Pemulihan Ekonomi
Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Sejumlah strategi yang tepat bisa menjadi daya dukung pemulihan ekonomi Tanah Air di 2021. Setelah pada 2020 ini, ekonomi mengalami perlambatan dan resesi akibat pandemi COVID-19.

"Ada kondisi prasyarat yaitu vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan (Prokes) COVID-19,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 secara virtual di Jakarta, Kamis (3/12).

Vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik, serta dampak ke sektor keuangan dan moneter dapat dicegah.

Baca Juga:

Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target

“Kami menyambut baik pemerintah yang telah memesan dan akan memulai vaksinasi dalam waktu dekat. BI ikut mendanai vaksin tersebut melalui burden sharing dalam APBN 2020,” katanya dikutip Antara.

Selain prasyarat utama itu, ia juga menjelaskan ada lima kebijakan yang dapat memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yakni pertama membuka bertahap sektor produktif dan aman.

Perry Warjiyo menyebut pembukaan bertahap khususnya pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor terbesar di antaranya makanan minuman, kimia farmasi dan obat-obatan, kehutanan, hortikultura, perkebunan, serta pertambangan bijih logam dan 5 sektor lain yang juga menyumbang PDB dan ekspor yang besar atau hampir 40 persen PDB nasional.

Kebijakan kedua, lanjut dia, terkait percepatan realisasi stimulus fiskal, yang dalam APBN 2021 pemerintah memperbesar defisit fiskal menjadi 5,7 persen dengan alokasi anggaran hampir Rp1.700 triliun untuk kebijakan strategis akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio
Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjiyo. (Foto: Antara).

Kebijakan ketiga terkait kredit perbankan karena BI memproyeksi pertumbuhan kredit mencapai sekitar sembilan persen pada 2021.

Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan keempat yakni stimulus moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan dilanjutkan 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi yakni dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,75 persen dan diproyeksi akan tetap rendah hingga batas waktu ada tanda tekanan inflasi meningkat.

Kebijakan kelima yakni percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan melalui implementasi blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 di antaranya melalui kampanye QRIS, kemudahan transaksi perbankan, hingga penyaluran elektronifikasi penyaluran bantuan sosial. (*)

Baca Juga:

Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi
Indonesia
Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Menurutnya, rencana ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan.

Kapolri Sebut Indonesia Bisa Gelar Event Internasional di Tengah Pandemi
Indonesia
Kapolri Sebut Indonesia Bisa Gelar Event Internasional di Tengah Pandemi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Indonesia mampu melaksanakan event internasional dengan aman dan memperhatikan faktor kesehatan di tengah Pandemi COVID-19.

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Tak menuntut kemungkinan ada fraksi lain menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswesan terkait Formula E.

 KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk
Indonesia
KPK Gelar OTT di Bekasi, Wali Kota Diduga Terciduk

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut.

Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Ketua DPD Dukung Kapolri Tindak Tegas Pinjaman Online Ilegal

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas lembaga pinjaman online ilegal.

Divonis 10 Tahun Penjara, Jaksa Pinangki Ajukan Banding
Indonesia
Divonis 10 Tahun Penjara, Jaksa Pinangki Ajukan Banding

Hakim menyatakan Pinangki terbukti bersalah karena menerima suap sebesar 450 ribu dolar AS

Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer
Indonesia
Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer

Kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera.

Tol Bocimi dan Jalur Puncak Bakal Diberlakukan Ganjil Genap saat Nataru
Indonesia
Tol Bocimi dan Jalur Puncak Bakal Diberlakukan Ganjil Genap saat Nataru

Pembatasan aktivitas orang guna menekan penyebaran COVID-19 yang biasanya kasusnya naik usai masa liburan.

Selama November 2021, 980 Kali Wilayah Indonesia Diguncang Gempa
Indonesia
Selama November 2021, 980 Kali Wilayah Indonesia Diguncang Gempa

“Hasil monitoring BMKG selama bulan November 2021 terjadi aktivitas gempa sebanyak 980 kali di wilayah Indonesia dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman,” ujar Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono

Pansus Ungkap Ada Pihak Ingin Ambil Keuntungan di IKN
Indonesia
Pansus Ungkap Ada Pihak Ingin Ambil Keuntungan di IKN

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) tengah dikebut oleh DPR dan pemerintah.