UU Pemasyarakatan Diklaim Dapat Tingkatkan Layanan Pembinaan di Lapas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni. (DPR/go.id)

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (7/7), menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) menjadi undang-undang.

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU yang akan mengatur tentang aturan tahanan dan para terpidana tersebut.

Baca Juga:

DPR Sahkan UU Pemasyarakatan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menilai, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan diharapkan akan meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Keberadaan RUU Pemasyarakatan sebagai undang-undang tentunya akan membantu meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lapas sejak proses hukum bergulir," kata Sahroni, di Jakarta, Kamis.

Dikutip dari Antara, Sahroni mengaku bersyukur RUU PAS telah disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, karena Komisi III DPR sejak lama fokus pada pembahasan terkait berbagai isu di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga:

Tok, DPR Sahkan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi

Hal itu, menurut dia, terkait bagaimana bisa benar-benar membina para narapidana sebelum kembali ke masyarakat, peningkatan kemampuan, hingga terkait kelebihan kapasitas di dalam lapas.

"Karena itu, kami sangat bersyukur karena RUU PAS ini disetujui DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Semoga bisa menjadi jawaban atas berbagai permasalahan terkait lembaga permasyarakatan selama ini," ujarnya.

Dia mengatakan, dalam UU PAS dibuat aturan bahwa lapas tidak lagi menjadi "tempat pembuangan" bagi terpidana, tapi justru lapas sudah terlibat sejak awal sistem peradilan pidana bergulir.

Hal itu, menurut dia, sangat penting agar para warga binaan benar-benar mendapat pembinaan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan hak-hak dasar sebagai warga negara. (*)

Baca Juga:

Menghina DPR, Polisi, Kejaksaan dan Pemda Dipenjara 1 Tahun 6 Bulan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat
Indonesia
Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat

"Menurut saya penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN kurang tepat," kata Hermanto kepada wartawan, Jumat, (21/1).

Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen
Indonesia
Kapolri Beberkan Dua Syarat Wajib untuk Penerapan PTM 100 Persen

Penguatan imunitas terhadap anak juga akan memberikan jaminan kesehatan kepada orang tua dan orang-orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya

 Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran
Indonesia
Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Didapat di Pasaran

Seluruh eksportir yang akan mengeskpor wajib memasok/mengalokasikan 20 persen dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD Palm Olein ke pasar domestik.

PAN Bakal Polisikan Ade Armando
Indonesia
PAN Bakal Polisikan Ade Armando

Partai Amanat Nasional (PAN) bakal melaporkan balik pegiat media sosial Ade Armando dan tim kuasa hukumnya Muannas Alaidid ke polisi. Langkah ini akan diambil setelah pihak Ade Armando mempolisikan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Penjelasan Anies hingga The Jakmania soal Pagar Pembatas Tribun Utara JIS Roboh
Indonesia
Penjelasan Anies hingga The Jakmania soal Pagar Pembatas Tribun Utara JIS Roboh

Pagar besi pembatas itu ambruk sebelum laga antara Persija dan Chonburi FC dimulai. Beberapa suporter pun langsung membantu petugas dalam mendirikan lagi pagar tersebut.

Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Bertambah 633, Jokowi Minta Kepala Daerah Tetap Waspada

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.237.834 kasus.

Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial
Indonesia
Hindari Bentrok Warga, Ormas PP Minta Negara Tangani Kesejahteraan Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya.

Ketua DPR Pastikan Tahapan Pemilu Segera Dimulai 14 Juni 2022
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Tahapan Pemilu Segera Dimulai 14 Juni 2022

Puan memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 segera dimulai yaitu pada 14 Juni mendatang.

Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria
Indonesia
Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria

Petinggi Sunda Empire, Ki Ageng Rangga Sasana menyambangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/1). Mengenakan jas dan topi baret hitam, Rangga datang ke gedung wakil rakyat bersama sejumlah orang.

Anies Bagi-bagi Belasan Mobil Damkar ke Daerah Lain
Indonesia
Anies Bagi-bagi Belasan Mobil Damkar ke Daerah Lain

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghibahkan 15 mobil pemadam kebakaran (damkar) bekas yang masih layak kepada 14 pemerintah kabupaten/kota di tanah air.