Vaksinasi Booster Libatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sejumlah wilayah di Yogyakarta. Foto: Humas Kantor Gubernur DIY

MerahPutih.com - Vaksinasi dosis ketiga atau Booster kepada masyarakat umum dijadwalkan akan dimulai 1 Januari 2022. Pemerintah saat ini tengah menyusun strategi karena akan melipatgandakan kebutuhan belanja vaksin.

Untuk merealisasikannya, pemeritnah menyiapkan dua strategi.

Baca juga:

WHO telah Keluarkan Rekomendasi Vaksin Malaria untuk Anak Berisiko

"Yakni menyasar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang akan diberikan secara gratis dan vaksinasi booster berbayar kepada masyarakat non-PBI," jelas Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono di Jawa Tengah, Jumat (10/12).

Penyuntikan vaksinasi booster nantinya melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Sementara pelibatan TNI-Polri sebagai vaksinator dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah untuk pemenuhan vaksin dosis dua.

Baca juga:

Penambahan Pasien Sembuh Dua Kali Lipat Kenaikan Angka Positif COVID-19

Selain itu, Kemenkes bersama akademisi juga sedang melakukan uji analisis statistik serosurvei. Serosurvei adalah cara untuk melihat jumlah antibodi pada seseorang yang telah terinfeksi COVID-19 atau sudah dapat vaksinasi.

"Itu akan terindentifikasi tingkat kekebalan di masyarakat," katanya.

Baca juga:

LinkAja Terintegrasi dengan PeduliLindungi Melalui QR Code

Ia menambahkan, hasil serosurvei akan menentukan kebijakan pemerintah lebih mendalam perihal petunjuk teknis dan pelaksanaan vaksinasi booster di masyarakat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wakil Ketua Komisi I Buka Peluang Uji Kelayakan Jenderal Andika Digelar Jumat Besok
Indonesia
Wakil Ketua Komisi I Buka Peluang Uji Kelayakan Jenderal Andika Digelar Jumat Besok

Pimpinan DPR menyebut Komisi I akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, pada Jumat (5/11) besok.

Anies Jelaskan Alasan Gunakan Istilah Hajatan dalam HUT Jakarta Ke-495
Indonesia
Anies Jelaskan Alasan Gunakan Istilah Hajatan dalam HUT Jakarta Ke-495

Pemerintah DKI Jakarta telah memulai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta Ke-495 di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Selasa (24/5).

Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe
Indonesia
Pastikan PON Papua Layak Digelar, Kapolri-Panglima TNI Sidak ke Stadion Lukas Enembe

Kapolri dan rombongan memastikan bahwa dua arena olahraga tersebut bakal siap digunakan untuk pesta olahraga nasional tersebut pada bulan Oktober 2021 mendatang.

Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional
Indonesia
Pemerintah Mau Ekonomi Harus Tetap Bergerak saat PPKM Nataru Level 3 Nasional

Inmendagri PPKM Nataru Level 3 Nasional selambat-lambatnya terbit 22 November 2021

Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah
Indonesia
Komisi X DPR Desak Nadiem Ambil Langkah Mitigasi Hepatitis Akut di Sekolah

"Saya mendesak Kemendikbud untuk koordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi dan membuat rekomendasi yang sifatnya lebih detail terkait dengan tindakan preventif adanya hepatitis misterius," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Jakarta, Jumat (13/5).

99,4 Persen Siswa di Jakarta Timur Telah Divaksin Dosis Pertama
Indonesia
99,4 Persen Siswa di Jakarta Timur Telah Divaksin Dosis Pertama

Saat ini, Provinsi Aceh menduduki peringkat teratas dalam pelaksanaan PTM terbatas, yaitu sebanyak 81 persen.

Kapolri Sebut Bakal Tindak Tegas Pihak yang Tunggangi Demo Mahasiswa 11 April
Indonesia
Kapolri Sebut Bakal Tindak Tegas Pihak yang Tunggangi Demo Mahasiswa 11 April

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, akan menindak tegas pihak atau oknum penyusup yang mencoba memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa untuk mengambil keuntungan segelintir kelompok.

KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain
Indonesia
KPK Sebut 57 Pegawai Yang Dipecat Bebas Direkrut Lembaga Lain

"Kami menghormati itu, dan pihak lain yang ikut memperhatikan nasib dari 57 pegawai KPK. Biar bagaimanapun kontribusi mereka selama di KPK juga harus kami hormati, kami hargai," ujar Alex.

KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif
Indonesia
KontraS Sebut Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI Berdampak Negatif

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Karangan Bunga Mulai Penuhi Rumah Dinas Ridwan Kamil
Indonesia
Karangan Bunga Mulai Penuhi Rumah Dinas Ridwan Kamil

Sejumlah karangan bunga kiriman dari berbagai pihak mulai tampak di depan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jalan Pasirkaliki, Jumat (3/6) sore.