UU Pemilu Disetop, Demokrat: Demi Kepentingan Bangsa atau Kelompok? Ilustrasi - RUU Pemilu. (Antara)

MerahPutih.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menyatakan kualitas demokrasi ditentukan oleh Undang-undang (UU) Pemilu yang juga berkualitas. Hal itu disampaikan Bambang menyikapi distopnya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Pemilu sebagai awal penentuan para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif tentu harus berkualitas dan agar pemilu berkualitas diperkukan UU Pemilu yang berkualitas pula melalui revisi UU," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (19/2).

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Bambang mengaku heran lantaran UU yang harusnya dapat menghadirkan pemilu berkualitas malah disetop dan ditolak pembahasanya oleh Komisi II DPR dan pemerintah. Ia menila kepentingan bangsa kalah dengan kepentingan kelompok atau golongan dalam perkara ini.

"Padahal inilah tugas parlemen sebagai pengemban amanah rakyat yang harus peka terhadap perkembangan demokrasi di Negara kita," sambung Bambang.

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu).

Dia melanjutkan, jika berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019 menyisahkan banyak persoalan. Salah satunya, soal banyaknya petugas KPU dan Bawaslu juga polisi yang meninggal akibat kelelahan.

"Karena banyak surat suara yang harus direkap tidak boleh ditunda karena menjaga netralitas dan obyektifitas pelaksanaan Pemilu," ujar Bambang.

Baca Juga:

Golkar Ingin Suara Bulat Seluruh Fraksi Bahas RUU Pemilu

Disisi lain, kata Bambang, pemilih dalam Pemilu 2019 juga mengalami stres lantaran banyaknya surat suara antaran Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD.

"Ini yang dikeluhkan olah para pemilih di daerah. Apalagi kalau 2024 tetap sama seperti Pemilu tahun 2019 tentu kesulitan bagi pemilih masih terjadi. Selain itu sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi di tengah pandemi COVID-19 akan sangat beresiko bagi penyelenggara," kata Bambang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Muhammadiyah Nilai Aksi Teror di Sigi Bukan Konflik Antar Umat Beragama
Indonesia
Muhammadiyah Nilai Aksi Teror di Sigi Bukan Konflik Antar Umat Beragama

"Aparatur keamanan harus segera bertindak dan menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku," kata Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti

Polri Pastikan Bakal Proses Hukum Penyebar Hoaks Vaksin Corona
Indonesia
Polri Pastikan Bakal Proses Hukum Penyebar Hoaks Vaksin Corona

Polri tak akan segan-segan menindak pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks, terutama terkait vaksinasi COVID-19.

Ini Alasan Bareskrim Tidak Usut Transaksi Rp 120 Triliun Sindikat Narkoba
Indonesia
Ini Alasan Bareskrim Tidak Usut Transaksi Rp 120 Triliun Sindikat Narkoba

Bareskrim Polri memastikan tidak menangani kasus temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi sindikat narkoba Rp 120 triliun.

Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari
Indonesia
Meningkat, Pemda DIY Targetkan 20 Ribu Vaksin COVID-19 Per Hari

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaikkan target vaksinasi COVID-19 menjadi 20.000 suntikan per hari.

Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara
Indonesia
Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara

Di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana saat pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, bapak/ibu guru tidak menyerah.

610 Sekolah Siap Gelar Belajar Tatap Muka Besok
Indonesia
610 Sekolah Siap Gelar Belajar Tatap Muka Besok

Pemprov DKI Jakarta menerapkan PPKM Level 3, terhitung sejak 24 Agustus 2021, melihat kondisi pandemi COVID-19 yang sudah lebih terkontrol.

Tekankan Prinsip Kesehatan, Disdik Evaluasi PTM di Jakarta
Indonesia
Tekankan Prinsip Kesehatan, Disdik Evaluasi PTM di Jakarta

Kesehatan tersebut tidak hanya bagi peserta didik

Kematian Nakes Akibat COVID-19 di Indonesia Tertinggi Se-Asia dan Tiga Besar Dunia
Indonesia
Kematian Nakes Akibat COVID-19 di Indonesia Tertinggi Se-Asia dan Tiga Besar Dunia

Bahkan sepanjang bulan Desember 2020 hingga pertengahan bulan Januari 2021 tercatat 53 tenaga medis meninggal dunia

Tiga Panggung Strategis Capres 2024 Versi Survei Poltracking Indonesia
Indonesia
Tiga Panggung Strategis Capres 2024 Versi Survei Poltracking Indonesia

Nama Menhan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto masih beririsan

DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi