Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok Ilustrasi - Tenaga Kesehatan tengah mempersiapkan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Lampung. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

MerahPutih.com - Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya, yakni Permenkes Nomor 84 Tahun 2020.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sehingga, kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Baca Juga:

Selebgram Helena Lim Kemungkinan Dapat Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Nadia menegaskan, pemerintah menjamin vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang sedang berlangsung.

Ia menjelaskan, vaksinasi gotong royong ditujukan untuk para pekerja atau karyawan di suatu perusahaan dan keluarganya.

Vaksinasi tersebut pendanaannya ditanggung oleh perusahaan.

"Pemberiannya secara gratis oleh perusahaan," kata Nadia, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (26/2).

Kemenkes pun menyatakan, pemerintah tidak mengeksekusi program vaksinasi mandiri tersebut. Vaksinasi mandiri itu murni bakal dikelola pihak swasta.

Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

Jenis vaksin GR tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Sehingga kita bisa memastikan tidak ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin GR," imbuhnya.

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. (ANTARA/H0-tangkapan layar)
Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. (ANTARA/H0-tangkapan layar)

Selain itu, tegasnya, negara--lewat Kementerian BUMN dan Biofarma--akan berlaku sebagai importir tunggal vaksin untuk vaksinasi mandiri.

Alasan negara yang menjadi importir tunggal agar mudah dikontrol distribusi dan keamanannya.

Ia pun menegaskan, merek-merek vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi mandiri itu pun harus mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Selain itu, penyuntikan vaksin mandiri tersebut tak boleh dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah agar tak mengganggu program vaksinasi gratis yang sedang berjalan.

"Bagi badan hukum atau badan usaha yang memiliki faskes memenuhi syarat untuk memenuhi vaksinasi maka pelaksanaan vaksinasi GR dapat dilakukan di fasilitas tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Hari Pertama, Ratusan Ribu Guru DKI Terima Vaksin COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi mandiri itu pun, sambung Siti Nadia, dilakukan setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai dan paralel.

Kemudian, vaksin untuk vaksinasi mandiri itu hanya boleh didistribusikan dari Biofarma ke tiap-tiap perusahaan, terutama padat karya.

Lalu, perusahaan tersebut membagikan ke karyawan dan buruh secara gratis.

Kemenkes akan membatasi harga atas vaksin mandiri itu lewat regulasi yang dibahas bersama KPK sebelum diterbitkan. (Knu)

Baca Juga:

Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Janji Menggiurkan Tersangka TPPO ke Calon ABK Long Xing 629
Indonesia
Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19
Indonesia
Transportasi Umum Dinilai Jadi Klaster Penyebaran COVID-19

Pengamat transportasi, Budiyanto tak memungkiri, banyak warga terutama di ibu kota yang positif COVID-19 setelah naik ke angkutan umum.

Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua
Indonesia
Hakim Nyatakan Pemerintah Bersalah karena Matikan Internet di Papua

Majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu.

Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Klarifikasi Soal Nasib Formula E

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta kepada semua pihak untuk tidak terus-terusan menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal penyelenggaraan Formula E.

Mengintip Kesiapan Sejumlah Mal yang Mulai Buka Hari Ini
Indonesia
Mengintip Kesiapan Sejumlah Mal yang Mulai Buka Hari Ini

Saat ini, manajemen telah melakukan penyemprotan disinfektan disetiap pelosok mall

Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Pernah Temukan Pemudik Manfaatkan Angkutan Barang

Sudah tak ada lagi bus antar kota anta provinsi (AKAP) yang berangkat dari Jakarta

Bareskrim Bongkar Kejahatan Pembelian Ventilator Jaringan Internasional
Indonesia
Bareskrim Bongkar Kejahatan Pembelian Ventilator Jaringan Internasional

Satu orang lain yaitu warga negara asing (WNA) berinisial DM masih dalam pengejaran.

Tak akan Jadi King Maker, Pilpres 2024 The Last Battle Bagi Prabowo
Indonesia
Tak akan Jadi King Maker, Pilpres 2024 The Last Battle Bagi Prabowo

"Prabowo sudah dipastikan akan maju lagi, 99,9 persen akan maju lagi," kata Ujang

Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19
Indonesia
Terungkap! Ini Provinsi Paling Banyak Selewengkan Dana Bansos COVID-19

Polri tidak menoleransi bentuk penyelewengan dana bansos COVID-19 dalam bentuk apapun

[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dibunuh Setelah Sebut COVID-19 Rekayasa, Ahli Virus Tiongkok Kabur ke Amerika
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dibunuh Setelah Sebut COVID-19 Rekayasa, Ahli Virus Tiongkok Kabur ke Amerika

Beredar artikel di media sosial berjudul “Takut Dibunuh, Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi COVID-19 Hasil Persekongkolan Jahat”.