Verifikasi Partai Politik, KPU Daerah Tunggu Arahan Pusat Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MeraPutih.com - Fase awal Pemilu 2024 pada 2022, salah satunya memverifikasi secara administrasi dan faktual keberadaan kepengurusan partai politik baru di provinsi hingga kabupaten/kota.

Ketua KPU Sumatera Selatan, Amrah Muslimin, mengatakan, verifikasi ini menjadi tugas KPU di daerah mengingat aturan menetapkan kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi.

Baca Juga:

Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia

"Nantinya kami akan memverifikasi partai baru itu baik kepengurusan, sekretariat hingga anggota. Kami tinggal menunggu petunjuk pusat untuk pelaksanaannya," katanya dikutip antara.

Sejauh ini KPU belum menetapkan tahapan Pemilu 2024, namun ia memperkirakan pendaftaran partai politik baru akan dilakukan pada Agustus-September 2021.

Ia menjelaskan, verifikasi partai politik baru harus dilakukan secara administrasi dan faktual. Kondisi ini berbeda dengan partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR, yang hanya akan diverifikasi secara administrasi.

"Ini juga berlaku apda partai politik yang pada Pemilu sebelumnya sudah menjadi konstestan tapi tidak memiliki keterwakilan di DPR," ujarnya.

Ia menegaskan, tak hanya menjadi fase awal bagi partai politik baru, pada 2022 ini, KPU juga mulai melakukan persiapan awal, di antaranya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel terkait anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tahun ini kami rancang berapa kebutuhannya, nanti akan dikumpulkan dulu seluruh KPU di tingkat kabupaten/kota, sehingga sudah masuk dalam rancanangan APBD 2023,” ujar dia.

Selain itu, pada 2022 ini KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih secara digital. Untuk program internal KPU Sumatera Selatan, merancang kegiatan Sekolah Demokrasi di tujuh kabupaten/kota, serta pembentukan Desa Peduli Pemilu dengan merangkul lembaga pendonor dana.

"Sekolah Demokrasi ini bertujuan untuk mendapatkan petugas pelaksana Pemilu yakni KPPS, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang kapabel karena selama ini KPU kerap kesulitan untuk mendapatkannya," katanya.

Warga memasukkan kertas suara pada Pemilihan Umum lanjutan di TPS 11 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (21/4/2019). ANTARA FOTO/Feny Selly
Warga memasukkan kertas suara pada Pemilihan Umum lanjutan di TPS 11 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (21/4/2019). ANTARA FOTO/Feny Selly

Sedangkan untuk pembentukan Desa Peduli Pemilu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih yang nantinya akan dipilih desa-desa dengan tingkat keikutsertaan dalam pemilu yang rendah.

"Beragam kegiatan ini kami lakukan tak lain agar proses Pemilu lebih baik lagi ke depan," ujarnya.

Sampai awal Januari ini, KPU Pusat belum menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, karena menunggu rapat dengar pendapat dengan DPR, yang dirancang pada pertengahan Januari 2022. (*)

Baca Juga:

Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Pers Pegangan Dalam Memilih Informasi
Indonesia
Jokowi: Pers Pegangan Dalam Memilih Informasi

Rangkaian kegiatan peringatan HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara diselenggarakan mulai 6—9 Februari 2022

Okupasi Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Jakarta Capai 64 Persen
Indonesia
Okupasi Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Jakarta Capai 64 Persen

Angka tersebut diterima dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI pada tanggal 28 Juli 2021 kemarin

Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia
Indonesia
Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia

Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space.

Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat
Dunia
Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Menaker Apresiasi Raffi Ahmad karena Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Contract Address
Indonesia
Menaker Apresiasi Raffi Ahmad karena Pekerjanya Jadi Peserta BPJS Contract Address

"Saya mengapresiasi Raffi Ahmad. Aa Rafi ini sudah menyertakan pegawainya untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan dan selama pandemi ini tidak melakukan PHK dan tidak mengurangi upah selama pandemi," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/1).

Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir
Indonesia
Polri Wacanakan SIM C Khusus Untuk Ojek Online dan Kurir

Polri mewacanakan adanya SIM C khusus untuk pengemudi ojek online dan ekspedisi (kurir) roda dua.

DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi
Indonesia
DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi

Majelis Kehormatan Partai Gerindra secara resmi memecat M Taufik sebagai kader Partai Gerindra pada Selasa (7/6) kemarin.

Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID
Indonesia
Jokowi Resmikan Holding BUMN Pertahanan Defend ID

Erick meminta holding industri pertahanan yang beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, mulai menyiapkan langkah strategis.

Wilujengan 276 Tahun Berdiri Keraton Surakarta Tetap Digelar di Tengah Pandemi
Indonesia
Wilujengan 276 Tahun Berdiri Keraton Surakarta Tetap Digelar di Tengah Pandemi

Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar wilujengan untuk memperingati 276 tahun berdirinya keraton.

Enam Prosedur yang Tak Bisa Dilakukan Buntut Kebakaran Gedung Cyber
Indonesia
Enam Prosedur yang Tak Bisa Dilakukan Buntut Kebakaran Gedung Cyber

Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi