesia

Kecepatan downdraft dari awan Cb tersebut cukup signifikan

Delapan Sindikat Mafia Tanah Ditangkap, Tega Menipu Nenek hingga Rugi Miliaran
Indonesia
Delapan Sindikat Mafia Tanah Ditangkap, Tega Menipu Nenek hingga Rugi Miliaran

Sebanyak delapan orang sindikat mafia tanah yang dicokok Polda Metro Jaya.

Selesai Operasi Penyambungan Tulang, Satu Napi Dikembalikan ke Lapas Tangerang
Indonesia
KA Bandara Soetta Beroperasi Kembali Setelah 1,5 Bulan Berhenti
Indonesia
KA Bandara Soetta Beroperasi Kembali Setelah 1,5 Bulan Berhenti

PT Railink akan mengoperasikan kembali Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta dan KA Bandara Kualanamu mulai 1 September 2021.

KPK Sita Villa Milik Edhy Prabowo Dari Hasil Suap Izin Ekspor Benur
Indonesia
KPK Sita Villa Milik Edhy Prabowo Dari Hasil Suap Izin Ekspor Benur

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito

Pemprov DKI Diminta Lebih Perhatian ke Tenaga Kesehatan
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Lebih Perhatian ke Tenaga Kesehatan

Tekanan tenaga kesehatan akibat penumpukan pasien di ruang gawat darurat harus diantisipasi

Patuhi Perintah Kapolri, Polresta Surakarta Operasikan Pos PPKM di Pasar Klewer
Indonesia
Patuhi Perintah Kapolri, Polresta Surakarta Operasikan Pos PPKM di Pasar Klewer

Menindaklanjuti perintah tersebut Polresta Surakarta bersama Kodim 0735 dan Pemkot Surakarta mendirikan pos pantau di depan Pasar Klewer, Kamis (29/7).

Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan
Indonesia
Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan

Fatia diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan
Indonesia
Di Klaten, Penerima Dobel Bantuan Sosial Diminta Mengembalikan

Terdapat warga penerima BST Kementerian Sosial (Kemensos) ganda dengan menerima dana BLT dana desa (DD).