Vaksin Booster COVID Umum Mulai Desember, PBI BPJS Gratis Lainnya Bayar Ilustrasi: Petugas medis menunjukkan vaksin Moderna . ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia berencana menggulirkan vaksinasi booster COVID-19 kepada masyarakat umum mulai bulan depan. Pertimbangannya karena diharapkan vaksinasi dosis lengkap pada Desember 2021 sudah berhasil mencapai target 59 persen.

"Kami memperkirakan akan terjadi di bulan Desember, karena kalau terlalu cepat nanti kita akan dilihat sebagai negara yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk kesamaan hak atas vaksin," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (8/11).

Baca Juga:

Termasuk DKI, Luhut Temukan Tren COVID-19 di 43 Wilayah Jawa-Bali Naik Lagi

Menkes mengatakan vaksin booster akan disuntikkan satu kali kepada para penerima manfaat sebab berdasarkan hasil analisa, satu suntikan vaksin booster memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap titer antibodi.

menkes budi
Tangkapan layar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin (8/11/2021). (ANTARA/Andi Firdaus)

Terkait prioritas penerima vaksin booster, Budi menyebut diperuntukkan bagi kelompok lanjut usia serta masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) yang berkenaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Memang rencana ke depan sudah dibicarakan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, pertama prioritasnya lansia dulu karena lansia berisiko tinggi. Kedua, yang akan ditanggung oleh negara adalah yang PBI," tutur Menkes.

Baca Juga:

Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes

Namun, lanjut Budi, bagi masyarakat yang penghasilannya cukup diarahkan secara berbayar. "Itu nanti akan dibuka boleh pilih (vaksin) yang mana," tegas dia, dilansir Antara.

Budi menambahkan jenis vaksin booster hingga sekarang masih dalam proses uji klinis yang melibatkan perguruan tinggi untuk memutuskan apakah menggunakan vaksin yang sama (homologous) atau campur (heterologous).

"Jadi diharapkan akhir Desember 2021 bisa selesai. Jadi contohnya Sinovac, Sinovac, Sinovac, dibandingkan dengan Sinovac, Sinovac, Astrazeneca. Dibandingkan dengan Sinovac, Sinovac, Pfizer," tutup orang nomor satu di Kementerian Kesehatan itu. (*)

Baca Juga:

Penambahan COVID-19 Dalam 24 Jam Berhasil Ditekan Jadi 244 Kasus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Minyak Goreng di Toko Kosong, Pemerintah Ingatkan Pengusaha
Indonesia
Minyak Goreng di Toko Kosong, Pemerintah Ingatkan Pengusaha

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) dunia hingga Januari 2022, mencapai Rp 13.240/liter.

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Indonesia
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp 1,5 triliun. Salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair. Atas dasar itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan adanya revisi dua undang-undang yakni UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta UU Haji dan Umrah.

Polisi Proses Hukum Wisatawan Positif COVID-19 yang Jalan-jalan di Kota Malang
Indonesia
Polisi Proses Hukum Wisatawan Positif COVID-19 yang Jalan-jalan di Kota Malang

Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan wisatawan positif COVID-19 berinisial RFA yang diduga berjalan-jalan keliling Kota Malang.

Polisi Ungkap Peredaran Sabu 115 Kilogram, Diduga Dikirim dari Malaysia
Indonesia
Polisi Ungkap Peredaran Sabu 115 Kilogram, Diduga Dikirim dari Malaysia

Satgas Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap peredaran 115 kg narkoba jenis sabu-sabu selama tiga bulan operasi dilakukan.

Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Indonesia
Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN

Beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN

Reshuffle Kabinet, Gerindra Ikut Kata Jokowi
Indonesia
Reshuffle Kabinet, Gerindra Ikut Kata Jokowi

Perombakan kabinet itu disinyalir untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.

KPK Lantik 18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara Jadi ASN
Indonesia
KPK Lantik 18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara Jadi ASN

Para pegawai ini sebelumnya telah mengikuti diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan (Unhan). Mereka telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.

Rajai Survei, Gibran Klaim Warga Enggan Dirinya Melaju ke Pilgub Jateng
Indonesia
Rajai Survei, Gibran Klaim Warga Enggan Dirinya Melaju ke Pilgub Jateng

Lembaga survei Charta Politika Indonesia telah merilis hasil survei calon gubernur (Cagub) Pilkada Jateng 2024. Dalam simulasi calon Gubernur Jawa Tengah, nama Gibran Rakabuming Raka menduduki peringkat pertama dengan 28.5 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Di Sukoharjo, Hajatan dan Hiburan Diperbolehkan oleh Bupati

kun Facebook bernama Kelik Chilik Mega Mendung memposting sebuah gambar tangkapan layar dari artikel berita Solopos.com dengan judul “BUPATI SUKOHARJO: Penyelenggara Hajatan disukoharjo Sudah Diperbolehkan, Termasuk Acara”.

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi
Indonesia
Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun, Bakal Disampaikan ke Jokowi

Setelah mendengar berbagai masukan, pria yang karib disapa Cak Imin itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang.