Viral Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Penjelasan Istana Viral Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Penjelasan Istana

Merahputih.com - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menegaskan bahwa informasi terkait Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara adalah berita bohong atau hoaks.

"Terkait beredarnya berita/informasi terkait dengan telah diterbitkannya Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, pada tanggal 17 Maret 2021, kami nyatakan bahwa berita/informasi tersebut tidak benar (hoaks)," tulis Kemensetneg di akun instagramnya, @kemensetneg.ri, dikutip Senin (5/4).

Baca Juga

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Kemensetneg turut mengimbau kepada masyarakat agar dapat secara bijaksana menyikapi berita atau informasi tersebut.

Adapun foto yang menampilkan Keppres hoaks yang terdapat dalam postingan tersebut menyebutkan penetapan Presiden memutuskan tentang penetapan kedaruratan keuangan negara pada tanggal 17 Maret 2021.

Viral Keppres Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Ini Penjelasan Istana

Kesatu, menetapkan bahwa Dana SBI (080264) -24 SD sebagai: Dana bantuan untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyat

Kedua, menetapkan kedaruratan keuangan negara Indonesia, yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh Bank terkait untuk bekerjasama demi kelancaraan Dana SBI tersebut.

Baca Juga

Mudik Dilarang, Polresta Surakarta Jaga Ketat Semua Pintu Masuk Solo

Ketiga, keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Knu)

Tag
Keppres Larangan Berhijab Ternyata Palsu
Berita
Keppres Larangan Berhijab Ternyata Palsu
Berita
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021
Indonesia
Penyesuaian Layanan KRL Pada Masa Gapeka 2021

KAI Commuter akan menyesuaikan operasional perjalanan KRL Commuterline Jabodetabek menjadi 986 perjalanan KRL dengan 93 loop yang beroperasi dan jam operasional 04.00-22.00 WIB.

Pemerintah Diminta Jadikan TNI-Polri Prioritas Kedua Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Jadikan TNI-Polri Prioritas Kedua Vaksinasi COVID-19

Apalagi, pada kondisi seperti sekarang TNI-Polri harus terjun langsung

Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan
Indonesia
Dua Bentrokan Pecah di Dekat Istana! Baku Hantam Tak Terelakkan

Alih-alih mundur, massa justru berhasil makin mendesak aparat makin untuk mendekati Istana

Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat
Indonesia
Draf UU Ciptaker Kerap Berubah Dinilai Picu Kegaduhan di Masyarakat

Setiap kemunculan versi terbaru akan diikuti dengan klarifikasi kebenaran naskah agar publik bisa percaya dan menjadikan naskah itu sebagai rujukan.

IDI Dorong Jakarta Lockdown, Begini Jawaban Kadinkes DKI
Indonesia
IDI Dorong Jakarta Lockdown, Begini Jawaban Kadinkes DKI

IDI mendorong Indonesia khususnya Jakarta untuk melakukan lockdown menyusul kasus COVID-19 yang kembali melonjak secara drastis.

5 Mayat Ditemukan Dalam Kulkas Kapal Ikan di Jakarta Utara
Indonesia
5 Mayat Ditemukan Dalam Kulkas Kapal Ikan di Jakarta Utara

Berdasarkan hasil keterangan dari nakhoda dan para ABK kapal tersebut, lima jenazah yang disimpan dalam freezer meninggal usai menenggak minuman keras (miras) oplosan.

Kritik Pengangkatan Rektor UI Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
Kritik Pengangkatan Rektor UI Jadi Komisaris BUMN

Polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro mendapat perhatian masyarakat.

Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Ingatkan Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru COVID-19

Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020

Pemprov DKI Larang Warga Jakarta Ziarah Kubur Usai Lebaran
Indonesia
Pemprov DKI Larang Warga Jakarta Ziarah Kubur Usai Lebaran

Pemprov DKI Jakarta melarang masyarakat ibu kota untuk melaksanakan tradisi ziarah ke makam pasca-Idulfitri 1442 Hijriah/2021 Masehi.

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT
Indonesia
KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

"Maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali