UU PKS Kebutuhan Mendesak Buat Jerat Pelaku Kekerasan Perempuan. (Foto: Tumisu/Pixabay).

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan kebutuhan mendesak dan diminta segera disahkan menjadi undang-undang. Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang 2011-2019 sebanyak 46.698 kasus.

"Ini merupakan kebutuhan semua pihak di negara ini sehingga harus ada gerakan bersama untuk mewujudkannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di Jakarta, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Waduh! Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Calon Ibu Kota Tinggi

Ia mengatakan, setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dan dapat terjadi kepada semua orang, baik perempuan mau pun laki-laki. Sementara aturan perundangan yang berlaku saat ini tidak mampu menjangkau pelaku.

Saat ini, lanjut ia, banyak kasus kekerasan seksual hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang masih menciptakan trauma terhadap korban. Pelaku kekerasan seksual pun tidak mendapatkan efek jera karena tidak mendapat hukuman atas perbuatannya.

Sidang DPR
Sidang DPR. (Foto: dpr.go.id)

Ia menegaskan, selain menjangkau pelaku,yang terpenting adalah terdapat pengaturan tentang rehabilitasi dan pemulihan korban dalam upaya penghapusan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan menegaskan, RUU PKS merupakan program prioritas legislasi nasional sejak 2014 sebagai inisiatif DPR, tetapi pembahasannya alot karena sejumlah hal dalam naskah RUU PKS dan daftar inventaris masalah menjadi perdebatan banyak pihak sehingga ditunda. (Pon)

Baca Juga:

Perempuan Rentan Alami Kekerasan di Tempat Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua
Indonesia
Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua

Kejaksaan Agung membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Pemprov DKI Hormati KPK Selidiki Dugaan Korupsi Ajang Formula E
Indonesia
Pemprov DKI Hormati KPK Selidiki Dugaan Korupsi Ajang Formula E

Pemprov DKI Jakarta menyakini tidak ada praktik korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan ajang Formula E.

Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi
Indonesia
Hak Interpelasi Formula E Diyakini Tidak Bakal Terealisasi

Sekretaris Komisi D DPRD DKI ini menegaskan, anggota Fraksi Gerindra tidak akan membelot mengikuti jejak PDIP dan PSI menyetujui interpelasi untuk cecar Anies.

Kemendagri Dorong Pemda Percepat Penyerapan APBD 2021
Indonesia
Kemendagri Dorong Pemda Percepat Penyerapan APBD 2021

Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya

Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan
Indonesia
Level Penyebaran COVID-19 Rendah, Pemerintah Diminta Tak Persulit Syarat Perjalanan

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko rendah penularan COVID-19.

Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang

Isu perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat.

Anies Optimistis Cakupan Air Minum Pipa Warga Jakarta Terpenuhi Sebelum 2030
Indonesia
Anies Optimistis Cakupan Air Minum Pipa Warga Jakarta Terpenuhi Sebelum 2030

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan sinergi dan dukungan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Tersebar sampai AS, Harta Calon Panglima TNI Didominasi Rumah Hibah tanpa Akta
Indonesia
Tersebar sampai AS, Harta Calon Panglima TNI Didominasi Rumah Hibah tanpa Akta

Dalam LHKPN tersebut, jenderal bintang empat itu tercatat memiliki harta kekayaan Rp 179,99 miliar, Andika perkasa terakhir melaporkannya

[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Tiongkok Masuk dengan Menyamar Pakai Baju Nakes
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tentara Tiongkok Masuk dengan Menyamar Pakai Baju Nakes

Beredar sebuah video dari media sosial Facebook yang mengklaim bahwa dari 153 WN Tiongkok yang masuk ke Indonesia, terdapat juga beberapa tentara Tiongkok yang masuk dengan menyamar menggunakan baju hazmat.