Viral Video Ikut Dukung RUU Ciptaker, Benny Harman: Itu Editan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Benny K Harman (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Benny K Harman mengatakan video dirinya mendukung Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) saat masih proses pembahasan, merupakan editan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Itu editan yang dipotong sepenggal-penggal," kata Benny dikutip Antara, Jumat (9/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Benny kemudian mengirimkan sebuah video terkait pernyataannya saat pembahasan oleh Baleg, Panja RUU Cipta Kerja dengan durasi 8.38 menit.

Dalam video itu Benny menyoroti terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker yang belum bisa menjawab persoalan dalam sektor tersebut. Karena itu dia meminta tidak dilanjutkan pembahasan RUU Ciptaker khususnya klaster ketenagakerjaan.

Benny K Harman (Foto: Bennyharmannet)

Benny mewakili Fraksi Demokrat dalam kesempatan itu menyatakan menolak klaster ketenagakerjaan dimasukan dalam RUU Cipta Kerja dan akan berjuang hingga pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

"Oleh sebab itu saya kembali menyampaikan sikap kami semalam, karena ini sensitif ketenagakerjaan, kami mohon untuk tidak dilanjutkan pembahasannya, tapi apabila teman-teman juga memutuskan untuk melanjutkan itu tentu hak, UU MD3 mengatur semua mekanisme pengambilan keputusan, ada mekanisme pengambilan keputusan, karena itu nanti untuk tidak menghalang-halangi teman kami persilakan, silakan dilanjutkan pembahasan DIMnya, tapi fraksi kami menolak untuk klaster tenaga kerja ini masuk ke dalam RUU ini. Kalau toh dilanjutkan mohon berkenan untuk tetap kami bawa di dalam mekanisme pengambilan keputusan, sesuai dengan tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan, sampai di rapat paripurna itulah titik penghabisan perjuangan kami," kata Benny dalam video tersebut.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Sementara itu dalam video yang beredar di media sosial berdurasi 1.42 menit saat rapat Baleg, Panja RUU Cipta Kerja di Hotel Novotel, Benny mewakili Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tentang dukungan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Saya e... ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan e...pernyataan kami terhadap e...kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadaplingkungan hidup dan juga ketahanan bangsa, yang kami cermati menjadi spiritualitas utama Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Kami mengamati ada hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah," katanya dalam video tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam
Indonesia
Jasa Kawal Pesepeda dari Ancaman Begal, Tarifnya Rp750 Ribu Per Jam

Aliansi Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menyediakan layanan pengawal bagi para pesepeda hingga 24 jam.

DPR Sebut Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Benahi Imigrasi
Indonesia
DPR Sebut Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Benahi Imigrasi

Sistem keimigrasian semestinya dapat memberikan informasi terkait data warga negara asing (WNA).

Kejaksaan Agung Selidiki Adanya Foto Pengacara Djoko Tjandra dengan Kajari Jakarta Selatan
Indonesia
Kejaksaan Agung Selidiki Adanya Foto Pengacara Djoko Tjandra dengan Kajari Jakarta Selatan

Hari Setiyono menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video tersebut.

Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah
Indonesia
Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah

RUU Cipta Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan

Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa
Indonesia
Positivity Rate 12,2 Persen, Penambahan Kasus Positif DKI Perhari 1.026 Jiwa

WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen

Pemakzulan Bupati Jember Tunggu Putusan MA
Indonesia
Pemakzulan Bupati Jember Tunggu Putusan MA

Dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah

John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta
Indonesia
John Kei Kembali Berulah, Polisi Dinilai Gagal Jaga Kamtibmas Jakarta

peristiwa tersebut menjadi potret nyata lemahnya kesiapan Polri sebagai aparat yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Pemprov DKI Telah Makamkan 1.229 Orang dengan Protap COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Telah Makamkan 1.229 Orang dengan Protap COVID-19

Jenazah terinfeksi atau terindikasi coron tidak boleh lebih dari empat jam setelah kematian atau harus langsung dimakamkan.

Pemprov DKI Bantah Calon PJLP Wajib Bisa Baca Alquran dan Salat Lima Waktu
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Calon PJLP Wajib Bisa Baca Alquran dan Salat Lima Waktu

Tersebar surat pengumuman dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait penerimaan calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam
Indonesia
Jelang Idul Adha, Harga Hewan Kurban Melonjak Tajam

Permintaan akan hewan kurban meningkat dan diikuti dengan kenaikan harga hewan kurban.