Virtual Police Dikhawatirkan Bias Saat Beri Teguran Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Akun media sosial yang ditegur karena diduga melakukan ujaran kebencian, terus bertembah. Virtual Police terus berpatroli mengintip akun media sosial yang dinilai melanggar pidana UU ITE.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (1/3), menegakan sudah 21 akun memdapatkan peringatan. Akun yang mendapat teguran itu kebanyakan lantaran mengunggah konten yang berbau provokasi.

Baca Juga:

Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

"Dalam hal ini, kebanyakan unggahan yang ditegur oleh aparat di dunia siber tersebut berasal dari media sosial Twitter," katanya.

Argo belum dapat menuturkan, mengenai proses yang berejalan terkait teguran terhadap 21 akun itu.

"(Alasan teguran) Provokasi. Belum terkonfimasi (sudah dihapus semua atau tidak)," ujar Argo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggaggas soal Virtual Police terkait dengan penanganan pelanggaran pidana terkait dengan UU ITE.

Teguran yang dikirim ke pemilik akun sudah melalui proses kajian yang melibatkan ahli bahasa, ahli pidana, hingga ahli ITE.

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai konsep virtual police yang dijalankan Polri memerlukan rumusan ketat melibatkan algoritma digital. Jika tidak, maka pada akhirnya malah berpotensi menciptakan ketidakadilan baru di masyarakat.

contoh teguran siber. (Foto: Antara)
Contoh teguran siber. (Foto: Antara)

"Manusia yang mengawasi, manusia yang memindai adanya pelanggaran, manusia yang memutuskan untuk memberikan peringatan, atau manusia juga yang memutuskan mengadakan penindakan, maka selalu dikhawatirkan adanya bias," kata Adrianus dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/2).

Adrianus nenyebut, teknis dan eksekusi konsep tersebut sangat menjadi perhatian.

"Kalau kontennya menyerang pemerintah wah ini enggak boleh, tapi ketika menyerang yang lain boleh, tidak boleh, dan seterusnya," tutur dia.

Jika ini terjadi maka virtual police akan menjadi sumber ketidakadilan baru yang kemudian alih-alih menciptakan kamtibmas malah menciptakan situasi yang tidak aman dan tidak tertib.

"Ya minimal di beberapa kalangan," lanjut Adrianus yang juga mantan anggota Kompolnas ini.

Baca Juga:

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas
Indonesia
2.963 Pelamar Lolos CPNS Pemkab Klaten, Jadwal Ujian SKD Tidak Jelas

"Mereka yang lolos diminta untuk bersabar menunggu jadwal tahapan seleksi selanjutnya dari Panselnas. BKPPD sampai saat ini belum tahu tanggal pasti untuk pelaksanaan ujian SKD," tandasnya.

KPK Pastikan Usut Orang Dalam Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Pastikan Usut Orang Dalam Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Gubernur Jawa Timur: Saya Minta Maaf
Indonesia
Gubernur Jawa Timur: Saya Minta Maaf

Semoga Allah SWT meringankan beban kita

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia

informasi serupa juga pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dalam artikel berjudul “[SALAH] Hoaks Kewarganegaraan Marsma TNI Suryo Margono” yang terbit pada 28 Agustus 2019.

Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro, pengendalian mobilitas masyarakat dengan sistem ganjil genap tersebut ditetapkan sesuai dengan SK Kadishub No. 320/2021 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021.

Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit
Indonesia
Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit

Penerapan PPKM Darurat adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan ini, menurutnya, harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat.

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya
Indonesia
KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Firli Bahuri menyatakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sudah ditangkap oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Kendalikan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Ma'ruf Bertolak ke Maluku
Indonesia
Kendalikan Kemiskinan Ekstrem, Wapres Ma'ruf Bertolak ke Maluku

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke Maluku untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus memimpin rapat koordinasi terkait penanganan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di provinsi tersebut.

Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga
Indonesia
Polisi Wajib Serahkan Dua Jenazah Anak Buah Ali Kalora ke Keluarga

Rusdi juga memastikan pada saat pemakaman dapat pengamanan dari aparat