Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers Ilustrasi Kebebasan Pers. Foto: Pixabay/ geralt

MerahPutih.com - Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul divonis tiga bulan penjara karena dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, pada Selasa (23/11).

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, menyesalkan vonis bersalah terhadap Asrul. Meski vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Arsul satu tahun kurungan penjara.

Baca Juga

Vonis Bersalah Terhadap Jurnalis di Palopo Dinilai Bentuk Kekeliruan

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Ade mengingatkan, Menkominfo Johnny Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE.

Dalam SKB tersebut jelas disebutkan bahwa produk jurnalistik tidak bisa dipidana. Namun, pada praktiknya pengadilan tetap memberikan putusan terhadap karya jurnalistik. Apalagi, kata Ade, pemerintah sedang melakukan upaya untuk merevisi UU ITE, yang prosesnya tengah berjalan di DPR.

"Ini akan menguatkan dorongan untuk menghapuskan pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers khususnya pasal 27 ayat 3, dan 28 ayat 2 dan beberapa pasal lainnya di UU ITE," tegas Ade.

Arsul dilaporkan oleh Farid Judas Karim dengan tuduhan melanggar UU ITE lantaran memberitakan kasus dugaan korupsi di Palopo.

jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul
Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul. Foto: Istimewa

Adapun tiga artikel yang dipermasalahkan oleh Farid yakni Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11 M, kemudian Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas, dan terakhir Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?.

Menurut Ade, jika laporan pada jurnalis itu terjadi, aparat penegak hukum semestinya mengedepankan penyelesaian dengan berpatokan nota kesepahaman dengan Dewan Pers. Sehingga proses penyelesaian perkara tidak ditempuh melalui jalur pidana.

"Apa yang dikeluarkan terdakwa adalah karya jurnalistik, harusnya yang dilakukan sengketa pers. Tapi pengadilan terus mengadili dan ini sangat paradoks dalam mencari keadilan dari teman-teman jurnalis," kata Ade. (Pon)

Baca Juga

Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa
Indonesia
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa

Rektor ikut mengirimkan sendiri toga tersebut ke rumah wisudawan menggunakan sepeda.

Peringatan Maulid Nabi, Keraton Surakarta Tiadakan Tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud
Indonesia
Peringatan Maulid Nabi, Keraton Surakarta Tiadakan Tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali meniadakan tradisi Sekaten dan Grebeg Maulud tahun ini karena Kota Solo masih berstatus PPKM Level 2.

Presenter Brigita Telah Kembalikan Uang dari Bupati Mamberamo Tengah ke KPK
Indonesia
Presenter Brigita Telah Kembalikan Uang dari Bupati Mamberamo Tengah ke KPK

Uang maupun barang yang akan dikembalikan tersebut nantinya akan dianalisis dan dikonfirmasi kembali kepada tersangka maupun berbagai pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik.

Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD
Indonesia
Beri Pembelaan, Pemprov Sebut Pembayaran Fee Formula E dari Utang Disetujui DPRD

Pembayarannya juga sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Banjir Landa Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat
Indonesia
Banjir Landa Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat

Genangan air sudah mencapai semata kaki orang dewasa dan jembatan sudah mulai goyang karena diterjang banjir dari luapan Sungai Meninting.

Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok
Indonesia
Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Terkait Kasus CPO Besok

Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait tindak pidana dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), Rabu (22/6).

BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron
Indonesia
BPIP Ajak Tingkatkan Solidaritas Kemanusiaan dalam Penanganan Omicron

Munculnya varian COVID-19 Omicron di Indonesia jadi momentum warga untuk memperkuat persatuan.

DPRA Usulkan Tiga Nama Calon Pj Gubernur Aceh ke Mendagri
Indonesia
DPRA Usulkan Tiga Nama Calon Pj Gubernur Aceh ke Mendagri

"Nama-nama untuk calon Pj Gubernur Aceh sudah kita serahkan dan sudah diterima Pak Tito Karnavian," ucap Wakil Ketua DPRA Safaruddin, di Banda Aceh, Kamis (23/6).

Pasukan Elit TNI AU Berubah Nama
Indonesia
Pasukan Elit TNI AU Berubah Nama

Selain mengubah nama, ada juga penambahan jabatan bintang satu, di jajaran pasukan elit tersebut.

Tanggapan PDIP DKI Soal Anies Dideklarasikan Maju Pilpres 2024
Indonesia
Tanggapan PDIP DKI Soal Anies Dideklarasikan Maju Pilpres 2024

Sejumlah orang mendeklarasikan Gubernur Anies Baswedam untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.