Vendor Bansos Akui Dipalak Eks Pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di Pengadilan Tipikor. (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Dua saksi yang dihadirkan ke persidangan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 mengaku menyerahkan uang ke pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Seorang saksi, Letkol Irman Putra yang merupakan Irwasus Inspektorat Babinkum TNI, diperbantukan Ketua Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur dan Komisaris PT Aditama Energi Kuntomo Jenawi mengaku menyerahkan uang ke Joko dengan harapan perusahaannya terpilih menjadi vendor bansos.

Irman menyampaikan, Koperasi Yustisia Adil Makmur mendapat kuota bansos tiga kali pada tahap 5,6, dan 7. Total dia mendapat 100 ribu kuota. Setelah mendapat kuota itu, dia mengaku diminta Matheus Joko Santoso menyerahkan fee bansos.

Baca Juga:

Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos

Dia menyebut, diberikan pengharapan jika menyerahkan uang, Kemensos akan memberikan Koperasi Yustisia Adil Makmur kuota paket bansos.

"Bahwa benar saya pernah dipaksa Matheus Joko untuk memberi Rp 250 juta atas kuota koperasi. Akhirnya karena koperasi dapat kerja akhirnya saya berikan Rp 250 juta di Cafe Bale Bengong, saya berikan uang Rp 250 juta dengan harapan koperasi dapat pekerjaan bansos. Namun ternyata nihil, setelah 3 kali putaran koperasi tidak mendapatkan lagi," ucap jaksa membaca BAP Irman.

"Benar, cuma penyerahan di Kemensos Cawang," ujar Irman.

Irman mengatakan, sebenarnya Joko tidak mematok jumlah uang. Dia juga mengatakan setelah memberikan uang Rp 250 juta ke Joko, Joko menghilang bahkan menghindar ketika ditanya masalah jatah kuota koperasi.

"Enggak ada patokan, cuma saya enggak mau kasih, kemudian dijanjikan ada SPK. Setelah diserahkan kemudian ternyata enggak ada kita hubungi, datangi ke kantor menghindar," papar Irman.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9-5-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9-5-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Namun karena Irman terus mengejar Joko dan mempertanyakan kuota Kemensos, Joko akhirnya mengembalikan separuh uang yang diberikan Irman.

"Kemudian lebih satu bulan dia kembalikan dananya yang dia minta. Dia kembalikan Rp 100 juta, saya yang minta dikembalikan saja," ucap Irman.

Selain Irman, ada juga saksi Kuntomo Jenawi mengatakan, dia memberikan uang SGD 8 ribu ke Matheus Joko. Berbeda dengan Irman, Kunto mengaku tidak pernah diminta memberi fee oleh Joko.

Uang yang diberikan Kunto ke Joko adalah uang tanda terima kasih. Uang itu diserahkan di Kemensos Cawang langsung kepada Joko.

"Enggak ada bicara (fee) ke saya tapi di BAP saya katakan ada memberi uang ke Matheus Joko Santoso sebagai terima kasih senilai SGD 8 ribu (setara) sekitar Rp 90 juta," ujar Kuntomo.

Baca Juga:

Arahan Kemensos Gunakan Jasa PT Sritex untuk Goodie Bag Bansos

Kuntomo memberikan fee setelah dia mengerjakan 42.559 paket bansos dengan nilai kontrak Rp 12 miliar. Dia mengerjakan proyek bansos dengan meminjam bendera perusahaan PT Darma Lantara.

"Saya hubungi Joko, 'Mas ada waktu? Saya mau ketemu sowan'. Say thank you, saya tanya gimana bisa dapat lagi enggak, gitu saja," beber Kuntomo.

"Saya berharap dapat PO berikutnya,(kenyataannya) tidak, alasannya vendor terlalu banyak kuotanya terbatas," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Para Vendor Bansos Ngaku Setor Uang ke Anak Buah Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan
Indonesia
Satgas COVID-19 Sarankan Car Free Day dan Perayaan Agama di Ruang Terbuka Ditiadakan

Dia meminta pelaksanaan perayaan keagamaan di ruang terbuka, dan dihadiri banyak orang disarankan untuk tidak dilakukan.

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim

Kejaksaan Agung sudah memberikan sanksi kepada Jaksa Pinangki

Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Kebocoran Data, Bareskrim Geledah Kantor BPJS

Server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur

 Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
Indonesia
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir

Gaya hidup 3M harus tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi
Indonesia
Ternyata Ini Alasan Kuat Kasus Positif COVID-19 di DKI Tinggi

Agresivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta sudah empat kali lipat dari standar WHO.

Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai
Indonesia
Bareskrim Polri Turun Tangan Usut Kenaikan Harga Kedelai

Berdasarkan data FAO, pada Desember 2020 ada kenaikan harga kedelai di pasar global

Aksi Tolak Omnibus Law di Solo, Puluhan Pelajar dan Kelompok Anarko Diamankan
Indonesia
Aksi Tolak Omnibus Law di Solo, Puluhan Pelajar dan Kelompok Anarko Diamankan

Polresta Surakarta, Jawa Tengah mengamankan 73 pelajar yang hendak bergabung dengan aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Edhy Ngaku Tidak Kenal Dengan Saksi Penting Suap Benur Yang Meninggal
Indonesia
Edhy Ngaku Tidak Kenal Dengan Saksi Penting Suap Benur Yang Meninggal

Nama Deden juga merupakan satu dari empat nama yang dicegah KPK untuk bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Anggaran KPK Stabil Meski Struktur Membengkak
Indonesia
Anggaran KPK Stabil Meski Struktur Membengkak

Perkom No 7 tahun 2020 tersebut ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri

Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021
Indonesia
Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.