Validasi Bansos Tunai Harus Sampai Tingkat RT Presiden Jokowi saat penyerahan bansos tunai. (Foto: Sekretariat Presiden).

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan, penyaluran bansos tunai harus dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan dijaga akuntabilitasnya. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan harus berkoordinasi memastikan tidak ada potongan-potongan dari bansos tersebut.

"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat RT/RW. Langkah itu agar ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca Juga:

Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun

Ia mengakui, mengungkapkan bahwa implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data, sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis.

Hal itu menurut dia, seperti mekanisme distribusi, data keluarga penerima manfaat, dan peta penyaluran, sehingga masyarakat serta aparatur kelurahan/desa perlu memahami syarat dan ketentuan dari penerima bansos.

"Penyaluran bansos diharapkan dapat disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan juga efisien, sehingga dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli, dan konsumsi rumah tangga masyarakat di tengah resesi yang sedang dialami Indonesia," katanya.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara).
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: Antara).

Ia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pengawasan secara ketat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dalam rangka menekan dampak pandemi COVID-19.

"Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/1). (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya
Indonesia
KPK Imbau Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor Harta Kekayaannya

"Menteri dan Wakil Menteri adalah penyelenggara negara (PN) yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati

Hari Ini Polisi Garap Hadi Pranoto, Tapi Bukan Terkait Kasus Bareng Anji
Indonesia
Hari Ini Polisi Garap Hadi Pranoto, Tapi Bukan Terkait Kasus Bareng Anji

Hadi diperiksa terkait laporan baliknya terhadap Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas.

Pengusaha Hotel dan Restoran di Bandung Dibolehkan Gelar Safari Ramadan
Indonesia
Pengusaha Hotel dan Restoran di Bandung Dibolehkan Gelar Safari Ramadan

Para pengusaha hotel dan restoran agar tetap semangat pada kondisi keterpurukan diterpa pandemi COVID-19.

Sri Sultan Bentuk Satgas Isoman untuk Tekan Kasus Kematian
Indonesia
Sri Sultan Bentuk Satgas Isoman untuk Tekan Kasus Kematian

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus isoman.

Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif
Indonesia
Yayasan Jokowi Dikabarkan Kelola TMII, Moeldoko: Itu Pandangan Primitif

“Jadi saya ingatkan jangan lagi berpandangan ada yayasan baru dikelola pak Jokowi, itu pandagan primitif. Tidak ada itu. Jokowi tidak berpikir seperti itu,” kata Moeldok

Kemenhub Resmikan Reaktivasi Jalur KA Ciranjang-Cipatat
Indonesia
Kemenhub Resmikan Reaktivasi Jalur KA Ciranjang-Cipatat

Kemenhub menargetkan jumlah penumpang yang diangkut yang semula maksimal 2.169 orang per hari dapat meningkat menjadi 6.507 orang per hari.

Munarman Dipolisikan Barisan Kiai Terkait Dugaan Penghasutan
Indonesia
Munarman Dipolisikan Barisan Kiai Terkait Dugaan Penghasutan

Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghasutan.

[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan

Artikel itu memuat berita mengenai komentar pihak kepolisian terhadap kejadian kisruh Rizieq Shihab dengan pihak Kejaksaan di Rutan Bareskrim Polri

Adik Legislator PDIP Diduga Ikut Jadi Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Adik Legislator PDIP Diduga Ikut Jadi Vendor Bansos COVID-19

Sebelum memeriksa Rakyan, penyidik telah menggeledah rumah orangtua Ihsan

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.