Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok Ilustrasi - Tenaga Kesehatan tengah mempersiapkan vaksinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Lampung. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

MerahPutih.com - Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya, yakni Permenkes Nomor 84 Tahun 2020.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sehingga, kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

Baca Juga:

Selebgram Helena Lim Kemungkinan Dapat Vaksin COVID-19 Dosis Kedua

Nadia menegaskan, pemerintah menjamin vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang sedang berlangsung.

Ia menjelaskan, vaksinasi gotong royong ditujukan untuk para pekerja atau karyawan di suatu perusahaan dan keluarganya.

Vaksinasi tersebut pendanaannya ditanggung oleh perusahaan.

"Pemberiannya secara gratis oleh perusahaan," kata Nadia, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (26/2).

Kemenkes pun menyatakan, pemerintah tidak mengeksekusi program vaksinasi mandiri tersebut. Vaksinasi mandiri itu murni bakal dikelola pihak swasta.

Vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

Jenis vaksin GR tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Sehingga kita bisa memastikan tidak ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin GR," imbuhnya.

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. (ANTARA/H0-tangkapan layar)
Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. (ANTARA/H0-tangkapan layar)

Selain itu, tegasnya, negara--lewat Kementerian BUMN dan Biofarma--akan berlaku sebagai importir tunggal vaksin untuk vaksinasi mandiri.

Alasan negara yang menjadi importir tunggal agar mudah dikontrol distribusi dan keamanannya.

Ia pun menegaskan, merek-merek vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi mandiri itu pun harus mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Selain itu, penyuntikan vaksin mandiri tersebut tak boleh dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah agar tak mengganggu program vaksinasi gratis yang sedang berjalan.

"Bagi badan hukum atau badan usaha yang memiliki faskes memenuhi syarat untuk memenuhi vaksinasi maka pelaksanaan vaksinasi GR dapat dilakukan di fasilitas tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Hari Pertama, Ratusan Ribu Guru DKI Terima Vaksin COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi mandiri itu pun, sambung Siti Nadia, dilakukan setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai dan paralel.

Kemudian, vaksin untuk vaksinasi mandiri itu hanya boleh didistribusikan dari Biofarma ke tiap-tiap perusahaan, terutama padat karya.

Lalu, perusahaan tersebut membagikan ke karyawan dan buruh secara gratis.

Kemenkes akan membatasi harga atas vaksin mandiri itu lewat regulasi yang dibahas bersama KPK sebelum diterbitkan. (Knu)

Baca Juga:

Blusukan Perdana, Gibran Cek Kesiapan Vaksinasi di Pasar Gede dan Pasar Klewer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disdikpora Gunung Kidul Distribusikan Ribuan Laptop ke SD dan SMP
Indonesia
Disdikpora Gunung Kidul Distribusikan Ribuan Laptop ke SD dan SMP

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan ribuan laptop ke sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Booster Menyebabkan AIDS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Vaksin Booster Menyebabkan AIDS

Beredar sebuah artikel di internet yang mengklaim bahwa suntikan vaksin booster dapat menyebabkan penyakit AIDS.

Dirjen Pajak Jateng II Sita Aset Tujuh Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 560 Juta
Indonesia
Dirjen Pajak Jateng II Sita Aset Tujuh Mobil Penunggak Pajak Senilai Rp 560 Juta

"Kami mendapati ada WP (wajib pajak) bermasalah menunggak pajak Total aset yang disita berupa tujuh unit mobil dengan nilai lebih dari Rp 560 juta," kata Sutantyo

Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi
Indonesia
Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

"Itu (kontroversi) ndak usah ditanggepin lah. Saya belum baca beritanya," ujar Gibran pada awak media di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10).

Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin
Indonesia
Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin

KPK bakal terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Menag Minta Masyarakat Batasi Mobilitas dan Tak Mudik
Indonesia
Menag Minta Masyarakat Batasi Mobilitas dan Tak Mudik

Dijelaskan Menag, ada tiga poin pokok yang diatur dalam SE 17/2021

Mayoritas Pasien COVID-19 di DKI Berasal dari Pendatang Luar Negeri
Indonesia
Mayoritas Pasien COVID-19 di DKI Berasal dari Pendatang Luar Negeri

Kasus positif paling tinggi disumbang oleh masyarakat perjalanan luar negeri.

AKP Robin Siap Bongkar "Borok" Komisioner KPK Lili Pintauli
Indonesia
AKP Robin Siap Bongkar "Borok" Komisioner KPK Lili Pintauli

AKP Stepanus Robin Pattuju menyampaikan pledoi atau nota pembelaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY
Indonesia
PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY

Okupansi atau tingkat hunian biasanya ikut terdongkrak

KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN
Indonesia
KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN

Dia mengatakan bahwa KPK juga telah membentuk satuan tugas untuk mendampingi agar dapat meminimalisir potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi.