Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat Wakil Gubernur Riza Patria.(Foto: Asropih).

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menggunakan vaksinasi COVID-19 dari produk AstraZeneca yang mengandung bahan dari hewan babi.

"Apapun vaksin yang disiapkan oleh pusat, kami akan menerimanya dan menggunakannya sebaik mungkin untuk masyarakat Jakarta," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/3) malam.

Baca Juga:

Masjid di Jakarta Siap Gelar Vaksinasi COVID-19 pada April

Ia yakin, Pemerintah Pusat pasti mempertimbangkan secara baik melalui pembahasan yang panjang oleh para pakar. Dan kebijakan tersebut harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan virus corona.

"Kalau soal kekhawatiran, namanya pemerinta tentu ingin warganya aman, selamat, sehat, jadi tentu ssemua sudah melalui proses kajian, penelitian, dan sebagainya," ujar dia.

Dengan begitu, lanjut politikus senior Gerindra ini, tugas Pemprov DKI hanya melaksanakan penyuntikan vaksin ke warga yang menjadi program nasional vaksinasi di wilayah Jakarta.

"Semua instansi terkait pasti melakukan pengecekan, diskusi dengan para ahli, pakar, dan akhirnya apapun yang diputuskan itulah yang terbaik," ucapnya.

Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Antara)
Vaksinasi di Jakarta. (Foto: Antara)

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi. Terlebih ketersediaan vaksin COVID-19 corona halal terbatas, sehingga bisa digunakan dalam keadaan darurat.

"Walau demikian, yang kedua, penggunaan vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan," ujar Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh. (Asp)

Baca Juga:

Wapres Perintahkan Percepatan Vaksinasi di Daerah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Munarman Pakai Tongkat Setelah Ditembak Polisi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Munarman Pakai Tongkat Setelah Ditembak Polisi

“Mengejutkan! Nasib Petinggi FP1 Berakhir. Berusaha Melawan Petugas, Munarman Didoor Ditempat”

Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi
Indonesia
Ingat! Pelamar CPNS Hanya Bisa Milih Satu Jalur dan Satu Formasi

Khusus bagi instansi daerah pada seleksi kali ini akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru.

Kejagung Lelang Barang Sitaan Tersangka Asabri, dari Ferarri hingga Rolls Royce
Indonesia
Kejagung Lelang Barang Sitaan Tersangka Asabri, dari Ferarri hingga Rolls Royce

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengungkapkan, pelelangan tersebut berasal dari barang bukti yang disita dari tersangka Heru Hidayat, Jimmy Sutopo, Adam Rachmat Damiri dan Ilham W Siregar.

Lebih dari 104 Warga Terluka Akibat Gempa Jepang
Dunia
Lebih dari 104 Warga Terluka Akibat Gempa Jepang

Gempa bumi berkekuatan M7,3 mengguncang wilayah timur laut Jepang, Minggu (14/2) waktu setempat. Akibatnya. lebih dari 100 warga mengalami terluka.

Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Setelah Salat Subuh
Indonesia
Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya Setelah Salat Subuh

Aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi pada Jumat (22/1), menewaskan dua prajurit TNI.

KPK Sita Dokumen Penting Seusai Geledah Kantor dan Rumah Bupati Banjarnegara
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting Seusai Geledah Kantor dan Rumah Bupati Banjarnegara

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi berupa kegiatan turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR tahun 2017-2018 serta sejumlah penerimaan gratifikasi.

LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana
Indonesia
LPSK Harap Perkara Kepala BPPBJ DKI Diselesaikan Lewat Pidana

LPSK berharap perkara yang diduga menjerat mantan Kepala Badan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI berinisial B diselesaikan sesuai aturan pidana yang berlaku selain mekanisme administrasi internal.

Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI
Indonesia
Pemprov DKI Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai, Ini Tanggapan Fraksi PSI

“Istilah normalisasi di bab IV, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Bappeda, harus dibaca dalam konteks program penanganan banjir Pemprov DKI Jakart,” ujar Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Untayana

Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?
Indonesia
Dibolehkannya Road Bike di Sudirman-Thamrin Bentuk Kesetaraan Pemprov DKI?

Pemprov DKI mencarikan solusi terbaik dengan perluas jalur sepeda

Berkas Perkara Lengkap, Juliari Batubara Segera Diadili
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Juliari Batubara Segera Diadili

KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.