Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi Penumpang pesawat. (Foto: MP/ Kukuh)

MerahPutih.com - Hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memutuskan pengetatan kembali aturan perjalanan di tengah melonjaknya kasus COVID-19 terutama di berbagai negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Baca Juga:

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Izin Keramaian

Ia mengatakan, langkah ini sebagai kebijakan insentif dan disinsentif. Persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan berlaku untuk udara, darat, maupun laut.

Luhut menegaskan, berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan bahwa peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman.

Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Namun, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Selain itu,kata Luhut, penerapan kebijakan booster sebagai syarat mobilitas dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah.

Berdasarkan data PeduliLindungi, dari rata-rata orang masuk mal per hari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster.

"Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster," katanya.

Selain itu, lanjut Luhut, sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing (pelacakan).

"Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Omicron Berarti Akhir Zaman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Omicron Berarti Akhir Zaman

Omicron terdiri dari kata o- dan ‘micron’, bukan “omega” dan “chronos” (waktu).

Anies Minta Pemudik Nikmati Perjalanan dan Kurangi Main Ponsel
Indonesia
Anies Minta Pemudik Nikmati Perjalanan dan Kurangi Main Ponsel

"Kita berharap, bagi yang mau mudik nanti nikmati perjalanan kurangi lihat hp di perjalanan. Menikmati kekayaan alam sosiologi yang ada di sepanjang perjalanan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari
Indonesia
Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas
Dunia
Puing Pesawat China Eastern Airlines Ditemukan, Pers Yakin Semua Penumpang Tewas

Jatuhnya pesawat China Eastern Airlines sempat memicu kebakaran hutan di perbukitan Kabupaten Tengxian.

Delegasi G20 Dikirab Naik Andong dan Dihibur Event Batik Solo Carnival
Indonesia
Delegasi G20 Dikirab Naik Andong dan Dihibur Event Batik Solo Carnival

para tamu undangan dan warga dihibur dengan aksi peragaan busana dari sejumlah model dengan kostum berbagai bentuk nan unik

PKS Belum Pasti Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024
Indonesia
PKS Belum Pasti Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut Aboe, keputusan partai besutan Ahmad Syaikhu ini dalam mendukung salah satu tokoh pada Pemilu 2024, akan diputuskan oleh Majelis Syuro.

Kasatpol PP Bunuh Pegawai Dishub, Polrestabes Makassar: Sudah Terencana
Indonesia
Kasatpol PP Bunuh Pegawai Dishub, Polrestabes Makassar: Sudah Terencana

Kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan Najamuddin Sewang (NS), pegawai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Najamuddin tewas di tangan temannya sendiri, M Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Makassar.

Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno
Indonesia
Mabes Polri Segera Ungkap Nasib AKBP Brotoseno

Sidang peninjauan kembali (PK) terhadap putusan etik AKBP Brotoseno telah rampung.

Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan
Indonesia
Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan

Perlu diketahui bahwa masyarakat yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai PP Nomor 21 Tahun 2022 hanya berlaku dua tahun sejak diterbitkan.

Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi 'Lari' ke Ganjar, Ustaz Abdul Somad Masuk 10 Besar
Indonesia
Survei Indikator Politik: Pemilih Jokowi 'Lari' ke Ganjar, Ustaz Abdul Somad Masuk 10 Besar

Pada November 2021, terjadi kenaikan sebesar 13 persen sejak Juli 2021 dengan angka 59 persen`