UU KPK Perlu Direvisi Agar Wewenang Penegakan Hukum tak Disalahgunakan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam acara diskusi di MNC Trijaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/9). Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengaku setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, hal itu merupakan bentuk penguatan. Rullyando mengatakan, pembentukan UU KPK dalam rangka percepatan dan akselerasi.

"Ini membantu tugas pemerintah dalam penegakan hukum UU KPK dibuat dalam studi banding di beberapa negara. Poin penyempurnaan ini masih dalam tahap ketatanegaraan. Revisi juga konstitusional dan melalui proses pembahasan yang baik. Ada beberapa poin yang menjadi catatan," kata Rullyandi dalam acara diskusi di MNC Trijaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Baca Juga

Pakar Hukum Prediksi Penindakan KPK Bakal Berjalan Mundur

Rullyandi melanjutkan soal dewan pengawas, hal ini dirasa penting karena untuk melakukan penegakan hukum, diperlukan adanya lembaga yang mengawasi. Salah satunya soal penyadapan.

"Dewan pengawas soal penyadapan itu penting. Dijamin konstitusi warga negara punya privasi. Tapi negara memaksa menyadap terjadi pada siapapun. Siapa yang bisa mengawasi penyadapan," ungkap Rullyandi

Baca Juga

Revisi UU KPK Disahkan, Pemerintah dan DPR Sudah Langgar UU

Ia beranggapan, kekuasaan KPK yang berlebihan bisa disalahgunakan. Dirinya mencontohkan kasus suap mantan Ketua DPD Irman Gusman.

Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi dalam acara diskusi di MNC Trijaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/9). Foto: MP/Kanu

"Kalau penyadapan disadap, siapa yang mengawasi. Penyadapan harus jelas, perkara apa. Jangan disadap kayak Irman Gusman itu indikssi politik. KPK tak bisa bedakam suap dan gratifikasi. Secara administrasi gak bisa dipidana. Penyadapan terhadap kasus Irman Gusman itu politik. Hukumnya tak ada. Itu berbahaya sekali ya menurut saja," papar dia.

Baca Juga

Ketua Iluni UI Sebut Proses Revisi UU KPK Cacat Sejak Awal

Rullyandi juga mencontohkan soal perlunya kewenangan KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

"Kemudian perlu SP 3. Itu orang perlu kepastian hukum. Jangan sampai kasus Syafrudin Tumenggung terulang lagi. Di kan kasus administrasi bukan pidana," tutup Rullyandi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum
Indonesia
Cerita Eks Gubernur DKI Dapat 'Kiriman', Hanya Ular yang Belum

Kalau kerjanya biasa-biasa saja, ya susah

Mensos Risma Serahkan Bantuan Senilai Rp200 Juta untuk Korban Banjir Bekasi
Indonesia
Mensos Risma Serahkan Bantuan Senilai Rp200 Juta untuk Korban Banjir Bekasi

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp200 juta untuk korban banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (22/2).

RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini
Indonesia
RSD Wisma Atlet Sumbang 3 Persen Kasus COVID-19 Hingga Saat Ini

Indonesia tengah berusaha menekan jumlah kematian akibat Corona

Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Harus Dimulai Dari UMKM
Indonesia
Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Harus Dimulai Dari UMKM

Teten mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut
Indonesia
Pelajar Rusuh Tak Paham Arti Omnibus Law, Kartu KJP Bakal Dicabut

80 persen orang yang diamankan polisi masih berstatus pelajar

Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih
Indonesia
Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih

Jakarta berharap Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar 22.000 ton segera diterbitkan Kemendag.

Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi saat ini sudah dekat 600 ribu vaksinasi per hari. Dan diharapkan, terus meningkat 750 ribu per hari suntikan sampai 1 juta (per hari) pada bulan depan.

Bom Palsu di Depan Rumah Petinggi KAMI Diduga Berisi Serbuk Petasan
Indonesia
Bom Palsu di Depan Rumah Petinggi KAMI Diduga Berisi Serbuk Petasan

Mabes Polri sendiri menyatakan bahwa perbuatan ini menyebabkan kecemasan di masyarakat

Polisi Periksa 24 Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Nganjuk
Indonesia
Polisi Periksa 24 Saksi Terkait Kasus Suap Bupati Nganjuk

“Ada 24 saksi yang di periksa dari hari Selasa sampai dengan Jumat yang terkait dengan pengisian jabatan di Pemkab Nganjuk,” kata Karo Penmas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Erick Diperintah Wapres Suntik Modal ke Bank Wakaf Mikro Pesantren
Indonesia
Erick Diperintah Wapres Suntik Modal ke Bank Wakaf Mikro Pesantren

Selain itu, Kementerian BUMN diminta untuk meninjau manajemen dan pesantren yang akan mengembangkan BWM.