Virus Corona Mulai Makan Banyak Korban, Pengamat Nilai Jokowi Terlena Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

MerahPutih.com - Pengamat politik Boni Hargens menilai pemerintah Presiden Joko Widodo terlena cukup lama merespons sebaran virus corona.

Menurut Boni, pemerintah seakan tak menyadari bahwa Indonesia rawan dijangkiti virus asal Wuhan, Tiongkok itu.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Diduga Terpapar Virus Corona Saat Kunker Luar Kota

“Kita harus jujur bahwa kita terlena cukup lama karena Indonesia negara tropis yang cukup sulit dimasuki oleh virus yang hidupnya di udara itu,” ujar Boni di Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Boni juga mengkritisi kesiapan teknis pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajarannya untuk mendeteksi korban atau yang mempunyai potensi menjadi korban.

“Dengan detektor suhu itu tidak cukup,” tegasnya.

Mobil ambulan tiba di depan ruang isolasi Pinere, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).
Mobil ambulan tiba di depan ruang isolasi Pinere, Rumah Sakit Umum Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2020). (ANTARA/Andi Firdaus)

Boni pun meminta Menteri Kesehatan supaya harus lebih banyak berdialog dengan negara-negara lain yang sudah menangani kasus covid-19. Hal tersebut, kata Boni, supaya bisa melakukan kerja sama teknologi dalam mengobati para korban.

“Yang jelas sekarang corona sudah menjadi isu nasional dan beban besar bagi pemerintahan Jokowi. Kita mendukung langkah-langkah politik yang diambil pemerintahan Jokowi ke depan,” katanya.

Boni tak sependapat apabila Indonesia disamakan dengan eropa dalam menangani covid-19 tersebut. Indonesia agak spesifik dalam penanganannya sebab tidak memiliki kesamaan secara geografis dengan negara eropa daratan.

“Penyadaran kepada masyarakat, sosialisasi itu sangat penting. Kemudian juga penyediaan sarana kesehatan harus betul-betul ditingkatkan,” katanya.

Boni menjelaskan, daripada melakukan lockdown, lebih baik pemerintah meningkatkan deteksi.

“Orang-orang itu harus diperiksa supaya bisa dideteksi efek kelanjutan penyebaran virus,” tutup Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Baca Juga:

Jack Ma Sumbang Satu Juta Masker dan 'Test Kit' Virus Corona Untuk AS

Hingga Senin (16/3) siang, pemerintah Indonesia telah mengumumkan 117 kasus positif virus corona. Pengumuman itu disampaikan Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto pada Minggu (15/3)

"Per hari ini dari lab yang saya terima pagi ya, hari ini kita dapatkan 21 kasus baru, di mana 19 di antaranya di Jakarta, 2 di Jawa Tengah," kata Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto seperti dikutip dari laman Kementerian Kesehatan.

Yuri mengatakan, penambahan kasus di Jakarta merupakan hasil penelusuran terhadap kontak dari kasus sebelumnya.

Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal karena corona ada lima orang. Yuri mengatakan, kelima pasien memiliki penyakit pendahulu lain sebelum positif corona.

Dari 117 orang yang positif Covid-19, delapan di antaranya sudah dinyatakan sembuh. (Knu)

Baca Juga:

Hindari Virus Corona, Nike Tutup Beberapa Gerai di Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19
Indonesia
3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19

Sebanyak 3.985.596 rakyat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama hingga Sabtu (13/3) atau mengalami penambahan sebanyak 216.422 penduduk dari hari sebelumnya.

Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan
Indonesia
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan

Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.

Situasi Kamtibmas Jelang Malam Pergantian Tahun di Jakarta Masih Aman Terkendali
Indonesia
Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final
Indonesia
Mahfud Tegaskan Kebersatuan Papua dengan NKRI Sudah Final

PBB telah melakukan referendum di Papua pada tahun 1963

PSI Nilai Izin Reklamasi Ancol Janggal
Indonesia
PSI Nilai Izin Reklamasi Ancol Janggal

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam
Indonesia
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam

Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyediakan layanan pengawal bagi para pesepeda hingga 24 jam.

Jadi Klaster Kasus Corona, Pimpinan DPRD DKI Minta Perbanyak Sidak
Indonesia
Jadi Klaster Kasus Corona, Pimpinan DPRD DKI Minta Perbanyak Sidak

Banyak pegawai yang tidak menaati protokol kesehatan sehingga timbul klaster kasus COVID-19 di perkantoran.

e-TLE Berlaku di 12 Provinsi, Tilang Manual di Jalan Dihapus?
Indonesia
e-TLE Berlaku di 12 Provinsi, Tilang Manual di Jalan Dihapus?

Ia mengatakan, pihaknya akan lebih mengutamakan penindakkan tilang dengan semi elektronik. Artinya, pelanggar di foto kemudian diproses secara manual (semi otomatis).

Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy
Indonesia
Ketua KPK Minta Anak Buahnya Diberi Waktu Selidiki Dugaan Korupsi Menteri Edhy

Memang, sebelum diciduk KPK, Menteri Edhy kerap membagikan kegiatannya di Amerika Serikat

Indriyanto Seno Adji Minta BPOM Harus Obyektif Terkait Kombinasi Obat COVID-19 Unair
Indonesia
Indriyanto Seno Adji Minta BPOM Harus Obyektif Terkait Kombinasi Obat COVID-19 Unair

"Apapun apresiasi patut diberikan kepada Unair yang akan lakukan evaluasi Uji klinis tersebut," ujarnya