UU KPK Direvisi, Pegawai KPK Harus Tunduk pada UU ASN Menko Polhukam Wiranto ditemui di Kantor Presiden usai rapat terbatas pada Senin (22/4/2019). (Bayu Prasetyo/Antaranews)

MerahPutih.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca adanya revisi Undang-Undang bakal dibawah kendali negara. Mereka harus tunduk pada aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Wiranto, pegawai KPK masuk sebagai bagian dari lembaga negara yang bertugas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga

UU KPK Perlu Direvisi Agar Wewenang Penegakan Hukum tak Disalahgunakan

"Maka harus tunduk pada UU ASN. ini lebih memastikan langkah, aksinya itu sudah diperkuat dengan adanya UU ASN," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Menko Polhukam Wiranto berbicara kepada awak media terkait masalah Papua
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta (Foto: antaranews)

Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, pegawai KPK nanti bukan organisasi liar. "Itu memberi kepastian hukum bagi pegawai KPK," jelas Wiranto.

Baca Juga

Sindir Jokowi, Eks Menteri Gus Dur Bilang Operasi Pelemahan KPK Sukses Gemilang

Ia mengatakan, tidak ada niat Presiden Jokowi untuk melemahkan KPK. "Korupsi penyakit kronis, menggerogoti keuangan KPK triuliyuann rupiah. Kalau diperkuat bisa mempercepat pembangunan. Pemerintah sadar ini," ungkap Wiranto.

Ia memjelaskan, tak mungkuin seorang peresiden menghalangi pemberantasan korupsi. "Tak mungkin, jangan buru-buru menjustifikasi, buruk sangka," imbuh Wiranto.

Baca Juga

Ketua Iluni UI Sebut Proses Revisi UU KPK Cacat Sejak Awal

Soal kewenangan SP3, Wiranto menyebut kewenangan itu untuk memberikan kepastian hukum.

"Artinya tak mungkin kita menggantung status orang sebagai tersangka dalam kurun waktu yang tak terbatas. Tak mungkin kita menyandera orang statusnya sampai mati. Ini justru melanggar HAM," pungkas Wiranto. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH