Vonis Edhy Prabowo Disunat MA, Wakil Ketua KPK: Bingung Juga Saya Terpidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (tengah) berjalan keluar usai menjalani sidang vonis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengkorting vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo membuat membuat dahi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, berkernyit.

“Saya hanya sebatas membaca berita di koran, dan ya itu pun sudah membuat dahi saya berkernyit. Bingung juga saya mau menjawab,” kata Alex dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3).

Baca Juga

Korting Hukuman Edhy Prabowo, Jubir MA: Dia Sudah Memberi Harapan ke Nelayan

Meski demikian, Alex, sapaan Alexander Marwata, mengaku belum membaca secara lengkap putusan kasasi MA karena belum diterima KPK. Alex hanya mengetahui putusan MA tersebut melalui media massa.

Alex menyoroti pertimbangan MA dalam menyunat vonis Edhy Prabowo. Dikatakan, dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim kasasi seolah menghakimi kebijakan lama yang sebelumnya diterapkan sebagai langkah yang tidak benar.

Meski demikian, Alex mengaku tidak berhak untuk mengomentari putusan hakim. Alex menyerahkan kepada publik untuk menilai putusan tersebut.

“Kalau dari sisi kami di KPK tentu kami akan melihat, nanti setelah kami menerima putusan lengkapnya seperti apa karena di dalam berita kita enggak melihat apakah ganti rugi tersebut juga dikoreksi,” ujar Alex.

Baca Juga

MA Diskon Hukuman Edhy Prabowo, PSI: Alasannya Mengada-ada

Diketahui, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan menerima suap terkait ekspor benih bening lobster atau benur pada 2020 silam.

Edhy Prabowo diadili dan dituntut jaksa KPK untuk dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari eksportir benur.

Dalam persidangan 15 Agustus 2021, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara serta pencabutan hak politik selama 3 tahun.

Bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga diwajibkan membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar dan USD 77.000.

Bahkan di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara pada 21 Oktober 2021 lalu. Namun pada 9 Maret 2022, MA justru mengurangi vonis Edhy Prabowo menjadi pidana 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 2 tahun. (Pon)

Baca Juga

KPK Beri Tanggapan Atas Pengurangan 4 Tahun Hukuman Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Tanaman Genjer Bisa Turunkan Kadar Gula Darah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanaman Genjer Bisa Turunkan Kadar Gula Darah

Saran kesehatan ini menganjurkan untuk meminum air rebusan genjer tiap pagi dan menjelang tidur selama 3 hari berturut-turut.

Gempa dan Tsunami Ancam Daerah Tujuan Mudik, BMKG: Tak Bisa Diprediksi, Tapi Siap-siap
Indonesia
Gempa dan Tsunami Ancam Daerah Tujuan Mudik, BMKG: Tak Bisa Diprediksi, Tapi Siap-siap

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat mewaspadai zona aktif gempa pemicu tsunami di masa mudik Lebaran 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode

Tidak ada yang menyebutkan bahwa MPR menyetujui Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.

Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional
Indonesia
Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional

Inmendagri PPKM Nataru Level 3 Nasional selambat-lambatnya terbit 22 November 2021

Ferdy Sambo Terancam Dipecat dari Kepolisian
Indonesia
Ferdy Sambo Terancam Dipecat dari Kepolisian

Karir Irjen Ferdy Sambo di institusi Kepolisian berada di ujung tanduk pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J.

Aktivitas Gunung Merapi Tak Berkaitan dengan Erupsi Semeru
Indonesia
Aktivitas Gunung Merapi Tak Berkaitan dengan Erupsi Semeru

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memastikan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi tidak ada kaitannya dengan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik
Indonesia
Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik

AKBP Arif Rahman (AKBP AR) yang merupakan salah satu saksi dari sidang etik yang akan dilaksanakan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan disebut telah selesai menjalani operasi.

Zulkifli Hasan Minta Rp 100 Triliun
Indonesia
Zulkifli Hasan Minta Rp 100 Triliun

Presiden Joko Widodo menyetujui dan memerintahkan pembentukan BUMN yang akan membeli hasil pertanian, termasuk kedelai dan jagung.

Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi
Indonesia
Pengamat Lihat Kursi KSAD Hadiah Dudung Keras Sama FPI dari Jokowi

Sikap keras Dudung terhadap FPI juga menjadi pertimbangan Jokowi memilih eks Pangdam Jaya itu menjadi KSAD.