Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh Mahyudin (mpr.go.id)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menilai wacana Amandemen ke lima UUD 1945 selama ini hanya terjebak dalam isu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seharusnya Amandemen berfokus bagaimana membentuk sistem bikameral yang kuat

"Saya merasa aneh, kita hanya terjebak dalam isu PPHN yang tidak terlalu urgent untuk dilakukan. Amandemen yang paling penting adalah membentuk sistem bikameral yang kuat. Dengan meng-amandemen Pasal 22D dalam UU MD3," kata Mahyudin saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Banten, Kamis (9/9).

Mahyudin menjelaskan, ia hanya mengkhawatirkan jika PPHN itu menjadi semacam GBHN dimasa lalu, kemudian MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi. Artinya, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat menjadi tidak relevan.

Baca Juga:

Mahyudin Klaim Masih Jadi Wakil Ketua MPR

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah. Maka diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk bersama DPD RI berjuang demi kepentingan daerah.

"Ada orang yang nyaman bermain di ranah itu. Maka perlu ada keterbukaan, jangan tiba-tiba UU diketok. Bahkan pertimbangan kita tidak dibaca, mungkin hanya nomor suratnya saja. Padahal DPD RI gudangnya orang berkualitas. Maka kehadiran kam inii meminta dukungan dalam rangka kepentingan daerah," harap Mahyudin.

Senator asal Kalimantan Timur ini mengatakan sejauh ini kewenangan DPD RI yang telah diamanahkan oleh konstitusi belum optimal. Dimana kehadiran DPD RI dianggap antara ada dan tiada, maka diperlukan dukungan penguatan dari daerah.

"DPD RI sudah periode ke empat, namun keberadaannya seperti ada dan tiada. Banyak orang berkualitas di DPD, bahkan ada 18 orang alumni kepala daerah, namun kemampuan kredibilitasnya terjebak dalam rutinitas yang tidak tahu ke mana arahnya," kata Mahyudin.

Mahyudin menambahkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPD RI periode 2019-2024 memiliki niat dan keinginan yang sangat serius untuk mewujudkan DPD RI sebagaimana cita-cita pendiriannya sebagai pengawal aspirasi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut tentunya menjadi maksud dan tujuannya untuk melakukan silaturahmi dan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan di daerah terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Untuk itu kami mengajak Provinsi Banten khususnya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berjuang bersama DPD RI demi kepentingan daerah. Sekaligus mendukung penguatan DPD RI," cetus Mahyudin.

Wakil Ketua MPR Mahyudin
Wakil ketua DPD, Mahyudin (mpr.go.id)

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori menambahkan saat ini pihaknya bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tengah melakukan road show ke daerah untuk meminta dukungan penguatan DPD RI.

"Memang provinsi tidak ada dalam tarikan nafas dengan DPD RI, tapi sudah waktunya untuk berjuang bersama untuk kepentingan daerah," ujarnya.

Alirman menjelaskan sebenarnya dalam UU tidak ada alasan DPR RI tak melibatkan DPD RI. Jika orang memahami ketatanegaraan pasti paham dengan DPD RI.

"Sejauh ini kami hanya meminta kata 'dapat' dalam Pasal 22D dihilangkan. Jika itu dihilangkan sudah luar biasa," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Banten Habib Ali Alwi mengatakan apalah artinya jika jadi gubernur tapi kewenangannya tidak ada. Karena semua diatur oleh Pemerintah Pusat.

"Inilah yang dialami 34 gubernur yang tidak memiliki kewenangan seperti DPD RI. Kalau mau berjuang bersama untuk daerah maka hari ini. Untuk itu kita membutuhkan dukung khususnya dari Pemprov Banten," harapnya.

Baca Juga:

Kabar Pergantian Mahyudin Beredar, MPR: Kami Belum Terima Surat

Di satu sisi, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menurutnya DPR RI tidak perlu merasa takut kekuasaannya terbagi jika terjadi amandemen.

"Salah besar jika nanti ada ketakutan pengambilan kekuasan. Kita hanya meminta penguatan sistem bikameral agar ada check and balances," tuturnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan sebagai jebolan DPD RI ia juga telah merasakan apa yang telah terjadi. Ia secara pribadi sepenuhnya mendukung penguatan DPD RI untuk kepentingan daerah.

"Saya tahu apa yang dirasakan kawan-kawan di DPD RI, karena saya juga pernah mengalami hal serupa ketika menjadi Anggota DPD RI. Untuk itu saya mendukung penguatan DPD RI," tegasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Heboh Anjing di Bekasi Mau Ditombak dan Pemilik Diancam Dibunuh
Indonesia
Heboh Anjing di Bekasi Mau Ditombak dan Pemilik Diancam Dibunuh

Saat kejadian penombakan dan ancaman pembunuhan tersebut, tak ada seorang pun yang membantu.

Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh
Indonesia
Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh

Pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.

PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman
Indonesia
PT KAI Usut Kejadian Tabrakan KA Lodaya dan Truk di Sleman

Lokomotif KA Lodaya terpaksa harus diganti dan enam perjalanan KA mengalami kelambatan.

DPD Gerindra DKI Belum Terima Surat Pengunduran Diri M Taufik dari DPRD
Indonesia
DPD Gerindra DKI Belum Terima Surat Pengunduran Diri M Taufik dari DPRD

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI M Taufik mengaku akan keluar dari anggota DPRD DKI Jakarta.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Deklarasi Dukungan Capres Bagi Ganjar Pranowo
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Deklarasi Dukungan Capres Bagi Ganjar Pranowo

Isi video pembacaan sejumlah pemberitaan deklarasi Sahabat Ganjar yang mengklaim diri mereka sebagai relawan Ganjar Pranowo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

72.092 Calhaj Indonesia Tiba di Arab Saudi
Indonesia
72.092 Calhaj Indonesia Tiba di Arab Saudi

dari 72.092 jamaah tersebut sebanyak 68.943 calon haji yang sudah tiba di Mekkah. Mereka terdiri atas 42.402 orang dari Madinah dan 26.541 dari Jeddah.

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir
Indonesia
Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Penetapa rapat paripurna interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok, disebut tindakan ilegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi
Indonesia
Peningkatan Kasus Diduga akibat Kendurnya Pemakaian Masker hingga Mobilitas Tinggi

Terdapat beberapa indikator yang menjadi pemicu kenaikan laju kasus positif dan aktif COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia
Dunia
Jepang Bekukan Aset 61 Warga Negara Rusia

Jepang kembali memutuskan untuk membekukan aset 17 warga Rusia sebagai respons atas invasi negara pimpinan Vladimir Putin tersebut atas Ukraina

Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik
Indonesia
Bawaslu Persiapkan Berbagai Aturan Hadapi Sengketa Pendaftaran Partai Politik

"Kita upayakan pencegahan terlebih dahulu daripada nanti ada permohonan," kata Totok.