Merahputih.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito merespons terjadinya antrean panjang vaksinasi lansia seperti yang terjadi di RSUD Kembangan, Jakarta Barat.
“Kementerian Kesehatan dan fasilitas kesehatan akan memperbaiki sistem antrean vaksinasi,” ujar Wiku dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/2).
Baca Juga:
Ketersediaan Terbatas, Vaksinasi COVID-19 bagi Lansia Bakal Dilakukan Bertahap
Dengan perbaikan ini diharapkan apa yang terjadi di RSUD Kembangan tidak kembali terjadi. Sehingga lansia akan dapat lebih mudah dapat informasi jadwal pemberian vaksin dan dapat menyesuaikan waktu kedatangan di lokasi fasilitas kesehatan.
"Dengan demikian kejadian serupa seperti di RSUD Kembangan dapat dihindari ke depan,” ujarnya.
Saat ini lokasi vaksinasi bagi lansia tersedia di ibu kota provinsi dan beberapa kabupaten/kota. Dia mengatakan pemerintah akan segera memperluas cakupan vaksinasi.
“Sehingga masyarakat, terutama lansia yang tinggal jauh dari ibu kota provinsi dapat memperoleh vaksin di lokasi yang lebih terjangkau,” tuturnya.
Ia menyampaikan, pembentukan kekebalan kelompok mau tak mau perlu dibentuk secara berjamaah oleh seluruh masyarakat.
Karenanya, syarat minimal jumlah penerima vaksin sebanyak 182 juta penduduk Indonesia harus dipenuhi agar kekebalan kelompok atau herd immunity terwujud.
"Ingat, saat kita telah bersedia untuk divaksin, maka kita telah lakukan tugas kemanusiaan dengan melindungi masyarakat yang tidak bisa divaksin karena kondisinya," kata Wiku.
Wiku juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 pada akhirnya akan menjangkau seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu. Meski memang pada tahap awal ini ada kelompok prioritas vaksinasi, namun pada akhirnya semua akan divaksinasi.
"Dalam menetapkan prioritas vaksinasi, pemerintah menggunakan berbagai pertimbangan," kata Wiku.
Baca Juga:
Penetapan kelompok penerima vaksinasi, ujar Wiku mempertimbangkan empat hal, yakni kondisi lingkungan pekerjaan, kondisi kesehatan, intensitas aktivitas dan mobilitas, serta situasi COVID di lingkungan tempat tinggal.
"Pada prinsipnya pemerintah sangat presisi dan hati-hati dalam tentukan prioritas ini," kata Wiku. (Knu)
