Vaksinasi Tak Dibatasi Zonasi Lagi, Wagub DKI Dorong Warga Cepat-cepat Divaksin Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau program vaksinasi COVID-19. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kegiatan vaksinasi di Jakarta tidak terbatas pada wilayah atau zonasi. Maka dari itu, Pemprov DKI mendorong warganya untuk segera disuntik vaksin COVID-19.

Pemerinta DKI juga terus bergerak cepat dalam pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat mulai usia 12 tahun ke atas, guna melampaui target yang diminta Presiden Jokowi di mana akhir Agustus harus 7,5 juta orang.

"Untuk semua elemen masyarakat sekarang pelaksanaan kegiatan vaksin tidak dibatasi lagi zonasinya, bahkan umurnya," terang Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Senin (12/7).

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Kimia Farma Ditunda

Riza melanjutkan, pihaknya juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan.

"Pelaksanaan vaksin penting, tapi pelaksanaan protokol kesehatan tidak diabaikan, justru tetap ditingkatkan, didisiplinkan, diketatkan dengan bertanggung jawab," urainya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, beserta jajaran hadir dalam uji coba vaksinasi keliling di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (7/7/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, beserta jajaran hadir dalam uji coba vaksinasi keliling di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (7/7/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.

Menurut dia, jika masyarakat tidak menaati prokes, kegiatan vaksinasi juga berpotensi besar jadi tempat penularan COVID-19. Maka dari itu, saat ini yang paling penting lawan wabah corona taat melaksanakan prokes.

"Jadi pakai masker itu harga mati, tidak pakai masker itu bisa mati, jadi jangan anggap enteng," tegas Riza.

Baca Juga:

Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Orang nomor dua di DKI ini juga kembali meminta agar masyarakat mematuhi kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Pemda DKI bakal menindak tegas bagi yang melanggar kebijakan PPKM Darurat.

"Untuk pelaksanaan PPKM Darurat, kami harap seluruh warga Jakarta patuh, taat, jangan main-main, jangan abai (atau) anggap enteng, kita semua sedang berperang melawan pandemi COVID-19," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

BEM Nusantara Tolak Komersialisasi Vaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil
Indonesia
Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

Pemprov DKI Jakarta janji, akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

Polisi Masih Buru Satu Muncikari Kasus Prostitusi Online Artis Cynthiara Alona
Indonesia
Polisi Masih Buru Satu Muncikari Kasus Prostitusi Online Artis Cynthiara Alona

“Kita tunggu saja karena penyidik masih lakukan pengejaran kepada satu tersangka lagi yang merupakan muncikari daripada korban,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara
Indonesia
KPK Optimis Juliari Dihukum 11 Tahun Penjara

Juliari akan menjalani sidang pembacaan putusan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (23/8).

Biaya Vaksin Mandiri Tidak Boleh Dibebankan Pada Pekerja
Indonesia
Biaya Vaksin Mandiri Tidak Boleh Dibebankan Pada Pekerja

Program vaksinasi mandiri yang digagas sejumlah pihak juga harus betul-betul memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dalam pendataannya.

[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan

Gambar tersebut merupakan gambar pada artikel detik.com dengan judul “Tim Gegana Sukses Ringkus Orang Gila di Mojokerto yang Mengamuk

UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah
Indonesia
UU HPP Jangan Sampai Jadi Jebakan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah

Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi jebakan bagi laju pertumbuhan kelas menengah yang saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19.

Jerat Pidana untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli
Indonesia
Jerat Pidana untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Lili Pintauli Siregar dinyatakan melanggar dua bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan lembaga antirasuah oleh Dewan Pengawas KPK.

Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Dilaporkan ke BK, Wagub: Eksekutif Tak Boleh Ikut Campur

Tujuh fraksi bersama 4 Wakil Ketua DPRD DKI resmi melaporkan pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD dengan tuduhan menyalahi aturan tatib Hak Interpelasi Formula E.

DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel
Indonesia
DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel

Dia juga meminta BNPB dan Kemensos segera bertindak cepat dalam mengatasi banjir yang terjadi, serta dapat segera mengirimkan bantuan yang diperlukan masyarakat.

Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021
Indonesia
Aturan Bagi Warga Tangerang yang Hendak Berkegiatan Selama Ramadan 2021

Untuk sahur on the road, buka bersama dan takbir keliling serta kegiatan berkerumun lainnya tidak diperbolehkan