Vaksinasi Mandiri Tidak Tambah Beban Anggaran Negara Vaksinasi COVID di Istana. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengklaim program vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi mandiri, mempercepat Indonesia keluar dari pandemi.

Baca Juga:

Vaksinasi Mandiri Gunakan Vaksin Sinopharm dan Moderna

"Tujuan vaksinasi adalah memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan membangun kekebalan kelompok, yaitu sekitar 70 persen dari jumlah penduduk atau 181,5 juta orang," ujar Koordinator PMO Komunikasi Publik KPCPEN, Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (27/2).

Ia menegaskan, semakin cepat kekebalan kelompok terbentuk, maka semakin baik bagi masyarakat.

"Usulan yang dapat mengakselerasi program vaksinasi, tanpa menambah beban anggaran negara, itu patut disambut baik," ucapnya.

Arya menegaskan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong dilakukan oleh perusahaan swasta kepada karyawan dan buruh secara gratis.

"Yang patut digaris bawahi dalam hal ini adalah ada upaya berbagai pihak bahu-membahu membantu, mendorong terbangunnya herd immunity. Jadi ini adalah langkah gotong royong, langkah-langkah yang biasa dilakukan bangsa, jika mengalami bencana," katanya.

Vaksinasi Tenaga Kesehatan. (Foto: Pemprov Jabar)
Vaksinasi Tenaga Kesehatan. (Foto: Pemprov Jabar)

Ia menegaskan, vaksinasi mandiri ini disertai aturan-aturan detilnya yang dipastikan tidak akan bentrok dengan vaksin program pemerintah.

"Justru ini adalah upaya paralel yang saling melengkapi dan menguatkan," ujar Arya yang juga Staf Khusus Menteri BUMN.

Ia memastikan, program vaksinasi oleh pemerintah tetap berjalan sesuai jadwal dan tidak mengubah mana yang jadi prioritas pemerintah.

"Kementerian BUMN sebagai leading sector juga akan memastikan dan menjaga terkait vaksin gotong royong ini berjalan lancar," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang
Indonesia
Larangan Mudik Berakhir, KAI Berangkatkan 10 Ribu Penumpang

Pada Selasa (18/5), KAI mengoperasikan 20 kereta api (KA) yang diberangkatkan masing-masing dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Pasar Gambir dengan pembatasan kapasitas tempat duduk maksimal 70 persen.

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.

Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes
Indonesia
Banyak Negara 'Lockdown', Jokowi Minta Gubernur Gencarkan Penerapan Prokes

Presiden Jokowi mengatakan strategi Indonesia dalam menangani pandemik ini tetap sama

[Hoaks atau Fakta]: Minuman Instan Bikin Pengerasan Sumsum Tulang Belakang
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minuman Instan Bikin Pengerasan Sumsum Tulang Belakang

Pesan yang mengatasnamakan IDI dengan memberikan informasi bahaya minuman instan sebelumnya pernah dibahas dalam artikel Turn Back Hoax.

Gunung Merapi Alami 18 Gempa Hembusan Hingga Pagi Ini
Indonesia
Gunung Merapi Alami 18 Gempa Hembusan Hingga Pagi Ini

BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III

MK Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada
Indonesia
MK Terima 82 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada

Dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 74 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat delapan permohonan.

Tarik Minat Milenial, Keraton Yogyakarta Kemas Ulang Penyajian Budaya
Indonesia
Tarik Minat Milenial, Keraton Yogyakarta Kemas Ulang Penyajian Budaya

Upaya pembaruan dalam Keraton Yogyakarta, kata Bendara, juga pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB VII yang membuat Keraton Yogyakarta kala itu lebih terbuka.

Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari

Salah satunya mengenai keterkaitan antara anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus ini.

BNN-Bea Cukai Ungkap Peredaran Sabu-sabu dari Kalimantan ke Sulawesi
Indonesia
BNN-Bea Cukai Ungkap Peredaran Sabu-sabu dari Kalimantan ke Sulawesi

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai (BC) melakukan penangkapan dan penyitaan narkoba jenis sabu-sabu.

Respons Kubu Juliari Soal Kesaksian Sopir Matheus Joko
Indonesia
Respons Kubu Juliari Soal Kesaksian Sopir Matheus Joko

Maqdir menjelaskan, keterangan saksi sampai sejauh ini dugaan uang suap tersebut hanya berputar atau sampai di Matheus Joko Santoso (MJS).