Vendor Bansos Akui Dipalak Eks Pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso Jaksa KPK menghadirkan tiga orang saksi untuk terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso di Pengadilan Tipikor. (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Dua saksi yang dihadirkan ke persidangan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 mengaku menyerahkan uang ke pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Seorang saksi, Letkol Irman Putra yang merupakan Irwasus Inspektorat Babinkum TNI, diperbantukan Ketua Pusat Koperasi Yustisia Adil Makmur dan Komisaris PT Aditama Energi Kuntomo Jenawi mengaku menyerahkan uang ke Joko dengan harapan perusahaannya terpilih menjadi vendor bansos.

Irman menyampaikan, Koperasi Yustisia Adil Makmur mendapat kuota bansos tiga kali pada tahap 5,6, dan 7. Total dia mendapat 100 ribu kuota. Setelah mendapat kuota itu, dia mengaku diminta Matheus Joko Santoso menyerahkan fee bansos.

Baca Juga:

Ini Pengakuan Saksi soal Aliran Dana Vendor Bansos

Dia menyebut, diberikan pengharapan jika menyerahkan uang, Kemensos akan memberikan Koperasi Yustisia Adil Makmur kuota paket bansos.

"Bahwa benar saya pernah dipaksa Matheus Joko untuk memberi Rp 250 juta atas kuota koperasi. Akhirnya karena koperasi dapat kerja akhirnya saya berikan Rp 250 juta di Cafe Bale Bengong, saya berikan uang Rp 250 juta dengan harapan koperasi dapat pekerjaan bansos. Namun ternyata nihil, setelah 3 kali putaran koperasi tidak mendapatkan lagi," ucap jaksa membaca BAP Irman.

"Benar, cuma penyerahan di Kemensos Cawang," ujar Irman.

Irman mengatakan, sebenarnya Joko tidak mematok jumlah uang. Dia juga mengatakan setelah memberikan uang Rp 250 juta ke Joko, Joko menghilang bahkan menghindar ketika ditanya masalah jatah kuota koperasi.

"Enggak ada patokan, cuma saya enggak mau kasih, kemudian dijanjikan ada SPK. Setelah diserahkan kemudian ternyata enggak ada kita hubungi, datangi ke kantor menghindar," papar Irman.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9-5-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan empat orang saksi dalam sidang untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9-5-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Namun karena Irman terus mengejar Joko dan mempertanyakan kuota Kemensos, Joko akhirnya mengembalikan separuh uang yang diberikan Irman.

"Kemudian lebih satu bulan dia kembalikan dananya yang dia minta. Dia kembalikan Rp 100 juta, saya yang minta dikembalikan saja," ucap Irman.

Selain Irman, ada juga saksi Kuntomo Jenawi mengatakan, dia memberikan uang SGD 8 ribu ke Matheus Joko. Berbeda dengan Irman, Kunto mengaku tidak pernah diminta memberi fee oleh Joko.

Uang yang diberikan Kunto ke Joko adalah uang tanda terima kasih. Uang itu diserahkan di Kemensos Cawang langsung kepada Joko.

"Enggak ada bicara (fee) ke saya tapi di BAP saya katakan ada memberi uang ke Matheus Joko Santoso sebagai terima kasih senilai SGD 8 ribu (setara) sekitar Rp 90 juta," ujar Kuntomo.

Baca Juga:

Arahan Kemensos Gunakan Jasa PT Sritex untuk Goodie Bag Bansos

Kuntomo memberikan fee setelah dia mengerjakan 42.559 paket bansos dengan nilai kontrak Rp 12 miliar. Dia mengerjakan proyek bansos dengan meminjam bendera perusahaan PT Darma Lantara.

"Saya hubungi Joko, 'Mas ada waktu? Saya mau ketemu sowan'. Say thank you, saya tanya gimana bisa dapat lagi enggak, gitu saja," beber Kuntomo.

"Saya berharap dapat PO berikutnya,(kenyataannya) tidak, alasannya vendor terlalu banyak kuotanya terbatas," tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Para Vendor Bansos Ngaku Setor Uang ke Anak Buah Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menaker Terus Pantau Pencairan THR Pekerja
Indonesia
Menaker Terus Pantau Pencairan THR Pekerja

Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500 630.

Partai Demokrat di Bawah Kepengurusan Anak SBY Masih Tercatat di Pemerintah
Indonesia
Partai Demokrat di Bawah Kepengurusan Anak SBY Masih Tercatat di Pemerintah

Pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat

Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E
Indonesia
Bamsoet Sebut Kawasan Ancol Paling Tepat Jadi Sirkuit Formula E

Semua keputusan penentuan lokasi akan ditentukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta Formula E Operations (FEO).

Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR
Indonesia
Komnas HAM Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak Susun RUU KKR

Karena begitu pentingnya RUU KKR tersebut, Amiruddin menegaskan sebaiknya pemerintah terbuka sedari awal dalam menyusun draft RUU KKR tersebut serta melibatkan banyak pihak, terutama perwakilan keluarga korban dan korban.

Polisi Perkirakan 21 - 23 Mei Jadi Puncak Arus Balik Mudik
Indonesia
Polisi Perkirakan 21 - 23 Mei Jadi Puncak Arus Balik Mudik

Diharapkan pemudik memahami langkah kebijakan pemerintah melakukan pemeriksaan untuk memutus mata rantai COVID-19.

Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat
Indonesia
Jadi Tuan Rumah G20, 33 Ribu Tenaga Kerja Bakal Terlibat

Pemerintah menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian yang dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group dan elemen non pemerintah.

Keluarga Eks Dirut PT TransJakarta Ancam Polisikan Adi Kurnia Jika Tak Segera Minta Maaf
Indonesia
Keluarga Eks Dirut PT TransJakarta Ancam Polisikan Adi Kurnia Jika Tak Segera Minta Maaf

Tegas Tjahyadi, bila Adi Kurnia tidak melakukan permohonan maaf maka pihak keluarga akan mengambil langkah hukum.

Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke
Indonesia
Anies Diminta Prioritaskan Pembukaan Sekolah Dibanding Tempat Karaoke

Anak Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini mempertanyakan kebijakan orang nomor satu di DKI ini. Yang dinilainya tak berpihak pada dunia pendidikan.

PPKM Level 3 Nataru, Menhub Tegaskan Angkutan Logistik Tidak Dibatasi
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru, Menhub Tegaskan Angkutan Logistik Tidak Dibatasi

Kendaraan angkutan logistik tidak akan dibatasi selama PPKM Level 3 yang bertepatan dengan masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Rp 108,1 Triliun Dana Bantuan Sosial Telah Disalurkan
Indonesia
Rp 108,1 Triliun Dana Bantuan Sosial Telah Disalurkan

Data per 11 September 2021 turut menunjukkan tidak ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang berada pada level asesmen 4 sedangkan 16 provinsi masih berada pada level 3 dan 11 provinsi berada pada level 2.