Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh Mahyudin (mpr.go.id)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai wacana Amandemen ke lima UUD 1945 selama ini hanya terjebak dalam isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seharusnya Amandemen berfokus bagaimana membentuk sistem bikameral yang kuat

"Saya merasa aneh, kita hanya terjebak dalam isu PPHN yang tidak terlalu urgent untuk dilakukan. Amandemen yang paling penting adalah membentuk sistem bikameral yang kuat. Dengan meng-amandemen Pasal 22D dalam UU MD3," kata Mahyudin saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Banten, Kamis (9/9).

Mahyudin menjelaskan, ia hanya mengkhawatirkan jika PPHN itu menjadi semacam GBHN dimasa lalu, kemudian MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi. Artinya, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat menjadi tidak relevan.

Baca Juga:

Mahyudin Klaim Masih Jadi Wakil Ketua MPR

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah. Maka diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk bersama DPD RI berjuang demi kepentingan daerah.

"Ada orang yang nyaman bermain di ranah itu. Maka perlu ada keterbukaan, jangan tiba-tiba UU diketok. Bahkan pertimbangan kita tidak dibaca, mungkin hanya nomor suratnya saja. Padahal DPD RI gudangnya orang berkualitas. Maka kehadiran kam inii meminta dukungan dalam rangka kepentingan daerah," harap Mahyudin.

Senator asal Kalimantan Timur ini mengatakan sejauh ini kewenangan DPD RI yang telah diamanahkan oleh konstitusi belum optimal. Dimana kehadiran DPD RI dianggap antara ada dan tiada, maka diperlukan dukungan penguatan dari daerah.

"DPD RI sudah periode ke empat, namun keberadaannya seperti ada dan tiada. Banyak orang berkualitas di DPD, bahkan ada 18 orang alumni kepala daerah, namun kemampuan kredibilitasnya terjebak dalam rutinitas yang tidak tahu ke mana arahnya," kata Mahyudin.

Mahyudin menambahkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPD RI periode 2019-2024 memiliki niat dan keinginan yang sangat serius untuk mewujudkan DPD RI sebagaimana cita-cita pendiriannya sebagai pengawal aspirasi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut tentunya menjadi maksud dan tujuannya untuk melakukan silaturahmi dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di daerah terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Untuk itu kami mengajak Provinsi Banten khususnya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berjuang bersama DPD RI demi kepentingan daerah. Sekaligus mendukung penguatan DPD RI," cetus Mahyudin.

Wakil Ketua MPR Mahyudin
Wakil ketua DPD, Mahyudin (mpr.go.id)

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori menambahkan saat ini pihaknya bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tengah melakukan road show ke daerah untuk meminta dukungan penguatan DPD RI.

"Memang provinsi tidak ada dalam tarikan nafas dengan DPD RI, tapi sudah waktunya untuk berjuang bersama untuk kepentingan daerah," ujarnya.

Alirman menjelaskan sebenarnya dalam UU tidak ada alasan DPR RI tak melibatkan DPD RI. Jika orang memahami ketatanegaraan pasti paham dengan DPD RI.

"Sejauh ini kami hanya meminta kata 'dapat' dalam Pasal 22D dihilangkan. Jika itu dihilangkan sudah luar biasa," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Banten Habib Ali Alwi mengatakan apalah artinya jika jadi gubernur tapi kewenangannya tidak ada. Karena semua diatur oleh Pemerintah Pusat.

"Inilah yang dialami 34 gubernur yang tidak memiliki kewenangan seperti DPD RI. Kalau mau berjuang bersama untuk daerah maka hari ini. Untuk itu kita membutuhkan dukung khususnya dari Pemprov Banten," harapnya.

Baca Juga:

Kabar Pergantian Mahyudin Beredar, MPR: Kami Belum Terima Surat

Di satu sisi, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menurutnya DPR RI tidak perlu merasa takut kekuasaannya terbagi jika terjadi amandemen.

"Salah besar jika nanti ada ketakutan pengambilan kekuasan. Kita hanya meminta penguatan sistem bikameral agar ada check and balances," tuturnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan sebagai jebolan DPD RI ia juga telah merasakan apa yang telah terjadi. Ia secara pribadi sepenuhnya mendukung penguatan DPD RI untuk kepentingan daerah.

"Saya tahu apa yang dirasakan kawan-kawan di DPD RI, karena saya juga pernah mengalami hal serupa ketika menjadi Anggota DPD RI. Untuk itu saya mendukung penguatan DPD RI," tegasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS
Indonesia
Ditjen PAS Periksa Menantu Nia Daniaty Terkait Kasus Dugaan Penipuan CPNS

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM tengah memeriksa menantu Nia Daniaty, Rafly Noviyanto Tilaar

Pemprov DKI Jelaskan Alasan Selebgram Helena Lim Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Jelaskan Alasan Selebgram Helena Lim Terima Vaksin COVID-19

Wanita yang sering disebut sebagai crazy rich Pantai Indah Kapuk ini memperlihatkan dirinya menjadi salah satu sasaran vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dengan nomor urut 11.

Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh
Indonesia
Pengiriman Narkoba 353 Kilogram dari Malaysia Diotaki Napi di Lapas Aceh

Bareskrim dan Polda Aceh membongkar penyelundupan 353 kg narkotika jenis sabu-sabu.

DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto
Indonesia
DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut penentuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Parlemen tidak akan mencampuri sosok ideal pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19
Indonesia
Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19

Dari 3.250 kali rapid test yang dilakukan kepada pemudik 24 dinyatakan positif. Sementara 3.226 orang negatif.

Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan
Indonesia
Asosiasi Bupati Meminta Nakes di Area Pegunungan Tengah Papua Harus Diungsikan

"Memang jalur darat dari Distrik Kiwirok belum terhubung ke daerah sekitarnya sehingga daerah seperti ini harus diperhatikan dengan serius," ujarnya.

Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Bungkam Ditanya Soal Punya 'Orang Dalam' di KPK

Perkembangannya nanti disampaikan lebuh lanjut

Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua
Indonesia
Dua Kapal Isolasi Atlet PON XX yang Terpapar COVID-19 Disiagakan di Papua

Kementerian Perhubungan memastikan dua kapal isolasi terpusat (isoter) dan empat bandar udara (bandara) tetap bersiaga hingga 20 Oktober 2021 atau H+5 penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Proses Lelang, Kejagung Baru Setor Rp 11,6 Miliar Rampasan Korupsi Jiwasraya

Proses eksekusi masih terkendala adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gedenya Penyertaan Modal Negara dan Perintah Jokowi Tidak Lagi Proteksi BUMN
Indonesia
Gedenya Penyertaan Modal Negara dan Perintah Jokowi Tidak Lagi Proteksi BUMN

Pada 2022, Pemerintah dan DPR menyepakati pemberian Penyertaan Modal Negara kepada 12 BUMN sebesar Rp 72,44 triliun. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis 12 BUMN.