Vaksin Sinovac Datang, Komisi IX DPR Mengaku Resah Vaksin COVID-19 buatan Sinovac dibawa menuju Bio Farma di Kota Bandung, Senin dini hari, 7 Desember 2020. (ANTARA/BPMI Setpres/Muchlis Jr/pri.)

MerahPutih.com - Pemerintah mengumumkan sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin COVID-19 dari Sinovac, Tiongkok. Kedatangan vaksin Sinovac ini dilakukan secara terbuka dengan melakukan live streaming dan disaksikan ratusan ribu masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III.

Selain itu, seluruh vaksin COVID-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi.

Baca Juga:

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

Politikus PKS ini menyebutkan, semangat dan optimisme dalam perang melawan pandemi memang perlu digaungkan. Catatannya, ujar dia, informasi yang disampaikan harus lengkap dan valid sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM, dan setifikasi halalnya bagaimana?" kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/12).

Kedatangan Vaksin COCID-19 Sinovac di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden).
Kedatangan vaksin COVID-19 Sinovac di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)

Mufida menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif.

Ia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan banyak pihak.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III, sudah sampai di mana izin edar dari BPOM, dan sertifikasi halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," sebut anggota DPR dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Mufida juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi virus corona.

Baca Juga:

1,2 Juta Dosis Sinovac Sudah di Tangan, Menlu Incar Vaksin Produksi COVAX WHO

Mufida menyebut, ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN. Sebaiknya, klausul ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan business as usual. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

“Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi," kata dia.

Secara ideal, seharusnya vaksinasi dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan kewajiban negara, sebab kekebalan kelompok ini bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Janji Sampaikan Informasi Soal Vaksin COVID-19 Secara Akurat, Kredibel dan Proaktif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tolak Penjualan Saham PT Delta, PKS: Mau Merusak Generasi Muda

"Jika saham ini menyumbang rusaknya generasi bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera," tegasnya.

Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Minta Warga Gabung Komunitas Peduli Lingkungan JakOne
Indonesia
Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Minta Warga Gabung Komunitas Peduli Lingkungan JakOne

Isnawa mengaku, bila sampah menjadi salah satu permasalahan Jakarta. Volume sampah ibu kota yang mencapai 8.700 ton setiap harinya mau tidak mau dibutuhkan inovasi dan terobosan untuk menanganinya.

Tiba di Jakarta, Pemudik Jalani Tes Swab di Polsek Gambir
Indonesia
Tiba di Jakarta, Pemudik Jalani Tes Swab di Polsek Gambir

Sejumlah warga yang baru saja pulang mudik langsung menjalani tes swab di Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Sengaja Ekspor Kontainer Berisi Narkoba ke Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Sengaja Ekspor Kontainer Berisi Narkoba ke Indonesia

Video yang identik, dimuat di situs vidio.com pada 31 Januari 2019 dengan judul “Lihat Aksi BNN Sergap Truk Pembawa Ganja”. Video ini juga ditampilkan di artikel berita berjudul “Bau Ganja Kering di Truk Asal Aceh” yang terbit di situs Liputan6 pada 1 Februari 2019.

Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun
Indonesia
Penyaluran Insentif Kartu Prakerja Capai Rp4 Triliun

Kartu Prakerja merupakan salah satu program perlindungan sosial (perlinsos) yang masuk dalam upaya pemulihan ekonomi nasional 2021 dengan alokasi dana perlinsos sebesar Rp150,88 triliun.

Anggota DPR Singgung Jokowi Soal Larangan Menteri Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
Anggota DPR Singgung Jokowi Soal Larangan Menteri Bepergian ke Luar Negeri

Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota III DPR Nasir Djamil merasa heran.

Aksi Pengeroyokan Berujung Kematian Terjadi di Dekat Gedung KPK
Indonesia
Aksi Pengeroyokan Berujung Kematian Terjadi di Dekat Gedung KPK

Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan terkait tewasnya korban

Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen
Indonesia
Bandara Internasional Ditutup, Penurunan Wisatawan Bisa Capai 40 Persen

Pemerintah diminta menunda dan mengkaji lagi dampak dari penutupan bandara internasional serta mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan di daerah wisata.

LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3
Indonesia
LIPI: Kita Perlu Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

Pemanfaatan vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok masih menunggu hasil uji klinis tahap 3 di Bandung, Jawa Barat.