Vietnam Desak Tiongkok Tarik Kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif Arsip - Kapal China (kanan) menggunakan meriam air ke arah kapal Penjaga Pantai Vietnam di Laut China Selatan, dirilis oleh Garda Kelautan Vietnam Kamis (8/5 (ANTARA/REUTERS/Vietnam Marine Guard/Hando

MerahPutih.com - Vietnam bereaksi atas beroperasinya, yang dinyatakan ilegal, kapal-kapal Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Timur baru-baru ini.

Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang pada Jumat (26/5) meminta Tiongkok menarik kapal penelitian mereka Xiang Yang Hong 10, kapal penjaga pantai, dan kapal penangkap ikan dari perairan Vietnam.

Dia menyerukan hal tersebut sebagai tanggapan pertanyaan seorang wartawan terkait apa yang terjadi di Laut Timur baru-baru ini.

Baca Juga:

Alasan NATO Belum Agendakan Keanggotaan Ukraina

Hang menegaskan bahwa ZEE Vietnam ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut.

Dikutip Antara, Kementerian Luar Negeri Vietnam dan instansi terkait telah berkomunikasi dengan pihak Tiongkok dan menerapkan langkah sejalan dengan hukum internasional dan Vietnam untuk memastikan hak dan kepentingan yang sah dihormati.

Baca Juga:

PM Jepang Berencana Hadiri KTT NATO pada Juli Mendatang

Vietnam meminta instansi terkait dari Tiongkok untuk mematuhi persepsi bersama kedua pemimpin negara dan segera menghentikan pelanggaran, menarik kapal riset dan kapal penjaga pantai, serta kapal penangkap ikan mereka.

Vietnam juga mendesak Tiongkok untuk menghormati hak kedaulatan dan wilayah hukum Vietnam, dengan ketat menerapkan Deklarasi Sikap Para Pihak di Laut Timur (DOC), menjaga perdamaian, kerja sama, dan pembangunan Laut Timur, serta berkontribusi dalam pengembangan kerja sama antara kedua negara. (*)

Baca Juga:

Keketuaan ASEAN 2023 Jadikan Posisi Indonesia Makin Strategis

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Rp 8 M usai Periksa Bupati Morowali Utara di Kasus Korupsi Gedung DPRD
Indonesia
KPK Sita Rp 8 M usai Periksa Bupati Morowali Utara di Kasus Korupsi Gedung DPRD

Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

KPU Mulai Teliti dan Cocokkan Daftar Pemilih Pemilu 2024
Indonesia
KPU Mulai Teliti dan Cocokkan Daftar Pemilih Pemilu 2024

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan coklit dilakukan untuk memastikan daftar pemilih.

[HOAKS atau FAKTA]: Heru Budi Disuruh Jokowi Acak-acak Program Anies
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Heru Budi Disuruh Jokowi Acak-acak Program Anies

Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna @Mencaricinta99? memposting gambar tangkapan layar artikel cnnindonesia.com dengan judul Heru Budi: Saya disuruh Jokowi Acak-Acak Kerja Anis Biar Nampak Kerja Saya.

DPRD bakal Bentuk Pansus Terkait Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Indonesia
DPRD bakal Bentuk Pansus Terkait Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

"(Kasus jual beli jabatan ASN di era sebelum Gubernur Anies) banyak lah," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (29/8).

Ada Rakornas Kepala Daerah Besok, Begini Rekayasa Lalin di SICC Bogor
Indonesia
Ada Rakornas Kepala Daerah Besok, Begini Rekayasa Lalin di SICC Bogor

Kepala Unit Turjawali Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto mengatakan pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas di Simpang Hotel Harris.

Amankan Stok dan Harga, Pemerintah Serap Beras Hingga 1,2 Juta Ton
Indonesia
Amankan Stok dan Harga, Pemerintah Serap Beras Hingga 1,2 Juta Ton

Perum Bulog telah menyalurkan KPSH beras medium sejak Januari-30 September 2022 dengan realisasi sebesar 652.768 ton, dan khusus DKI Jakarta sebesar 31.715 ton.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin
Indonesia
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Usulan Perubahan Nama JIS ke MH Thamrin

"Itu bagian dari aspirasi masyarakat, Pemprov harus merespon, sudah sepatutnya untuk melakukan pembicaraan dan pengkajian," papar Syarif

DPRD Minta Dukcapil Jemput Bola Urus Administrasi Warga Korban Depo Pertamina
Indonesia
DPRD Minta Dukcapil Jemput Bola Urus Administrasi Warga Korban Depo Pertamina

"Saya minta Disdukcapil secara proaktif mendata masyarakat yang terdampak kebakaran Plumpang, dan memverifikasi terkait data-data yang dibutuhkan," ujarnya.

Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif
Indonesia
Surya Paloh Sebut Politik Identitas Tidak Selalu Negatif

Politik identitas disebut lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan.

Survei Poltracking Tempatkan Ganjar-Prabowo-Anies Nama Terkuat di Pilpres 2024
Indonesia
Survei Poltracking Tempatkan Ganjar-Prabowo-Anies Nama Terkuat di Pilpres 2024

Lembaga survei Poltracking Indonesia kembali membeberkan temuan terbaru jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.