Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT Presiden Jokowi saat penyerahan bansos tunai. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan, penyaluran bansos tunai harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dijaga akuntabilitasnya. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan harus berkoordinasi memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.

"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca Juga:

Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun

Ia mengakui, mengungkapkan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis.

Hal itu menurut dia, seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran, sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

"Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," katanya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara).
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara).

Ia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan secara ketat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dalam rangka menekan dampak pandemi COVID-19.

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/1). (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai

Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang
Dunia
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Dunia Masih Timpang
Dunia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina
Dunia
[Hoaks atau Fakta]: Tentara Israel Tembaki Menara Masjid di Palestina

Video yang sama telah diunggah oleh kanal YouTube Michael Moore pada 16 Maret 2008, dengan judul video “WINTER SOLDIER: U.S. Marines Fire on Mosques Unprovoked”.

Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman
Indonesia
Ini Versi LPDP Tagih Beasiswa Pada Veronica Koman

Pada 15 Februari 2020, VKL mengajukan metode cicilan 12 kali dengan cicilan pertama dibayar ke kas negara pada April 2020

Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Produk Halal
Indonesia
Pemerintah Gelar Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Produk Halal

Setelah mengikuti program pelatihan peserta yang dinilai memenuhi kualifikasi akan mendapatkan sertifikasi halal dan juga akan diarahkan untuk mengakses layanan pendampingan di pusat layanan usaha terpadu UMKM di daerah.

KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP
Indonesia
KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK

Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba
Indonesia
Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba

"Tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka, semuanya sama, tidak ada yang berbeda terhadap MRS,” ujar Yusri Yunus

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei di Lima Lokasi
Indonesia
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei di Lima Lokasi

"Hari ini (rencananya kami) akan menggelar rekonstruksi kasus John Kei," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Rumah Raffi Ahmad, Mamah Dedeh Hingga Ayu Ting Ting Disatroni KPU
Indonesia
Rumah Raffi Ahmad, Mamah Dedeh Hingga Ayu Ting Ting Disatroni KPU

Coklit serentak dilaksanakan di semua wilayah pemilihan

Dirut Jiwasraya Bantah Rekayasa Hasil Laporan Keuangan 2018
Indonesia
Jokowi Disindir Lebih Memperhatikan Mal Ketimbang Pasar Tradisional
Indonesia
Jokowi Disindir Lebih Memperhatikan Mal Ketimbang Pasar Tradisional

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini membeberkan ada sekitar 140 pasar di wilayah DKI Jakarta

Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun

Disdik akan mewajibkan anak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun.