Vonis Adil Versi Ratna Sarumpaet Ratna Sarumpaet bersama anaknya di PN Jakarta Selatan (MP/Kanugraha)

MerahPutih.com - Nasib terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoax), Ratna Sarumpaet, bakal terjawab hari ini. Mantan pendukung Capres Prabowo Subianto itu meminta hakim dapat memberikan vonis yang adil terhadap dirinya.

Apa definisi vonis adil versi Ratna? Saat ditemui sebelum sidang, Ratna mengatakan tak ada fakta yang menunjukkan dirinya bersalah secara hukum. Dia pun berharap majelis hakim dapat membebaskan dirinya dari segala tuntutan.

BACA JUGA: Ratna Sarumpaet Bakal Divonis Bebas?

"Kalau betul-betul diikuti oleh majelis hakim berarti kita punya kemajuan, punya harapan membuat Indonesia sebagai negara hukum yang benar," kata Ratna, sebelum sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikutip Antara, Kamis (11/7).

ratna
Terdakwa penyebar berita bohong Ratna Sarumpaet. (Foto: MP/Gomes)

Ratna tiba di PN Jaksel pada Kamis pukul 09.00 WIB diantar dengan mobil milik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari tahanan Polda Metro Jaya. Pukul 09.46 WIB, Ratna masuk ruang sidang utama dikawal oleh dia petugas dari kejaksaan, dan diikuti putrinya, Atiqah Hasiholan.

BACA JUGA: Cuma Mau Bebas, Ratna Sarumpaet Remehkan Kesaksian Rocky Gerung dan dr Tompi

Ketika ditanya kemungkinan vonis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, Ratna mengatakan, "Nanti kita pikirkan lagi."

Untuk diketahui, Ratna menjalani sidang perdana untuk kasusnya pada 28 Februari. Tiga bulan setelahnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ratna Sarumpaet dihukum enam tahun penjara karena melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (*)

Baca Juga: Ratna Sarumpaet Dikeroyok Diduga 'Hoax', Tompi: OOO Kamu Ketahuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau
Indonesia
Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau

Situasi DKI Jakarta saat ini belum aman dari pandemi COVID-19

PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan
Indonesia
PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta DPR membatalkan rapid test virus corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020.

Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan
Indonesia
Usai Pandemi, 10 Pekerjaan Ini Paling Dibutuhkan Perusahaan

Survei Kementerian Ketenagakerjaan ini, dilakukan di 17 sektor usaha, 72 persennya di Pulau Jawa.

KPK Garap Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo
Indonesia
KPK Garap Direktur Operasional PT Jakarta Propertindo

Gusmin telah menerima gratifikasi sekitar Rp 22,23 miliar

Anies Beri Beasiswa 12 Anak Tenaga Medis yang Meninggal Tangani COVID-19
Indonesia
Anies Beri Beasiswa 12 Anak Tenaga Medis yang Meninggal Tangani COVID-19

pemberian beasiswa ini sebagai bentuk penghargaan bagi pahlawan medis yang gugur saat berjuang di masa pandemi.

Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang
Indonesia
Komnas HAM: Laskar FPI dengan Polisi Sempat Saling Senggol dan Serang

Komnas HAM menyebut dua laskar FPI tewas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 49 karena ada saling senggol dan serang dengan aparat kepolisian.

Satu Anggota Dewan Meninggal Akibat Corona, Ketua DPRD Inspeksi Gedung DPRD DKI
Indonesia
Satu Anggota Dewan Meninggal Akibat Corona, Ketua DPRD Inspeksi Gedung DPRD DKI

“Siapa pun jangan ada yang masuk, apalagi tidak jelas maksud kedatangannya. Karena kita masih sterilisasi ini,” ucap Prasetyo

Update Kasus Corona DKI Rabu (23/9): 66.505 Positif, 50.473 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Rabu (23/9): 66.505 Positif, 50.473 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 12 persen, penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.187 jiwa.

 Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok
Indonesia
Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

Tauhid menjelaskan bahwa masyarakat akan sangat terdampak dengan kebijakan karantina wilayah. Apalagi, jika ketersediaan bahan pokok langka dan mahal.