Viral Sprindik Kasus yang Menyeret Erick Thohir, Begini Respons KPK Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: bumn.go.id).

MerahPutih.com - Sebuah surat perintah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Sprindik KPK) viral di media sosial. Sprindik tertanggal 02 Desember 2020 tersebut diteken Ketua KPK Firli Bahuri.

Sprindik dikeluarkan untuk mengusut kasus pengadaan alat rapid test COVID-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga:

Catat, Cicilan UMKM Terdampak Corona Ditunda 1 Tahun dengan Bunga Ringan!

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri buka suara menanggapi sprindik tersebut. Ali menegaskan lembaga antirasuah tak pernah mengeluarkan sprindik tersebut.

"Itu bukan surat KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (10/12).

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sprindik KPK yang viral di media sosial (ist)

Sebelumnya, KPK mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai oknum yang mengatasnamakan Direktur Penyelidikan KPK. Apalagi oknum tersebut meminta untuk menyetorkan sejumlah uang melalui rekening.

"Baik melalui telepon maupun WhatsApp yang meminta agar menyetorkan sejumlah uang pada rekening bank tertentu," kata Ali.

Baca Juga:

Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global

Ali mengatakan, Direktur Penyelidikan KPK dalam bekerja selalui sesuai dengan standar opersional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan lembaga antirasuuah.

"Kami memastikan bahwa Direktur Penyelidikan KPK tidak pernah menghubungi pihak-pihak lain tersebut di luar kepentingan dinas," ujar Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan
Indonesia
Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan

Polisi pun terus melakukan pengetatan di halaman PN Jaktim guna mengatasai hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law
Indonesia
Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

Karyono pun mengidentifikasi dua kelompok di dalam persoalan UU Cipta Kerja ini.

UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi
Indonesia
UU Cipta Kerja Diklaim Perkuat Pondasi Ekonomi

Omnibus Law UU Ciptaker dinilai melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat
Indonesia
Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

Untuk itu, dalam waktu dekat, Ahmad akan menyurati Presiden Jokowi terkait kinerja Erick sebagai Menteri BUMN tersebut.

Momentum Mukernas, Ini Harapan Jokowi terhadap PKB dalam Perpolitikan Tanah Air
Indonesia
Momentum Mukernas, Ini Harapan Jokowi terhadap PKB dalam Perpolitikan Tanah Air

Presiden Jokowi berharap PKB terus mendorong inovasi dalam mengembangkan tata kelola politik yang baik.

Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.139 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga Jumat (29/1).

MUI Sebut Tak Sah Salat Jumat Dibagi Dua Gelombang
Indonesia
MUI Sebut Tak Sah Salat Jumat Dibagi Dua Gelombang

Dua gelombang yakni pembagian jadwal salat berdasarkan giliran waktu.

Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen
Indonesia
Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen

"Untuk Underpass Senen Ekstension progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen," kata Hari

Menaksir Biaya Operasi Hidung Jaksa Pinangki di Amerika Serikat
Indonesia
Menaksir Biaya Operasi Hidung Jaksa Pinangki di Amerika Serikat

Dokter yang melakukan operasi hidung Jaksa Pinangki masuk daftar 10 dokter paling top di New York.

Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo

Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir supaya pengunjung Solo Zoo kembali normal