Virtual Police Dikhawatirkan Bias Saat Beri Teguran Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Akun media sosial yang ditegur karena diduga melakukan ujaran kebencian, terus bertembah. Virtual Police terus berpatroli mengintip akun media sosial yang dinilai melanggar pidana UU ITE.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/3), menegakan sudah 21 akun memdapatkan peringatan. Akun yang mendapat teguran itu kebanyakan lantaran mengunggah konten yang berbau provokasi.

Baca Juga:

Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

"Dalam hal ini, kebanyakan unggahan yang ditegur oleh aparat di dunia siber tersebut berasal dari media sosial Twitter," katanya.

Argo belum dapat menuturkan, mengenai proses yang berejalan terkait teguran terhadap 21 akun itu.

"(Alasan teguran) Provokasi. Belum terkonfimasi (sudah dihapus semua atau tidak)," ujar Argo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggaggas soal Virtual Police terkait dengan penanganan pelanggaran pidana terkait dengan UU ITE.

Teguran yang dikirim ke pemilik akun sudah melalui proses kajian yang melibatkan ahli bahasa, ahli pidana, hingga ahli ITE.

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai konsep virtual police yang dijalankan Polri memerlukan rumusan ketat melibatkan algoritma digital. Jika tidak, maka pada akhirnya malah berpotensi menciptakan ketidakadilan baru di masyarakat.

contoh teguran siber. (Foto: Antara)
Contoh teguran siber. (Foto: Antara)

"Manusia yang mengawasi, manusia yang memindai adanya pelanggaran, manusia yang memutuskan untuk memberikan peringatan, atau manusia juga yang memutuskan mengadakan penindakan, maka selalu dikhawatirkan adanya bias," kata Adrianus dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/2).

Adrianus nenyebut, teknis dan eksekusi konsep tersebut sangat menjadi perhatian.

"Kalau kontennya menyerang pemerintah wah ini enggak boleh, tapi ketika menyerang yang lain boleh, tidak boleh, dan seterusnya," tutur dia.

Jika ini terjadi maka virtual police akan menjadi sumber ketidakadilan baru yang kemudian alih-alih menciptakan kamtibmas malah menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak tertib.

"Ya minimal di beberapa kalangan," lanjut Adrianus yang juga mantan anggota Kompolnas ini.

Baca Juga:

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan
Indonesia
30 Lebih Korban Banjir Bandang NTT Sudah Ditemukan

Jadi sebaran bencananya ada di 7 Desa

Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis merombak besar-besaran sejumlah perwira menengah.

WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina
Indonesia
WNA yang Datang ke Indonesia Wajib Dikarantina

Setelah sampai di Indonesia WNA harus kembali melakukan tes PCR dan melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah. Selesai karantina WNA tersebut juga harus melakukan tes PCR.

Datangi Stasiun Terintegrasi, Wagub DKI: Sekarang Lebih Adil
Indonesia
Datangi Stasiun Terintegrasi, Wagub DKI: Sekarang Lebih Adil

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau Stasiun Juanda pada Rabu (24/6).

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna
Indonesia
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Penerimaan Pajak Melempem
Indonesia
Penerimaan Pajak Melempem

Defisit APBN tahun ini akan mencapai 6,34 persen karena belanja yang sangat besar dilakukan dalam rangka menolong perekonomian.

Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Munardo mengakui, pemerintah kewalahan menghadapi virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan.

Setahun Pandemi COVID-19, Volume Limbah Medis Solo Naik 10 Persen
Indonesia
Setahun Pandemi COVID-19, Volume Limbah Medis Solo Naik 10 Persen

Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Solo, Heri Widianto mengatakan, hal tersebut sebagai akibat tingginya operasional fasilitas layanan masyarakat dalam menangani kasus infeksius.

PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq
Indonesia
PP Muhammadiyah Kecam Penembakan Berujung Kematian Pengawal Rizieq

Sekertaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang melibatkan polisi dan pendukung Rizieq.

Tak Tegas Atur Arus Balik, Pengamat Khawatir Muncul Gelombang Kedua COVID-19
Indonesia
Tak Tegas Atur Arus Balik, Pengamat Khawatir Muncul Gelombang Kedua COVID-19

Apalagi pengetatan penjagaan di jalan-jalan tikus kan terbilang sulit