Vonis Dua Oknum Jenderal Polisi Antek Djoko Tjandra Dinilai Terlalu Lemah Mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo di Pengadilan Tipikor, Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MerahPutih.com - Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus suap Djoko Tjandra dinilai terlalu ringan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, vonis itu terkesan mengecilkan pemaknaan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh dua perwira tinggi Polri tersebut.

ICW beranggapan vonis yang pantas dijatuhkan kepada Prasetijo dan Napoleon adalah penjara seumur hidup.

Baca Juga:

Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara

"Keduanya juga layak diberi sanksi denda sebesar Rp1 miliar," peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (11/3).

Selain itu, dalam persidangan ini, ICW juga mempertanyakan landasan putusan majelis hakim yang justru menggunakan pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Akibatnya, vonis terdakwa menjadi sangat ringan karena maksimal ancaman dalam pasal itu hanya lima tahun penjara.

"Semestinya hakim dapat menggunakan pasal 12 huruf a UU Tipikor yang mengatur pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup," jelasnya.

Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/11/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

ICW menyebut, setidaknya ada beberapa alasan mengapa Prasetijo dan Napoleon layak dihukum maksimal.

Pertama, ketika melakukan kejahatan mereka mengemban profesi sebagai penegak hukum.

Tentu, praktik suap-menyuap yang ia lakukan dengan sendirinya meruntuhkan citra Polri di mata masyarakat.

Kedua, Prasetijo dan Napoleon selaku penegak hukum malah bekerja sama dengan buronan.

Dalam fakta persidangan, terungkap Prasetijo membantu istri Djoko Tjandra membuat surat yang ditembuskan ke Interpol Polri dan ia juga bersurat ke Anna Boentaran terkait informasi red notice Djoko Tjandra.

Sedangkan Napoleon sendiri dianggap terbukti menyurati Dirjen Imigrasi agar status daftar pencarian orang Djoko Tjandra dihapus.

"Ketiga, akibat tindakan tercela yang dilakukan oleh keduanya justru menghambat proses hukum untuk dapat menjebloskan narapidana Djoko S Tjandra ke lembaga pemasyarakatan," papar Kurnia.

Baca Juga:

Skandal Djoko Tjandra, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Jalani Sidang Vonis

Berdasarkan data ICW, vonis Prasetijo Utomo dan Napoleon ini lebih rendah atau sama jika dibandingkan dengan hukuman Jenuri, seorang Kepala Desa Wanakaya, Indramayu, Jawa Barat, pada Desember tahun lalu.

Adapun Jenuri terbukti melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp168 juta dan divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Prasetijo dan Napoleon, dianggap telah menerima dana Rp8,4 miliar dari Djoko Tjandra malah hanya divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan 4 tahun penjara;

ICW juga mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia melakukan langkah tegas terhadap keduanya.

"Yakni pemberhentian tidak dengan hormat kepada dua perwira tinggi Polri tersebut," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ABK KRI Nanggala-402 Bisa Hemat Oksigen
Indonesia
ABK KRI Nanggala-402 Bisa Hemat Oksigen

KRI Nanggala ini dalam keadaan siap, baik personel maupun material

Berkaca dari Masjidil Haram dan Nabawi, Mahfud MD Ajak Muslim Indonesia Salat Id di Rumah
Indonesia
Berkaca dari Masjidil Haram dan Nabawi, Mahfud MD Ajak Muslim Indonesia Salat Id di Rumah

Anjuran salat di rumah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Arab Saudi.

Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja
Indonesia
Menaker: Pengusaha Wajib Bayarkan THR Kepada Pekerja

THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh yang harus ditunaikan.

KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Edhy Prabowo dengan Pasal Pencucian Uang

Salah satu yang didalami tim penyidik yakni bukti keterlibatan istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi

Menteri Nadiem Beberkan Empat Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau
Indonesia
Menteri Nadiem Beberkan Empat Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

saat ini hanya ada 6 persen peserta didik di Indonesia yang berada di zona hijau, namun tetap harus memenuhi sejumlah syarat.

Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047
Indonesia
Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047

Calhaj yang mendaftar tahun ini baru bisa berangkat pada tahun 2047.

UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah

"Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan tengah untuk mencapai kompromi," terang Karyono

Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin
Indonesia
Jakarta Kembali Lakukan Pendataan Warga Fakir Miskin

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui variabel khas daerah berupa lis negatif atau kriteria warga tidak layak daftar.

Pimpinan DPRD Minta Anies Sempurnakan Web SIKM
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Sempurnakan Web SIKM

Adapun membuat SIKM itu melalui website corona.jakarta.go.id.

[HOAKS atau FAKTA]: Penyanyi Dunia Nyanyikan Asmaul Husna agar Wabah Berhenti
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penyanyi Dunia Nyanyikan Asmaul Husna agar Wabah Berhenti

Unggahan Mamah Dedeh itu telah disukai 205 kali dan disebarkan kembali 97 kali.