Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan guru adalah beban negara. Potongan video Menkeu yang ramai beredar belakangan ini itu diklaim merupakan hasil manipulasi

“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Deni, video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.

Baca juga:

Demokrat Tegaskan Kesejahteraan Guru Tanggung Jawab Negara, Bukan Beban Anggaran

Lebih jauh, Menkeu berharap masyarakat dapat menyikapi dengan lebih bijak informasi yang diterima dari media sosial. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujar petinggi Kemenkeu itu, dikutip Antara.

Video Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara

Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat merespons terkait rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia saat memberi sambutan di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8).

Berikut kalimat lengkap pernyataan Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan itu:

“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat.”

Baca juga:

Anggaran Pendidikan 20% APBN Harusnya Cukup, DPR Ingatkan Sri Mulyani Jangan Bebani Rakyat dengan Gaji Guru

Imbas dari pernyataan itu, netizen banyak berkomentar pernyataan Menkeu menyiratkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia tidak harus semuanya ditanggung keuangan negara. (*)