Vaksin Booster Syarat Wajib bagi Pelaku Perjalanan Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito. ANTARA/Wuryanti Puspitasari.

MerahPutih.com - Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 penguat atau booster, di antaranya dengan mewajibkan syarat vaksin dosis ketiga tersebut bagi pelaku perjalanan.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menginformasikan bahwa pemerintah mewajibkan riwayat vaksin booster bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan tes PCR atau antigen tidak lagi menjadi syarat perjalanan.

"Bagi masyarakat yang masih belum memenuhi status vaksinasinya maka diperkenankan untuk menunda perjalanan domestik dan mencari sentra vaksinasi terdekat untuk dapat melakukan perjalanan domestik kembali," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.

Baca Juga:

Vaksin Dalam Negeri Indovac, Bio Farma Targetkan Dapat Izin BPOM pada September

Dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia, Jumat (26/8), Wiku mengatakan aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi COVID-19.

"Penyesuaian kebijakan yang dilakukan terangkum dalam SE Nomor 24 Tahun 2022, yakni masyarakat diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa testing bila sudah booster bagi 18 tahun ke atas dan telah vaksin kedua bagi yang berusia 6-17 tahun," katanya, dikutip Antara.

Masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi, kata dia, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dengan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

Wiku menambahkan, meskipun ada peniadaan wajib testing bagi pelaku perjalanan, namun pemerintah berkomitmen melakukan surveilans aktif melalui jejaring dinas kesehatan di daerah sebagai bentuk kehati-hatian.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Mengandung Logam

Dia menambahkan, melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin meningkatkan laju vaksinasi dosis lengkap.

"Pemerintah juga hendak memaksimalkan modalitas kekebalan yang sudah ada dengan peningkatan aktivitas yang aman dan terkendali," katanya.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah untuk kembali memperkuat edukasi kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing tentang manfaat vaksinasi COVID-19 dalam rangka merespons kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini.

"Pemda agar kembali perkuat edukasi tentang vaksinasi COVID-19 guna mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah," demikian Prof Wiku Adisasmito. (*)

Baca Juga:

Cacar Monyet Masuk Indonesia, 10 Ribu Vaksin Segera Didistribusikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Andalkan APBN Hadapi Potensi Krisis di 2023
Indonesia
Indonesia Andalkan APBN Hadapi Potensi Krisis di 2023

Presiden Joko Widodo menyebut sebanyak 28 negara saat ini antre untuk menjadi "pasien" Dana Moneter Internasional (IMF).

Kenaikan BBM Bakal Dorong Inflasi 2022 Capai 6,8 Persen
Indonesia
Kenaikan BBM Bakal Dorong Inflasi 2022 Capai 6,8 Persen

Pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi Indonesia hingga akhir tahun agar mampu tetap di bawah 7 persen melalui terjaganya distribusi dan harga pangan.

Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan
Indonesia
Prabowo Dinilai Khianati Kader Gerindra Kalau jadi Cawapres Puan

"Bukan nggak mungkin. Kalau Prabowo jadi wakil, yang kasihan itu Prabowo, mengkhianati kader partai yang berharap beliau menjadi presiden. Nggak cocok begitu kan menurut saya," kata Desmond

Hidayat Humaid Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketum KONI Jakarta
Indonesia
Hidayat Humaid Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketum KONI Jakarta

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mengatakan bakal fokus pada pembinaan atlet agar terus berprestasi.

Jalan Malioboro Bakal Dilengkapi Jogja Planning Gallery
Indonesia
Jalan Malioboro Bakal Dilengkapi Jogja Planning Gallery

Pembangunan JPG akan dimulai pada tahun 2023. Desain JPG ini merupakan harmonisasi dari tiga karya pemenang lomba.

[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Boleh Ditembak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masyarakat Boleh Ditembak

Dalam video tersebut terlihat Tito Karnavian saat menjabat sebagai Kapolri menanyakan kepada anggota polisi bahwa masyarakat boleh ditembak atau tidak, lalu dijawab boleh oleh anggota polisi.

PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri Jika Terjadi Reshuffle Kabinet
Indonesia
PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri Jika Terjadi Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menuturkan, belum ada informasi resmi soal peronbakan kabinet di lingkungan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

Setelah Tertunda, Istri Sambo Berikan Kesaksian Dihadapan Hakim
Indonesia
Setelah Tertunda, Istri Sambo Berikan Kesaksian Dihadapan Hakim

Kuasa hukum Putri, Arman Hanis khawatir persidangan menyinggung soal peristiwa pelecehan seksual.

Koalisi Perubahan Tidak Goyah Digoyang Isu Reshuffle Menteri NasDem
Indonesia
Koalisi Perubahan Tidak Goyah Digoyang Isu Reshuffle Menteri NasDem

Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, tidak akan goyah meski mendapatkan gangguan dari pihak eksternal.

Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Mayoritas publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.