UU ITE Sering Menyasar yang 'Berseberangan', BEM SI: Sarana untuk Membungkam Aliansi BEM se-Indonesia. Foto: Net

Merahputih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan kajian beberapa pasal karet di dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal itu sering kali menyasar para pihak yang memberikan argumentasi kritis terhadap pemerintah saat ini.

“Atau juga pihak yang berseberangan dengan pemerintah,” kata Koordinator pusat BEM SI, Remy Hastian Putra Muhammad Puhi dalam siaran persnya, Minggu (21/2).

Baca Juga

Ribuan Aparat Gabungan Jaga Demo BEM SI di Kawasan Monas

UU ITE seharusnya memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memajukan pemikiran dan kemampuan. Termasuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum justru menjadi UU.

"Sebab ini sering disalahgunakan sebagai sarana untuk membungkam kelompok yang kritis terhadap pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, aktivis Mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu mendukung wacana Presiden Joko Widodo dan pemerintah pusat pada umumnya untuk merevisi UU ITE, khususnya pasal-pasal yang dianggap bisa multitafsir itu.

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Ia mendesak pemerintah bersama DPR untuk melakukan revisi UU ITE terhadap pasal karet agar tidak terjadi multitafsir sehingga sejalan lurus dengan Asas Demokrasi di Indonesia.

Kemudian, ia juga tak ingin pemerintah menggunakan pasal-pasal di UU ITE untuk melakukan tindakan arogansi, yakni membungkam mereka yang masih memiliki jiwa kritis untuk kebaikan bangsa dan negara. “Mengecam tindakan pemerintah yang menjadikan UU ITE sebagai alat pembungkaman terhadap kritik,” imbuhnya.

Bahkan ia juga meminta kepada Kepolisian untuk tidak asal merespon laporan-laporan sekelompok masyarakat yang menggunakan pasal-pasal di UU ITE. “Menuntut instansi Polri agar lebih selektif dalam menanggapi laporan atau aduan pelanggaran UU ITE dan bertindak tegas dalam penegakkan supremasi hukum di Indonesia,” terang dia.

Baca Juga

4 Tuntutan BEM SI

Terakhir, Remy juga meminta agar Kepolisian membebaskan para aktivis yang tersandung di dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang berkaitan dengan demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Mendesak instansi Polri agar segera membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang menjadi tahanan pada aksi demonstrasi penolakan Omnibuslaw Cipta Kerja,” tutupnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November
Indonesia
Beredar Dokumen 51 Pegawai KPK Bakal Diberhentikan 1 November

Beredar dokumen yang menyebut sebanyak 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tak lolos asesmen TWK bakal diberhentikan secara hormat pada 1 November 2021.

Pimpinan Komisi III Tegaskan Kaburnya Rachel Vennya Dapat Bahayakan Banyak Orang
Indonesia
Pimpinan Komisi III Tegaskan Kaburnya Rachel Vennya Dapat Bahayakan Banyak Orang

Kaburnya Rachel yang diduga dibantu oleh oknum TNI itu merupakan preseden buruk

Kemenkes Langsung Rapikan Data Pejabat Usai NIK Jokowi Viral di Medsos
Indonesia
Kemenkes Langsung Rapikan Data Pejabat Usai NIK Jokowi Viral di Medsos

Dia meminta masyarakat tidak menyalahgunakan fungsi PeduliLindungi

Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini
Indonesia
Seluruh Indonesia Berpotensi Alami Hujan Ringan Hari Ini

Potensi hujan sedang di siang hari akan terjadi di Bengkulu, Tanjung Pinang, Ambon, serta Kendari

Jakarta Diperkirakan Cerah, Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Indonesia
Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan
Indonesia
Wagub Pastikan Harga Pangan di Jakarta Jelang Ramadan Naik, Tapi Tidak Signifikan

Riza memastikan kenaikan itu masih bisa terjangkau masyarakat

Aturan Perjalanan Diperketat Mulai Hari Ini, Penumpang Wajib Swab 1×24 Jam
Indonesia
Aturan Perjalanan Diperketat Mulai Hari Ini, Penumpang Wajib Swab 1×24 Jam

Satgas Penanganan COVID-19 memutuskan untuk mengetatkan syarat perjalanan selama 22 April-24 Mei

Polda Sumut Tegaskan Tak Campuri Internal Partai Demokrat
Indonesia
Polda Sumut Tegaskan Tak Campuri Internal Partai Demokrat

Polda Sumut bertugas memelihara Kamtibmas

Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2
Olahraga
Jalani Laga Perdana Sore Ini, 30 Skuat Dewa United FC Siap Menggebrak Liga 2

Tangsel Warrior, julukan Dewa United FC akan menjadi tuan rumah dalam laga perdana yang digelar di Stadion Madya Senayan Jakarta Pukul 15.30 WIB

Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik
Indonesia
Kabar Gembira, Nakes Dapat Kelebihan Insentif Tidak Perlu Transfer Balik

Untuk faskes pelayanan COVID-19 yang dibiayai oleh APBD (RSUD dan puskesmas), sumber dana insentif nakes pelayanan COVID-19 dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, bukan melalui DIPA Kementerian Kesehatan.