Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi

Ilustrasi virus influenza A(H3N2) subclade K yang sedang menjadi sorotan dunia.(foto: pexel/cdc)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah terukur dalam merespons temuan kasus 'Super Flu' atau influenza A (H3N2) subclade K di Indonesia. Edy menekankan pentingnya respons berbasis sistem guna mencegah kepanikan di masyarakat.

Varian baru influenza ini menjadi sorotan karena daya tularnya yang lebih cepat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan lansia.

Baca juga:

Melihat Penyuntikan Vaksinasi Influenza Flubio untuk Cegah Super flu bagi Warga di Jakarta

Munculnya 'Super Flu' dipicu oleh ketidaksesuaian (mismatch) antara vaksin flu musim ini dengan strain dominan yang beredar, serta rendahnya imunitas populasi terhadap subclade tersebut.

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan. Pemerintah jangan hanya memberi klaim aman, tapi pastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan," tegas Edy dalam keterangan resminya, Rabu (7/1).

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran. Menurutnya, alokasi dana kesehatan harus diprioritaskan pada langkah preventif, seperti penguatan surveilans, laboratorium, dan kapasitas puskesmas, ketimbang sekadar merespons saat kasus sudah membeludak.

Baca juga:

Gubernur Pramono Klaim Jakarta Masih Aman dari Super Flu, DPRD DKI Ingatkan Risiko

Selain itu, Edy meminta Kementerian Kesehatan segera memperbarui protokol kesehatan yang jelas sebagai panduan publik.

Ia mengingatkan agar pola komunikasi pemerintah tetap berbasis data dan sains untuk menghindari disinformasi, berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19.

"Kita butuh narasi edukatif, bukan istilah sensasional yang memicu kekhawatiran. Masyarakat juga diimbau tetap tenang, disiplin menjaga pola hidup bersih, dan mengikuti arahan resmi pemerintah," pungkasnya.

#Super Flu #Flu Subclade K #Pilek #DPR #DPR RI #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Kemenkes mengungkapkan ada 7 provinsi serta 63 kabupaten dan kota terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kemenkes Kirim Lebih daripada 2.000 Nakes untuk Tangani Dampak Kesehatan Karhutla
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Indonesia
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Banyak dari orang-orang itu tidak menyadari bahwa dirinya punya gangguan penglihatan, dan menunda tindak lanjut hingga terlambat atau buta permanen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan