Vaksinasi Booster, DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan Target 70 Persen Dosis Lengkap Vaksin COVID-19. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Vaksinasi booster sudah dimulai meski masyarakat yang menerima vaksin dosis lengkap baru sekitar 56,04 persen.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta, pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi lengkap atau dua dosis kepada 70 persen target sasaran.

"Meskipun saat ini sedang dilakukan vaksinasi booster, tapi pemerintah tidak boleh melupakan kewajibannya untuk mencapai target vaksinasi 70 persen (dosis lengkap) bagi masyarakat," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (12/01).

Baca Juga:

Kemenkes Keluarkan SE Terkait Pelaksanaan Vaksinasi Booster

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini juga meminta pemerintah untuk memastikan cakupan vaksinasi ini sudah merata di seluruh daerah.

"Terutama percepatan vaksinasi bagi daerah perdesaan yang jauh dari jangkauan pemerintah setempat,"ujarnya.

Netty juga menyoroti masih banyaknya provinsi di Indonesia yang vaksinasi dosis pertamanya belum mencapai 70 persen seperti Sulbar, Maluku, Sumbar, Papua Barat, dan Papua.

"Jangan sampai daerah lain terutama di pulau Jawa sudah masuk vaksin booster, sementara ada daerah yang dosis pertama saja belum 70 persen," ujarnya.

Baca Juga:

Vaksinasi Booster di Kabupaten Tangerang Pakai Pfizer

Pemerintah diminta memberlakukan kebijakan afirmatif bagi daerah-daerah tertentu sebagai prioritas untuk mengejar capaian vaksinasi.

Netty juga mengaku setuju dengan kebijakan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Menurutnya, vaksinasi merupakan game changer untuk melawan pandemi COVID-19 terlepas berapa pun dosis yang diberikan.

"Vaksin harus tetap sebagai barang publik (public goods) selama ada ancaman pandemi COVID-19. Kita harus belajar dari masa lalu saat masyarakat masih banyak yang enggan untuk mengikuti vaksinasi, padahal vaksinasi tersebut gratis," katanya.

Hal penting yang juga harus dilakukan, lanjut Netty, adalah mengedukasi masyarakat mengenai skema vaksin booster agar mereka bisa mengakses vaksin booster tersebut. Netty juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster.

"Jangan sampai masyarakat tidak bisa daftar vaksin booster karena aplikasi PeduliLindungi bermasalah. Pemerintah juga harus menyiapkan skema agar masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar dan aplikasi PeduliLindungi tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Kick off Vaksin Booster Kota Tangerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Referensi CPO Turun 1,49 Persen Periode Januari 2023
Indonesia
Harga Referensi CPO Turun 1,49 Persen Periode Januari 2023

Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPD-PKS) atau pungutan ekspor (PE) periode 1–15 Januari 2023 adalah USD 858,96/MT.

Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram
Indonesia
Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram

Harga pangan melonjak di saat Ramadan dan menjelang Lebaran dikarenakan permintaan yang meningkat.

Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual
Indonesia
Tiket Kereta Api untuk Mudik Tanggal 27 April-1 Mei Sudah 97 Persen Terjual

“Pada kurun waktu tersebut keterisian tempat duduk sudah mencapai sekitar 90 sampai dengan 97 persen,” tuturnya.

Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP
Indonesia
Jokowi Masih Beri Pengaruh Pada Elektabilitas PDIP

Dari 16 partai, mayoritas memilih PDI Perjuangan dengan perolehan 20,19 persen.

Perppu Cipta Kerja terus Menuai Kritik
Indonesia
Perppu Cipta Kerja terus Menuai Kritik

Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Jalan Tol ke-2 di Bali Segera Dibangun
Indonesia
Jalan Tol ke-2 di Bali Segera Dibangun

Dengan adanya jalan tol, waktu tempuh perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi, nantinya diperkirakan 1 hingga 1,5 jam perjalanan.

Polisi Jamin Tidak Ada Penyekatan saat Mudik Lebaran
Indonesia
Polisi Jamin Tidak Ada Penyekatan saat Mudik Lebaran

Masyarakat dipastikan tak akan menemui hambatan saat menjalani mudik. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menegaskan, tidak ada penyekatan pada saat pengamanan arus mudik maupun arus balik.

Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Suburkan Demokrasi Liberal dan Disenangi Oligarki
Indonesia
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Suburkan Demokrasi Liberal dan Disenangi Oligarki

"Bahkan cenderung menyuburkan demorkasi liberal yang disenangi oligarki yang kerap “membeli” politik untuk keuntungan kelompoknya sendiri," kata Mexasai

61 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
61 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

"61,0 persen puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan, 33,2 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 5,9 persen tidak menjawab," ujar Pangi

Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres
Indonesia
Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

Partai Gelora juga tidak muluk-muluk menargetkan perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang.