UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual Ilustrasi kekerasan seksual. (Foto: MP)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyesahkan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) TPKS, setelah berbagai pro kontrak, perubahan nama uu ini mewarnai prosesnya sejak 2012.

Amnesty International Indonesia (AII) menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) TPKS merupakan langkah maju dari negara untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Baca Juga:

UU TPKS Disahkan, Puan Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

"Ini adalah langkah maju yang sudah lama ditunggu-tunggu untuk melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Rabu (13/4).

Pengesahan RUU TPKS dapat dicapai berkat kegigihan dan kerja keras masyarakat sipil, khususnya organisasi-organisasi pembela hak perempuan serta para penyintas kekerasan seksual dan keluarganya, yang senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran perihal urgensi masalah kekerasan seksual selama hampir satu dekade.

Meskipun begitu, kata Usman, pihaknya memandang Undang-Undang TPKS belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu muncul dari keputusan DPR untuk tidak mencantumkan pemerkosaan ke dalam jenis kekerasan seksual.

UU TPKS hanya mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Baca Juga:

DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang

Sementara itu, dua jenis kekerasan seksual lainnya, yakni pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang pernah masuk dalam draf sebelumnya dikeluarkan untuk menghindari tumpang tindih dengan RKUHP yang masih dibahas oleh DPR RI.

"Meskipun UU TPKS adalah legislasi yang sangat diperlukan, UU ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami dari Amnesty International Indonesia mendesak Pemerintah dan DPR untuk memastikan pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam RKUHP sejalan dengan UU TPKS dan mengutamakan hak-hak korban," ujarnya.

DPR menyetujui pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang pada 12 April 2022. Aturan tersebut merupakan legislasi pertama terkait dengan kekerasan seksual dalam sejarah Indonesia.

RUU TPKS digagas oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Komnas Perempuan menyelesaikan penyusunan RUU tersebut bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2016. Setelah itu, RUU TPKS mulai dibahas di DPR RI. (Pon)

Baca Juga:

Pengesahan UU TPKS Buah Perjuangan Korban Kekerasan Seksual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen
Indonesia
Ridwan Kamil Pastikan Upah Buruh di Atas 1 Tahun Naik 5 Persen

Upah minimum ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya di Jawa Barat, tidak lebih dari 5 persen.

Mangkokku Dapat Kucuran Dana Rp 101 Miliar, Gibran: Kita Tambah 100 Outlet
Indonesia
Mangkokku Dapat Kucuran Dana Rp 101 Miliar, Gibran: Kita Tambah 100 Outlet

Mangkokku berkembang pesat justru di saat pandemi.

Naik LRT Jabodebek Wajib Pakai e-Money dan e-Wallet
Indonesia
Naik LRT Jabodebek Wajib Pakai e-Money dan e-Wallet

Untuk dapat naik LRT Jabodebek, penumpang dapat menggunakan kartu uang elektronik transportasi, kartu uang elektronik perbankan, dan berbagai jenis dompet digital.

Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP
Indonesia
Dua Tokoh Ini Jadi Faktor Keunggulan PDIP

Dukungan publik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertahan pada posisi teratas dengan 25,2 persen suara. Hal tersebut tidak terlepas dari sosok Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Level III, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Tsunami Malam Hari

Status aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) naik Level III dari sebelumnya yang Level II.

Indonesia dan Kamboja Bahas Pencegahan Perdagangan Orang
Dunia
Indonesia dan Kamboja Bahas Pencegahan Perdagangan Orang

Pelaksanaan pemulangan para WNI akan segera dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan penerbangan.

Ribuan Orang Terdampak Bencana Banjir di Kota Sukabumi
Indonesia
Ribuan Orang Terdampak Bencana Banjir di Kota Sukabumi

Bencana banjir yang melanda wilayah Kota Sukabumi ini terakhir kali terjadi pada tahun 1990-an. Kang Emil mengeanalisis, banjir besar terjadi tahun ini kaitannya dengan durasi hujan besar yang lama.

Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI
Indonesia
Ini Daftar 214 Koruptor Yang Dapat Remisi HUT RI

214 narapidana korupsi yang mendapat remisi hanya sekitar 6% dari total narapidana korupsi yang berjumlah 3.496 orang.

Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi

Tepat menjelang pukul 10.17 WIB di stasiun dan KRL juga akan ada pengumuman mengenai peringatan detik-detik proklamasi tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbud M.Nuh Meninggal Dunia 4 Maret 2022
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Mendikbud M.Nuh Meninggal Dunia 4 Maret 2022

Mantan Menteri Pendidikan tersebut dalam keadaan sehat.