Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap
MerahPutih.com - Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta, pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi lengkap atau dua dosis kepada 70 persen target sasaran.
"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (12/01).
Baca Juga:
Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini juga meminta pemerintah untuk memastikan cakupan vaksinasi ini sudah merata di seluruh daerah.
"Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat,"ujarnya.
Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat, dan Papua.
"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster, sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen," ujarnya.
Baca Juga:
Vaksinasi Booster di Kabupaten Tangerang Pakai Pfizer
Pemerintah diminta memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi.
Netty juga mengaku setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurutnya, vaksinasi merupakan game changer untuk melawan pandemi COVID-19 terlepas berapa pun dosis yang diberikan.
"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis," katanya.
Hal penting yang juga harus dilakukan, lanjut Netty, adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut. Netty juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster.
"Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi PeduliLindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi PeduliLindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," tutup dia. (Pon)
Baca Juga:
Kick off Vaksin Booster Kota Tangerang