Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers Ilustrasi Kebebasan Pers. Foto: Pixabay/ geralt

MerahPutih.com - Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul divonis tiga bulan penjara karena dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, pada Selasa (23/11).

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, menyesalkan vonis bersalah terhadap Asrul. Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Arsul satu tahun kurungan penjara.

Baca Juga

Vonis Bersalah Terhadap Jurnalis di Palopo Dinilai Bentuk Kekeliruan

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Ade mengingatkan, Menkominfo Johnny Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE.

Dalam SKB tersebut jelas disebutkan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dipidana. Namun, pada praktiknya pengadilan tetap memberikan putusan terhadap karya jurnalistik. Apalagi, kata Ade, pemerintah sedang melakukan upaya untuk merevisi UU ITE, yang prosesnya tengah berjalan di DPR.

"Ini akan menguatkan dorongan untuk menghapuskan pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers khususnya pasal 27 ayat 3, dan 28 ayat 2 dan beberapa pasal lainnya di UU ITE," tegas Ade.

Arsul dilaporkan oleh Farid Judas Karim dengan tuduhan melanggar UU ITE lantaran memberitakan kasus dugaan korupsi di Palopo.

jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul
Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul. Foto: Istimewa

Adapun tiga artikel yang dipermasalahkan oleh Farid yakni Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M, kemudian Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, dan terakhir Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?.

Menurut Ade, jika laporan pada jurnalis itu terjadi, aparat penegak hukum semestinya mengedepankan penyelesaian dengan berpatokan nota kesepahaman dengan Dewan Pers. Sehingga proses penyelesaian perkara tidak ditempuh melalui jalur pidana.

"Apa yang dikeluarkan terdakwa adalah karya jurnalistik, harusnya yang dilakukan sengketa pers. Tapi pengadilan terus mengadili dan ini sangat paradoks dalam mencari keadilan dari teman-teman jurnalis," kata Ade. (Pon)

Baca Juga

Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Napoleon Bonaparte Diperiksa dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Napoleon Bonaparte Diperiksa dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa terduga pelaku penganiayaan youtuber Muhammad Kece, Irjen Napoleon Bonaparte hari ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Pencopotan Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Pencopotan Anies

Channel Youtube bernama gerbang politik mengunggah sebuah video berdurasi 10 menit 3 detik mengenai pencabutan SK (surat keputusan) Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021
Indonesia
15 Provinsi Lakukan PPKM Mikro Sampai 5 Maret 2021

Lima daerah tambahan yang melalukan PPKM Mikro adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

AS Cap Presiden Turki Erdogan sebagai 'Anti Semit'
Dunia
AS Cap Presiden Turki Erdogan sebagai 'Anti Semit'

Pemerintahan Biden menyetujui potensi penjualan $ 735 juta atau sekitar Rp10,5 triliun senjata presisi ke Israel

Gubernur Jabar Serahkan Surat Tugas Plt Wali Kota Bekasi
Indonesia
Gubernur Jabar Serahkan Surat Tugas Plt Wali Kota Bekasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meyakinkan warga Kota Bekasi bahwa seluruh pelayanan publik akan berlangusung seperti biasa.

Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku
Indonesia
Dikritik Lewat Keramahan Satpam BCA, Polri Janji tak akan Pidanakan Pelaku

Polri siap menindaklanjuti pelaporan terkait ancaman-ancaman yang marak di dunia maya terhadap akun yang mengkritik kinerja polisi.

Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua
Indonesia
Wapres Perintahkan Isu Polhukam Tidak Halangi Pembangunan Papua

Aspek polhukam dan aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua terkawal dan tertangani secara paralel, sinergis, dan saling menguatkan.

Karyawati Bakar Kantor SPBU di Senen, Hilangkan Barang Bukti Penggelapan Uang
Indonesia
Karyawati Bakar Kantor SPBU di Senen, Hilangkan Barang Bukti Penggelapan Uang

Pelakunya adalah karyawati SPBU tersebut dengan tujuan menghilangkan barang bukti penggelapan uang.

Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar
Indonesia
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar

Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar.

Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diminta Larang Anggota Polri Aktif Rangkap Jabatan

"Kapolri terpilih mesti menegaskan bahwa siapa pun anggota Polri dilarang untuk melakukan praktik rangkap jabatan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana