Vaksin Sinovac Datang, Komisi IX DPR Mengaku Resah Vaksin COVID-19 buatan Sinovac dibawa menuju Bio Farma di Kota Bandung, Senin dini hari, 7 Desember 2020. (ANTARA/BPMI Setpres/Muchlis Jr/pri.)

MerahPutih.com - Pemerintah mengumumkan sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok. Kedatangan vaksin Sinovac ini dilakukan secara terbuka dengan melakukan live streaming dan disaksikan ratusan ribu masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III.

Selain itu, seluruh vaksin COVID-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi.

Baca Juga:

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Politikus PKS ini menyebutkan, semangat dan optimisme dalam perang melawan pandemi memang perlu digaungkan. Catatannya, ujar dia, informasi yang disampaikan harus lengkap dan valid sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM, dan setifikasi halalnya bagaimana?" kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/12).

Kedatangan Vaksin COCID-19 Sinovac di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden).
Kedatangan vaksin COVID-19 Sinovac di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)

Mufida menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif.

Ia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan banyak pihak.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III, sudah sampai di mana izin edar dari BPOM, dan sertifikasi halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," sebut anggota DPR dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Mufida juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi virus corona.

Baca Juga:

1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO

Mufida menyebut, ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN. Sebaiknya, klausul ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan business as usual. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

“Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi," kata dia.

Secara ideal, seharusnya vaksinasi dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan kewajiban negara, sebab kekebalan kelompok ini bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Janji Sampaikan Informasi Soal Vaksin COVID-19 Secara Akurat, Kredibel dan Proaktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri
Indonesia
3,5 Juta Pekerja Bakal Divaksin Lewat Program Imunisasi Mandiri

"Kami, diberikan tanggung jawab untuk membantu 20 juta vaksin dari total yang pemerintah berikan yaitu 175 juta vaksin," kata Anindya.

Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran
Indonesia
Anies: Pemerintah Tengah Bahas Aturan Pengendalian Warga Mudik Lebaran

Kepala daerah bersama pemerintah pusat tengah membahas terkait pengendalian pergerakan penduduk di lintas wilayah soal aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah/2021 M.

Anies Sebut Ideal Jalur Sepeda di Jakarta Sepanjang 500 Kilometer
Indonesia
Anies Sebut Ideal Jalur Sepeda di Jakarta Sepanjang 500 Kilometer

Pemerintah DKI terus memberikan perhatian kepada pesepeda di Jakarta, apalagi olahraga dengan mengayuh ini menjadi tren di masa pandemi COVID-19.

Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Bio Farma Raih Modal Kerja dari Bank Buat Beli dan Produksi Vaksin COVID-19

Bio Farma mendapatkan mandat yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020.

Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat
Indonesia
Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi Bikin Bingung Rakyat

Jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel Vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Penyebab Utama Penambahan Omicron di Indonesia

Kementerian Kesehatan terus mencatat penambahan konfirmasi Omicron di Indonesia.

[Hoaks atau Fakta]: Tentaranya Dibantai, Israel Menyerah dan Akui Kedaulatan Palestina
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tentaranya Dibantai, Israel Menyerah dan Akui Kedaulatan Palestina

Video berita tersebut, dimuat di situs nbcnews.com pada 11 Februari 2017 dengan judul “Nightly News Full Broadcast (February 10th)”.

Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, BUMN Harus Jadi Offtaker Komoditas Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir, pertumbuhannya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

3 Warga dan Prajurit TNI Ditembak, Polisi Dilarang Masuk Tempat Hiburan
Indonesia
3 Warga dan Prajurit TNI Ditembak, Polisi Dilarang Masuk Tempat Hiburan

Div Propam akan mengecek track record dari setiap anggota Polri termasuk prosedur pemegang senjata api di setiap wilayah.

Lokasi Ganjil Genap di Tempat Wisata akan Ditambah
Indonesia
Lokasi Ganjil Genap di Tempat Wisata akan Ditambah

Ia menjelaskan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah titik kawasan ganjil genap di lokasi wisata lainnya.