Pemulihan Ekonomi
Vaksinasi dan Patuh Pada Prokes Syarat Utama Ekonomi Pulih Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Sejumlah strategi yang tepat bisa menjadi daya dukung pemulihan ekonomi Tanah Air di 2021. Setelah pada 2020 ini, ekonomi mengalami perlambatan dan resesi akibat pandemi COVID-19.

"Ada kondisi prasyarat yaitu vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan (Prokes) COVID-19,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 secara virtual di Jakarta, Kamis (3/12).

Vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat penting agar kesehatan tetap terjaga, mobilitas manusia kembali normal, aktivitas ekonomi dan dunia usaha membaik, serta dampak ke sektor keuangan dan moneter dapat dicegah.

Baca Juga:

Penyaluran Subsidi Rumah Program FLPP Lampaui Target

“Kami menyambut baik pemerintah yang telah memesan dan akan memulai vaksinasi dalam waktu dekat. BI ikut mendanai vaksin tersebut melalui burden sharing dalam APBN 2020,” katanya dikutip Antara.

Selain prasyarat utama itu, ia juga menjelaskan ada lima kebijakan yang dapat memperkuat pemulihan ekonomi nasional, yakni pertama membuka bertahap sektor produktif dan aman.

Perry Warjiyo menyebut pembukaan bertahap khususnya pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor terbesar di antaranya makanan minuman, kimia farmasi dan obat-obatan, kehutanan, hortikultura, perkebunan, serta pertambangan bijih logam dan 5 sektor lain yang juga menyumbang PDB dan ekspor yang besar atau hampir 40 persen PDB nasional.

Kebijakan kedua, lanjut dia, terkait percepatan realisasi stimulus fiskal, yang dalam APBN 2021 pemerintah memperbesar defisit fiskal menjadi 5,7 persen dengan alokasi anggaran hampir Rp1.700 triliun untuk kebijakan strategis akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio
Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjiyo. (Foto: Antara).

Kebijakan ketiga terkait kredit perbankan karena BI memproyeksi pertumbuhan kredit mencapai sekitar sembilan persen pada 2021.

Perry Warjiyo menjelaskan, kebijakan keempat yakni stimulus moneter dan makroprudensial yang akomodatif akan dilanjutkan 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi yakni dengan menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,75 persen dan diproyeksi akan tetap rendah hingga batas waktu ada tanda tekanan inflasi meningkat.

Kebijakan kelima yakni percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan melalui implementasi blue print sistem pembayaran Indonesia 2025 di antaranya melalui kampanye QRIS, kemudahan transaksi perbankan, hingga penyaluran elektronifikasi penyaluran bantuan sosial. (*)

Baca Juga:

Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Erick Thohir Minta Maaf Bahan Obat Hingga Alkes Impor dari Luar Negeri
Indonesia
Erick Thohir Minta Maaf Bahan Obat Hingga Alkes Impor dari Luar Negeri

Tiga perusahaan domestik milik pemerintah siap untuk memproduksi ribuan ventilator

PKS Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19
Indonesia
PKS Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19

Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan, langkah Jokowi menunjuk purnawirawan jenderal tersebut.

PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen
Indonesia
PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen

Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut

Prioritaskan KBN Ketimbang APBD, Pengamat Duga DPRD DKI Lagi Kejar Proyek
Indonesia
Prioritaskan KBN Ketimbang APBD, Pengamat Duga DPRD DKI Lagi Kejar Proyek

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, Panitia Khusus (Pansus) KBN DPRD DKI lagi mengejar proyek dari persoalan itu di tengah pandemi

Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan
Indonesia
Wagub DKI Bantah Pemprov Dukung Kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan

Pemprov DKI Jakarta membantah pernah mengizinkan kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab, di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah
Indonesia
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020
Indonesia
DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020

Awalnya Komisi II DPR meminta penundaan Pilkada dilakukan hingga 2021, namun pemerintah beragumentasi tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 kapan akan menurun atau berakhir.

Bank Internasional Patungan Beri Pinjaman ke PLN
Indonesia
Bank Internasional Patungan Beri Pinjaman ke PLN

Transaksi ini, merupakan pinjaman green loan pertama yang diperoleh BUMN di Indonesia dan yang pertama kali dieksekusi oleh PLN.

Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara
Indonesia
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasien Positif Corona Kabur, RSUP Persahabatan Akui Teledor
Indonesia
Pasien Positif Corona Kabur, RSUP Persahabatan Akui Teledor

Peristiwa ini disebut sudah berlangsung seminggu lalu. Pasien dijemput keluarganya.